Revisi UU Terorisme, Koalisi Desak Fokus Pada Korban

"Untuk korban salah tangkap, hak-haknya sulit diraih sekarang, karena harus menunggu perintah pengadilan baru dapat haknya,"

Selasa, 24 Jan 2017 21:17 WIB

Ilustrasi: Intan Olivia balita korban tewas akibat teror bom di gereja Oikumene, Samarinta, Kalimantan Timur. (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Koalisi 13 organisasi masyarakat sipil mendesak DPR fokus pada hak-hak korban ketika merevisi UU Terorisme. Anggota koalisi dari Imparsial, Al Araf, menyatakan selama ini hak-hak korban belum diatur jelas.

Kata dia, korban ini adalah korban bom dan korban salah tangkap.

"Korban yang jadi korban bom atau korban salah tangkap dan lain sebagainya, itu harus terpenuhi hak-haknya," tandasnya dalam konferensi pers di Imparsial, Selasa (24/1/2017) siang.

"Untuk korban salah tangkap, hak-haknya sulit diraih sekarang, karena (UU Terorisme mengatur) harus menunggu perintah pengadilan baru dapat haknya," katanya.

Al Araf menambahkan, revisi juga harus memperkuat fungsi pencegahan yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta mencegah praktik penyiksaan yang selama ini banyak terjadi. Termasuk mengatur prosedur dan indikator yang jelas dalam penanganan terorisme.

Koalisi juga mendesak DPR menghapus 4 pasal yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Pasal ini adalah penambahan masa penahanan dan penangkapan, pencabutan kewarganegaraan, definisi ujaran kebencian yang tidak komprehensif, serta deradikalisasi dengan memindahkan orang ke tempat lain untuk jangka waktu tertentu.


Editor: Rony Sitanggang 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh

KKP Gagal Capai Target Ekspor Ikan

  • HRW Usulkan 4 Isu Jadi Prioritas Dialog Jakarta Papua
  • Terduga TBC di Medan Capai Seribu Orang
  • Dalai Lama Luncurkan Aplikasi

Kemiskinan, konflik senjata, norma budaya, teknologi komunikasi modern, kesenjangan pendidikan, dan lain-lain. Kondisi-kondisi ini membuat anak rentan dieksploitasi