Keluarga: Jangan Berharap Ada Heroisme Wiji Thukul di Film 'Istirahatlah Kata-kata'

" Bagaimana pun, kasus Wiji Thukul kalau belum terungkap juga sampai beberapa rezim pemerintahan, itu masih akan terus jadi utang pemerintah."

Senin, 09 Jan 2017 15:09 WIB

Wiji Thukul. (Foto: Wahyu Susilo)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta - Film berjudul 'Istirahatlah Kata-kata' akan tayang perdana di bioskop Indonesia pada 19 Januari mendatang.

Film ini terinspirasi dari puisi dan kehidupan Wiji Thukul, seorang penyair yang hidup di era pemerintahan Soeharto dan hilang diculik militer di tahun 1997-1998.

Wiji Thukul merupakan satu dari 13 orang yang menjadi korban penghilangan paksa militer saat itu, karena puisi-puisinya yang sarat dengan perlawanan terhadap penindasan rezim Orde Baru.

Penggalan kisah hidupnya kemudian diangkat ke layar lebar, oleh penulis naskah sekaligus sutradara Yosep Anggi Noen. Film ini menampilkan pemain teater Gunawan Maryanto alias Cindil dari Teater Garasi sebagai Wiji Thukul, serta jurnalis dan presenter televisi Marissa Anita sebagai Sipon, istri Wiji Thukul.

"Kalau kita berharap film ini penuh dengan aksi heroisme, penuh aktivisme, mungkin penonton kecewa. Di sini hanya ada penggambaran sisi lain dari represi Orde Baru, yaitu ketakutan, kesunyian, keterkucilan dan sebagainya," kata Wahyu Susilo kepada KBR, Senin (9/1/2017).

Wahyu Susilo merupakan adik kandung Wiji Thukul yang bungsu, dan tertular semangat perjuangan kakaknya. Jika Wiji Thukul erat dengan perjuangan membela buruh pabrik, Wahyu Susilo menjadi pembela buruh migran.

Mewakili pembuat film dan keluarga Wiji Thukul, Wahyu Susilo mengatakan film 'Istirahatlah Kata-kata' mengangkat penggalan kisah kakaknya di masa-masa awal represi dan kejaran aparat militer. Terutama setelah peristiwa penyerbuan markas PDI di Jl Diponegoro pada 27 Juli 1996.

"Sekitar akhir Agustus 1996 dia harus dievakuasi ke Pontianak. Itu setelah peristiwa 27 Juli. Sebelum ke Pontianak dia harus keliling dulu dari kota ke kota di Jawa untuk menghindari kejaran. Saya sendiri juga ikut merasakan. Seminggu setelah 27 Juli, represi terjadi di rumah kami. Bahkan setelah Thukul dievakuasi, saya juga sempat diambil, diculik tentara, dibawa ke kantor BAIS," kata Wahyu Susilo.

Wahyu Susilo menjelaskan film 'Istirahatlah Kata-kata' merupakan cuplikan perjalanan hidup Wiji Thukul ketika hidup dalam kesunyian, ketika sosok penyair berbadan kurus itu harus menanggung rindu pada istri dan anaknya.

"Sampai ada kata-kata dia (Wiji Thukul) begini: Ternyata di pelarian itu lebih menakutkan daripada ketika harus menghadapi tentara. Itu artinya, dia benar-benar berada di situasi terasing. Meski kemudian dia pelan-pelan bisa berinteraksi dengan teman-teman di Pontianak. Tapi itu menunjukkan betapa rezim ini bisa mengucilkan orang, mengasingkan orang, bahkan membuat sesuatu yang mungkin biasa saja menjadi teror," kata Wahyu Susilo.

Berikut wawancara Hilbram Dunar dan Aditya Fadilla dari KBR Pagi dengan Wahyu Susilo:

Kabarnya akan mengundang Presiden Jokowi juga untuk ikut menyaksikan film ini. Mengapa?

Kami punya kedekatan historis dengan beliau (Presiden Jokowi). Waktu beliau jadi wali kota, beliau mungkin satu-satunya wali kota Solo yang berkenan datang ke keluarga (Wiji Thukul) dan menyampaikan simpati atas kasus penghilangan paksa. Pak Jokowi kan terpilih pascareformasi 1998. Beberapa kali beliau bertemu keluarga. Bahkan, sempat di rumah dinas wali kota di Lojigandrung Solo ada pembacaan puisi-puisinya Wiji Thukul.

Di beberapa kesempatan, waktu beliau jadi gubernur Jakarta, dan pada saat berkampanye dan sudah jadi presiden juga sudah bertemu keluarga, bertemu Fitri Nganthi Wani (anak Wiji Thukul) seperti saat peringatan Hari HAM Internasional 2014.

Tapi lebih dari itu, ini bukan hanya soal hubungan personal. Di dalam visi misi beliau (sebagai presiden), soal penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, termasuk soal penghilangan paksa aktivis 1997-1998 itu juga menjadi salah satu hal yang harus diselesaikan di masa kepresidenan Pak Jokowi.

Saya kira penting bagi Pak Jokowi melihat kembali mengapa kasus orang hilang itu terjadi, mengapa kasus Wiji Thukul terjadi. Dan itu penggalannya ada di film ini.

Sosok Wiji Thukul seperti apa yang Anda ingat?

Dia orang yang memang suka berkorban. Waktu kecil dia rela tidak sekolah, agar saya dan kakak saya bisa sekolah. Dia cari uang, dia bekerja. Salah satunya menjadi calo penjual tiket nonton bioskop. Apa yang dia lakukan itu respon dia, dia orang yang sifatnya nggak tegaan terhadap orang lain. Apalagi ketika saya sering nggak masuk sekolah karena belum bayar SPP.

Apa yang dia lakukan ketika membela orang lain, itu sebetulnya membela dirinya sendiri. Kami berangkat dari keluarga miskin. Memperjuangkan hal-hal yang ada dalam diri kita, dalam keluarga dan lingkungan sekitar kita.

Sudah bertahun-tahun, Wiji Thukul belum ditemukan. Apa keinginan keluarga?

Di film 'Istirahatlah Kata-kata' ada dialog menarik, dari Mbak Sipon (istri Wiji Thukul) yang diperankan oleh Marissa. 'Aku orang pengen kowe lungo, aku ora pengen kowe teko. Aku mung pengen kowe ono.' Nggak peduli kamu pergi, nggak peduli kamu datang, yang penting kamu ada, dan jelas keberadaannya.

Kita pengen ada kejelasan bagaimana nasib dia. Entah dia masih hidup, atau mungkin sudah pergi. Tapi kita ingin tahu kejelasan dia. Ini tugas pemerintah, dan jadi utang pemerintah kita.

Bagaimana pun, kasus Wiji Thukul kalau belum terungkap juga sampai beberapa rezim pemerintahan, itu masih akan terus jadi utang pemerintah.

Apalagi selain kejelasan soal keberadaan Wiji Thukul?

Harus ada access to justice, penghukuman yang setimpal bagi yang melakukan (penculikan). Juga (keadilan) bagi keluarga. Kami pernah mendapatkan stigma (stempel) sebagai orang-orang pembangkang, orang-orang PKI. Ini bukan stigma pada keluarga Wiji Thukul, tapi juga keluarga-keluarga korban pelanggaran HAM lain. Misalnya keluarga korban penghilangan paksa, dimana ada 13 orang yang teridentifikasi. Juga korban pelanggaran HAM masa lalu yang dapat stigma seperti itu.

Ada permintaan agar pemerintah meminta maaf?

Saya kira itu penting. Pemerintah harus mengakui (kasus penghilangan paksa) itu. Kemudian dari pengakuan itu, ada tindak lanjut. Misalnya rehabilitasi serta kejelasan status sipil kependudukan dari keluarga. Di Indonesia itu repot. Mbak Sipon itu, kalau ngurus administrasi selau ditanya, 'Suamimu kemana?' Kalau mati nggak jelas, kalau pergi juga nggak jelas.

Kalau di Amerika Latin, harus ada sertifikat orang hilang untuk pemberian status sipil kepada keluarga-keluarga yang dihilangkan. Tapi kalau di Indonesia ini kelihatannya mengambang. Orang lain mungkin menganggap ini masalah biasa, tapi bagi keluarga ini terkait dengan hak-hak ekonomi sosial budaya, hak sipil politik dan sebagainya. (*) 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Penggantian Ketua DPR Dinilai Tak Perlu Tergesa-gesa

  • PKB: Keputusan Golkar Terkait Posisi Setnov Menyandera DPR
  • Mendagri: Usulan Tim Gubernur Anies Melebihi Kapasitas yang Diatur Undang-undang
  • Golkar Resmi Dukung Khofifah-Emil di Pilkada Jatim