BERITA

BMKG: Memasuki Februari, Pekanbaru Waspada Karhutla

BMKG: Memasuki Februari, Pekanbaru Waspada Karhutla


KBR, Jakarta - Memasuki bulan Februari sejumlah wilayah di Riau dinyatakan rawan kebakaran lahan dan hutan. Hal ini didasarkan pada hasil analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Kepala BMKG Pekanbaru, Sugarin, mengatakan pada bulan tersebut, sebagian wilayah di sana sudah memasuki musim kemarau.

Selain itu ia juga menyebut, penetapan status siaga darurat yang diambil Pemerintah Riau penting dilakukan untuk pencegahan pada bulan depan. Sehingga pihak-pihak terkait sudah bisa menyiapkan langkah antisipasinya.


"Saat ini hotspot-nya memang nihil. Di bulan Januari ini, Riau masih masuk musim hujan. Yang perlu diwaspadai adalah pada Februari. Sebagian Riau, terutama di pesisir utara bagian timur lebih kering terlebih dahulu ketimbang wilayah lainnya. Penentuan status siaga darurat itu sebenarnya penting dilakukan untuk pencegahan. Antisipasi untuk bulan depan," katanya saat dihubungi KBR melalui sambungan telepon, Rabu (25/1/2017).


Pemerintah Riau memang telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan mengingat musim kemarau mulai terjadi di beberapa wilayah. Pasca penetapan status siaga darurat itu, Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman juga telah meminta kepada perusahaan kelapa sawit maupun hutan tanam industri memasang kamera pemantau, atau CCTV di wilayah yang dianggap rawan terjadinya kebakaran. Itu dilakukan sebagai upaya pencegahan dini.




Jokowi Perintahkan Langsung Bekukan atau Cabut Izin Perusahaan


Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar lebih tegas menindak perusahaan pembakar hutan dan lahan tahun ini. Jokowi meminta, agar perusahaan-perusahaan tersebut langsung dibekukan atau dicabut izinnya, tanpa perlu memberikan peringatan.


Dengan cara ini, Jokowi mengharapkan kebakaran hutan seperti tahun 2015 tidak lagi terulang.


"Saya kira tahun 2015-2016 ada yang dicabut, ada yang dibekukan, ada yang diberi peringatan. Saya harapkan tahun 2017 sudah nggak ada lagi peringatan-peringatan, tahun ini nggak usah pakai peringatan, bekukan ya bekukan, cabut ya cabut, udah. Kalau tegas pasti kebakaran ini juga akan dijaga bersama-sama, baik perusahaan swasta, baik kita semuanya, aparat, saya kira semuanya akan menjaga," kata Jokowi di Istana Negara, Senin (23/1/2017).


Jokowi menambahkan, aparat hukum juga harus tegas memproses dan menuntaskan kasus kebakaran hutan dan lahan. Kata dia, tidak boleh ada kompromi dalam menangani kasus ini.


"Aparat hukum tegas dan selesaikan kasus-kasus kebakaran hutan yang ada. Saya ingatkan lagi tidak boleh ada kompromi hal-hal yang berkaitan dengan kebakaran hutan," imbuhnya


Jokowi meminta Kementerian terkait dan kepala daerah merumuskan rencana aksi penanggulangan Karhutla tahun ini lebih detil. Ia meminta para gubernur di daerah yang rawan kebakaran segera menetapkan siaga darurat sejak dini.




SP3 Karhutla


Panitia Kerja Kebakaran Hutan dan Lahan (Panja Karhutla) batal memanggil perusahaan-perusahaan penerima SP3 terkait kasus kebakaran hutan dan lahan. Anggota Panja, Arsul Sani mengatakan, data dan informasi yang dikantongi panja sudah cukup untuk menghasilkan rekomendasi.


"Kita kan tidak mengatakan bahwa perusahaan bersalah atau tidak bersalah. Yang kita lihat kan polisi itu dalam menerbitkan SP3 itu polisi sudah melakukan penyidikkan maksimal atau belum. Yang kedua, apakah prosedur-prosedur yang ada di KUHAP itu sudah diikuti atau belum?" Kata Arsul di DPR, Senin (23/1).


Sebelumnya, DPR membentuk panitia kerja yang khusus menyelidiki perihal penerbitan SP3 untuk 15 kasus karhutla di Riau. Panja terdiri dari anggota-anggota Komisi III yang membidangi hukum.


Panja telah berulang kali mengadakan rapat bersama ahli hukum dan ahli lingkungan. Selain itu, mereka juga meminta penjelasan dari bekas Kapolda Riau, Supriyanto. Pada proyeksi rapat yang disusun panja, semestinya ada satu rapat yang diagendakan meminta keterangan dari pihak perusahaan.


Arsul tidak menjelaskan lebih lanjut alasan tidak dilaksanakannya agenda tersebut. Ia hanya mengatakan dalam waktu dekat hasil rekomendasi panja akan diserahkan kepada Kapolri.





Editor: Quinawaty 

  • musim kemarau
  • riau waspada kebakaran lahan
  • bmkg
  • Pekanbaru

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!