Korban 65 Minta Dewan Kerukunan Nasional Tak Langgengkan Impunitas

"Kepada aktor-aktor politik yang pada saat itu melakukan kejahatan kemanusiaan ya harus diproses secara hukum."

Rabu, 04 Jan 2017 22:40 WIB

Ilustrasi (foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 meminta Dewan Kerukunan Nasional tidak melanggengkan impunitas. Hal ini dinyatakan usai Menkopolhukam Wiranto akan membentuk lembaga itu untuk menyelesaikan kasus-kasus di luar jalur hukum.

Ketua YPKP 1965 Bedjo Untung, menyatakan lembaga itu bisa saja mengurusi rekonsiliasi di luar pengadilan. Namun di sisi lain pelaku pelanggaran HAM harus tetap dibawa ke pengadilan.

"Kepada aktor-aktor politik yang pada saat itu melakukan kejahatan kemanusiaan ya harus diproses secara hukum. Supaya ada pembelajaran," terangnya kepada KBR, Rabu (4/1/2017) malam.

"Bahwa itu nanti akhirnya diampuni negara setelah dia mengakui kesalahannya, itu perlu kita pikirkan. Tapi harus ada penjeraan," tambahnya lagi.

Bedjo menambahkan,  akan bersikap kritis terhadap format lembaga itu dan juga orang-orang yang akan duduk di dalamnya. Jika formatnya memihak korban, YPKP  akan mendukung langkah-langkah yang dilakukan Dewan Kerukunan Nasional itu.

"Tapi kalau Dewan ini melanggengkan impunitas, ya saya pikir-pikir," kata dia lagi.

YPKP juga mempertanyakan sikap Wiranto yang menolak bertemu korban 1965 dengan alasan belum punya format penyelesaian. Namun hari ini malah menyatakan akan membentuk Dewan Kerukunan Nasional. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh

KKP Gagal Capai Target Ekspor Ikan

  • HRW Usulkan 4 Isu Jadi Prioritas Dialog Jakarta Papua
  • Terduga TBC di Medan Capai Seribu Orang
  • Dalai Lama Luncurkan Aplikasi

Kemiskinan, konflik senjata, norma budaya, teknologi komunikasi modern, kesenjangan pendidikan, dan lain-lain. Kondisi-kondisi ini membuat anak rentan dieksploitasi