Kuota Haji untuk Indonesia 2017 Bertambah Jadi 221 Ribu

Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah Arab Saudi tahun ini memberikan kuota haji untuk Indonesia sebanyak 221 ribu.

Kamis, 12 Jan 2017 07:30 WIB

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kanan) dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) menyampaikan keterangan pers terkait kuota haji di Istana Merdeka, Ja


KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah Arab Saudi tahun ini memberikan kuota haji untuk Indonesia sebanyak 221 ribu. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 52.200 dibanding tahun lalu. Kata dia, peningkatan berasal dari pengembalian kuota sebelumnya yang dipotong 20 persen karena adanya perluasan pembangunan fasilitas di Masjidil Haram, Mekkah. Peningkatan juga berasal dari persetujuan pengajuan penambahan kuota sebanyak 10 ribu.

"Selain pengembalian kuota sebesar 211 ribu maka pemerintah Arab Saudi juga menyetujui permintaan tambahan kuota untuk Indonesia dan memutuskan pemberian tambahan 10 ribu. Dengan demikian kuota haji untuk indonesia tahun 2017, dari 168.800 menjadi 221 ribu dengan demikian, Indonesia memperoleh kenaikan sebesar 52.200," kata Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (11/1/2017).

Jokowi menambahkan, peningkatan kuota haji ini merupakan hasil dari pembahasan antarkedua negara pada saat kunjungan ke Arab Saudi dan pertemuan di KTT G20 di Hangzhou, Tiongkok.

"Saya telah meminta kepada Menteri Agama dan Menlu untuk melakukan pembicaraan tindak lanjut dari pertemuan itu," imbuhnya.

Atas keputusan ini, Presiden Jokowi menyampaikan penghargaan kepada pemerintah Arab Saudi. Jokowi juga menyampaikan apresiasi atas upaya Arab Saudi meningkatkan kualitas layanan haji.

Menurut Jokowi, Raja Arab Saudi dijadwalkan akan berkunjung ke Indonesia pada Maret mendatang.

"Insya Allah pada bulan Maret yang akan datang, tentunya kita menyambut baik rencana tersebut," pungkasnya.



Daftar Panjang Haji

Di Rembang, Jawa Tengah, jika warga mendaftar beribadah haji hari ini lewat jalur reguler, maka keberangkatan ke Tanah Suci dijadwalkan baru bisa dilakukan pada 2039, atau 23 tahun lagi.

Kepala Seksi Penyelenggara Haji Dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, Salechuddin, mengatakan lamanya masa tunggu menyebabkan banyak warga yang berusaha membatalkan pendaftaran haji. Baik itu karena alasan ekonomi, alasan sakit dan lain-lain.

Namun Salechuddin mengatakan, berusaha agar para pendaftar bersabar. Terutama pendaftar usia lanjut. Salechuddin mengatakan bagi jemaah usia 75 tahun ke atas, jadwal keberangkatan bisa didahulukan.

"Kuotanya kalau masih semacam ini, berangkatnya insya Allah pada tahun 2039. Tapi bapak ibu nggak usah khawatir, karena ada sistem yang berumur 75 tahun ke atas bisa diusulkan untuk dipercepat. Mudah–mudahan pemerintahan Arab Saudi bisa menambah kuota yang semula 80 persen jadi 100 persen. Bahkan Presiden juga sudah mengusulkan penambahan. Bagi yang tua–tua juga nggak usah khawatir. Kemarin malah ada yang daftar, umurnya sudah 85," kata Salechuddin, Selasa (6/12/2016).

Tiap kali ada warga datang ke kantornya ingin melakukan pembatalan, Salechuddin menyarankan jangan membatalkan pendaftaran, kecuali memang pendaftar sudah meninggal.

Berdasarkan data Kementerian Agama, pendaftar calon jemaah haji di Kabupaten Rembang cukup tinggi.

Selama 2015 lalu jumlah pendaftar mencapai 2.200 orang, sedangkan tahun ini diprediksi menembus 2.300 orang. Padahal rata–rata pendaftar dari Rembang yang diberangkatkan ke Tanah Suci hanya 700-an orang setiap tahun.




Editor: Quinawaty
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR