Revisi UU Terorisme, Koalisi Desak Fokus Pada Korban

"Untuk korban salah tangkap, hak-haknya sulit diraih sekarang, karena harus menunggu perintah pengadilan baru dapat haknya,"

Selasa, 24 Jan 2017 21:17 WIB

Ilustrasi: Intan Olivia balita korban tewas akibat teror bom di gereja Oikumene, Samarinta, Kalimantan Timur. (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Koalisi 13 organisasi masyarakat sipil mendesak DPR fokus pada hak-hak korban ketika merevisi UU Terorisme. Anggota koalisi dari Imparsial, Al Araf, menyatakan selama ini hak-hak korban belum diatur jelas.

Kata dia, korban ini adalah korban bom dan korban salah tangkap.

"Korban yang jadi korban bom atau korban salah tangkap dan lain sebagainya, itu harus terpenuhi hak-haknya," tandasnya dalam konferensi pers di Imparsial, Selasa (24/1/2017) siang.

"Untuk korban salah tangkap, hak-haknya sulit diraih sekarang, karena (UU Terorisme mengatur) harus menunggu perintah pengadilan baru dapat haknya," katanya.

Al Araf menambahkan, revisi juga harus memperkuat fungsi pencegahan yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta mencegah praktik penyiksaan yang selama ini banyak terjadi. Termasuk mengatur prosedur dan indikator yang jelas dalam penanganan terorisme.

Koalisi juga mendesak DPR menghapus 4 pasal yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Pasal ini adalah penambahan masa penahanan dan penangkapan, pencabutan kewarganegaraan, definisi ujaran kebencian yang tidak komprehensif, serta deradikalisasi dengan memindahkan orang ke tempat lain untuk jangka waktu tertentu.


Editor: Rony Sitanggang 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Anies Baswedan Terus Hindari Pertanyaan Soal Reklamasi

  • Diperiksa KPK, Menhub Budi Karya Dicecar 20 Pertanyaan
  • KPK Hibahkan Aset Sitaan Djoko Susilo ke Pemkot Solo
  • Meninggalnya Choirul Huda Jadi Sorotan Dua Kiper Klub Elit Eropa