Menolak Dimutasi, Anak Buah Gugat Wali Kota Balikpapan

Bachriansyah kecewa karena eselonnya diturunkan dari eselon II menjadi eselon III, saat mutasi akhir tahun 2016. Karena itu ia berencana menggugat Wali Kota Balikpapan RIzal Effendi.

Rabu, 04 Jan 2017 11:36 WIB

Ilustrasi PNS. (Foto: setkab.go.id)


KBR, Balikpapan – Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menanggapi santai rencana gugatan perdata dan pidana yang akan dilakukan anak buahnya yang bernama Bachriansyah.

Bachriansyah kecewa karena eselonnya diturunkan dari eselon II menjadi eselon III, saat mutasi akhir tahun 2016. Karena itu Bachriansyah berencana menggugat Wali Kota Balikpapan RIzal Effendi.

Namun, Rizal mengatakan, sebenarnya langkah yang harusnya dilakukan bersangkutan adalah melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha (PTUN) atau melapor ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Rizal menyatakan siap mengembalikan jabatan Bachriasnyah, jika nantinya ada perintah dari PTUN ataupun Komisi ASN. Hanya saja, kata Rizal, merupakan hak kepala daerah untuk menempatkan pejabat setelah melalui seleksi atau assesment.

"Ya yang bersangkutan kita tunggu saja, kan ada dua pintu yang bisa dilakukan oleh Pak Bachriansyah. Melalui PTUN atau melapor ke Komisi Aparatur Sipil Negara. (Mau digugat secara perdata dan pidana?) Ya baik saja. Kita tunggu saja. Karena itu kan haknya Pembina Pegawai, haknya kepala daerah," kata Rizal Effendi, di Balikpapan, Rabu (4/1/2017).

Pada mutasi akhir 2016, Bachriansyah yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Wali Kota Balikpapan Bidang Pemerintahan dan menempati eselon II, diturunkan menjadi eselon III. Ia ditempatkan sebagai Sekretaris Korpri Balikpapan. Namun saat pelantikan, Bachriansyah menolak dilantik.

Bahkan, ketika itu Bachriansyah sempat berteriak menyebut mutasi tidak adil. Ia pun memilih ke luar ruangan pelantikan. Bachriansyah mengatakan Wali Kota Balikpapan tidak menghargai dirinya yang sudah mengabdi puluhan tahun, dengan penurunan eselon dari eselon II ke eselon III.

Baca: Ricuh Mutasi, DPRD Bondowoso Laporkan Seskab ke Polisi   
 

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Disebut Dukung HTI, Menpora Segera Panggil Adhyaksa

  • Diprotes Imvestor, Presiden Sentil 2 Menteri
  • KPPU: 5 Perusaah Atur Tata Niaga Beras di Sejumlah Provinsi
  • Indonesia Gandeng Azerbaijan Buat Pusat Pelayanan Terpadu

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.