BPS: Komoditi Makanan Sumbang Kemiskinan Terbesar di Indonesia

BPS menyebut jumlah penduduk miskin kota malah meningkat dalam kurun Maret 2016 hingga September 2016.

Selasa, 03 Jan 2017 15:22 WIB

Ilustrasi rumah keluarga miskin. (Foto: kemsos.go.id)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia terus menurun sejak tahun 1998 yakni dari 49,5 juta penduduk (24,2 persen) menjadi 27,76 juta penduduk (10,7 persen).

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan penurunan juga terjadi sepanjang tahun ini.

"Jumlah penduduk miskin turun dari 28,01 juta (10,86 persen) di bulan Maret 2016 ke 27,76 juta (10,70 persen) di bulan September 2016. Berarti dari Maret ke September ada penurunan sebesar 250 ribu  penduduk," kata Suhariyanto di Kantor BPS, Jakarta, Selasa (03/01/2017).

Meski begitu, BPS menyebut jumlah penduduk miskin kota malah meningkat dalam kurun Maret 2016 hingga September 2016. Jumlah penduduk miskin kota naik dari 10,34 juta orang pada Maret 2016 menjadi 10,49 juta orang pada September 2016 atau bertambah sebanyak 0,15 juta orang.

Baca juga:


Penyumbang Kemiskinan

Faktor penyumbang garis kemiskinan terbesar adalah peran komiditi makanan. Sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan pada September sebesar 73,19 persen.

Jenis komoditi makanan yang memengaruhi garis kemiskinan terbesar adalah beras, rokok, daging sapi, telur ayam ras, gula pasir, mie instan, bawang merah dan tempe. Sedangkan komoditi bukan makanan yang terbesar pengaruhnya adalah perumahan, listrik, bensin dan pendidikan.

Jumlah penduduk miskin tersebut dihitung berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan yakni sebesar Rp361.990 per kapita per bulan September 2016, sedangkan pada Maret 2016 sebesar Rp354.386.

Suhariyanto menambahkan, metodologi menghitung jumlah penduduk miskin tidak berubah sejak 1998. Ini dilakukan untuk dapat membandingkan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun.

"Ketika BPS mengukur kemiskinan, metodologi yang digunakan adalah basic needs approach, pendekatan kebutuhan dasar. Jadi metodologi ini tidak kita ubah sejak tahun 1998. Kita tidak mengubah metodologi supaya datanya menjadi apple to apple," ujar Suhariyanto.

Baca juga:


Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Suhariyanto berpendapat apabila infrastruktur di pedesaan dibangun maka akan memperlancar akses ekonomi masyarakat desa.

"Sehingga penduduk miskin mempunyai akses untuk menjual produknya dan lain sebagainya. Dampak dari infrastruktur apapun yang dibangun diharapkan akan memberikan kemudahaan akses bagi penduduk miskin dan ada sumbangannya," imbuh Suhariyanto.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh

KKP Gagal Capai Target Ekspor Ikan

  • HRW Usulkan 4 Isu Jadi Prioritas Dialog Jakarta Papua
  • Terduga TBC di Medan Capai Seribu Orang
  • Dalai Lama Luncurkan Aplikasi

Kemiskinan, konflik senjata, norma budaya, teknologi komunikasi modern, kesenjangan pendidikan, dan lain-lain. Kondisi-kondisi ini membuat anak rentan dieksploitasi