Begini Cara 'Kreatif' NU Melawan Hoax

"Tulisan yang nggak ada nama penulisnya ibarat hadits nggak ada perawinya, periwayatnya. Bagaimana kemudian? Harusnya itu nggak bisa dipercaya. Kita bisa mengatakan ke masyarakat seperti itu."

Sabtu, 07 Jan 2017 11:00 WIB

Ilustrasi gerakan NU melawan hoax. (Foto: Twitter)


KBR, Jakarta - Pada hari Minggu (8/1/2017) mendatang sejumlah elemen masyarakat akan mendeklarasikan Masyarakat Anti-Hoax, di acara Car Free Day (CFD) di Jakarta.

Acara deklarasi ini sebelumnya sudah didahului dengan deklarasi serupa di sejumlah daerah.

Gerakan anti-hoax ini dipicu maraknya berita palsu di masyarakat yang menyebar melalui media sosial di Indonesia.

Aktivis Nahdlatul Ulama (NU) yang juga pegiat media dan Pemimpin Redaksi NU Online, Savic Ali menyebutkan NU turut bergabung dalam upaya perang melawan hoax itu dengan beberapa alasan. Selain NU kerap menjadi 'korban' atau sasaran berita palsu, NU juga berkepentingan untuk bersama-sama elemen masyarakat memerangi hoax karena inforasi palsu seperti itu kini sudah masuk level berbahaya yang bisa merusak semangat persaudaraan, semanat persatuan dan kebangsaan.

"Hoax seperti itu bisa memicu sentimen yang menguat antarakelompok dan bisa membahayakan hubungan antarumat beragama, atau antarwarga sebangsa," kata Savic Ali kepada KBR.

Savic mengatakan dalam Islam sebenarnya banyak ajaran-ajaran dan pelajaran penting mengenai bagaimana menghadapi berita atau kabar bohong.

"Dalam konteks hadits kalau di kalangan orang Islam. Hadits itu ada sanad atau silsilah, keberurutan, riwayatnya sama matan--teksnya. Kalau sanad atau silsilah perawi atau periwayat hadits itu putus, atau diantara perawi-nya ada orang yang nggak bisa dipercaya, hadits itu kan otomatis derajatnya turun. Sama seperti sekarang. Tulisan yang nggak ada nama penulisnya ibarat hadits nggak ada perawi-nya, periwayatnya. Harusnya nggak bisa dipercaya. Kita bisa mengatakan ke masyarakat seperti itu. Jangan percaya tulisan yang nggak ada nama penulisnya," kata Savic Ali.

Menurut Savic, cara-cara sederhana sesuai sejarah Islam itu diyakini bakal efektif untuk menerangkan ke masyarakat awam, khususnya kalangan Nahdliyin untuk bersikap bagaimana menghadapi berita-berita bombastis yang rawan kebohongan.

Berikut wawancara lengkap KBR dengan Savic Ali, yang juga menggagas situs Islami.co sebagai media alternatif untuk Islam yang ramah.

Bagaimana awalnya NU akan bergabung dalam gerakan masyarakat sipil anti-hoax?

Kita sebetulnya belum pernah ikutan rapat formal dengan masyarakat sipil anti-hoax. Tapi saya komunikasi dengan Mas Septiaji (Septiaji Eko Nugroho, inisiator komunitas masyarakat anti-hoax) sudah agak lama. Ibaratnya kami punya kepedulian yang sama.

Di internal NU sendiri kita sudah prihatin dengan banyaknya hoax ini. Tidak hanya karena isu soal kebangsaan, tapi juga yang terkait dengan isu NU. Banyak berita yang tidak benar tentang tokoh NU, mendiskreditkan tokoh NU. Kita sadar benar bagaimana dampak hoax ini, apalagi dalam soal-soal yang berhubungan antaragama.

Jadi, apakah salah satu alasannya karena NU pernah menjadi korban hoax?

Bukan semata pernah merasakan menjadi korban. Tapi kami merasa hoax ini sangat berbahaya sekali kalau merajalela. Karena bisa merusak semangat persaudaraan, semangat persatuan, semangat kebangsaan. Itu kepedulian utama kita.

Menurut Anda, siapa yang membuat atau menyebarkan hoax?

Tidak mudah mengidentifikasi siapa yang membuat. Kalau yang menyebarkan itu banyak kita bisa temukan di sosial media, di web tertentu. Tapi siapa yang meng-create pertama itu siapa, ini perlu diselidiki lebih jauh.

Tapi kalau saya identifikasi, ada tiga kelompok yang berada di balik hoax yang beredar. Pertama, kelompok yang punya kepentingan politik, yang punya agenda tertentu. Kedua, kelompok yang kepentingannya lebih ideologis. Misalnya di Timur Tengah itu campuran politik dan ideologis. Misalnya hoax yang terkait pembantaian berlatar belakang agama. Ketiga, kelompok yang kepentingannya pragmatis. Urusannya cuma ekonomi, nyari duit saja, lewat online, clickbait, dan seterusnya. Jadi tidak tunggal siapa yang melakukan.

Masyarakat Indonesia sudah lama diserbu informasi hoax. Bagaimana jika dibandingkan sekarang dengan era medsos?

Sekarang kan ada media sosial, broadcaster-nya makin banyak, dan isunya makin sensitif. Hoax itu dari dulu ada. Misalnya di sepakbola juga ada. Pemain A katanya mau pindah ke klub lain, padahal tidak ada sumber yang jelas. Tapi itu kan tidak membahayakan.

Hoax itu fabrikasi isu yang punya tujuan tertentu. Untuk memicu konflik, menyembunyikan sesuatu, mendiskreditkan lawan, dan seterusnya. Sekarang levelnya sudah cukup mengkhawatirkan. Karena dampak hoax dalam konteks hubungan antarumat beragama, hubungan kelompok sebangsa itu sangat riskan.

Lebih membahayakan lagi, karena itu sudah diterima sebagai kebenaran dan dipercaya. Di era digital, informasi beredar sangat cepat. Menjangkau jutaan orang dengan sangat cepat, menjangkau jutaan orang dengan sangat cepat. Dan mempengaruhi kepala dengan sangat cepat.

Dengan merajalelanya hoax, orang tidak lagi mampu membedakan antara fakta dan fiksi. Mengapa? Karena dilakukan dengan intens dan terus-menerus, dan ada konteks sosial politiknya. Misalnya hoax soal perang Suriah, itu kan hoax banyak sekali. Tapi karena ada konteks perangnya, orang sulit membedakan antara benar atau tidak. Misalnya diberitakan ada Imam Syiah menyerukan pembantaian, padahal tidak ada beritanya.

Lalu ada foto yang beredar soal Myanmar. Kita tahu di Myanmar ada kekejaman terhadap kelompok Rohingya yang mayoritas muslim. Lantas ada foto beredar seorang bayi menyusu di atas mayat ibunya, dan ditulis itu korban pembantaian Myanmar. Padahal tidak benar, itu hanya adegan sebuah film.

Hoax seperti itu bisa memicu sentimen yang menguat antarakelompok dan bisa membahayakan hubungan antarumat beragama, atau antarwarga sebangsa.

Ada intention atau niat?

Ada intention. Ini fabrikasi isu dengan tujuan tertentu. Yang politik ya tujuannya mendiskreditkan lawannya dan mencari dukungan politik dari publik. Yang tujuannya ideologi, tujuannya ya mengkampanyekan ideologinya dan meruntuhkan ideologi yang tidak ia setujui. Yang ekonomi ya tujuannya nyari ekonomi saja. Anak-anak yang bikin web, blog, itu urusannya ngejar Google AdSense, ngejar advertising, sehingga memanipulasi judul, memanipulasi informasi. Padahal dia tidak pernah reportase. Dia tidak pernah verifikasi.

Kita mengapa prihatin? Ini hoax yang menyangkut isu yang sangat sensitif. Bisa memicu konflik atau paling tidak memicu sentimen antarkelompok. Kalau sentimen antarkelompok-kelompok sosial itu meningkat, hidup seperti apa yang kita bayangkan? Ketika semua mata saling curiga, saling mengintai, itu kan berbahaya sekali.

Peran apa yang dimainkan situs NU?

NU kan punya situs NUOnline (www.nu.or.id). Ada situs lain juga yang dibikin teman-teman NU. Saya selain di NU Online juga membuat Islami.co, ada teman yang bikin Arrahmah.co.id, ada juga yang bikin fiqhmenjawab.net untuk persoalan-persoalan fikih. Ada juga situs Gusdurian.net, dan macam-macam. Di jaringan NU banyak teman yang membuat website.

Paling tidak di level NU, kami memahaminya begini. Sekarang ini sedang marak Trojan Kebencian. Hoax ini salah satu Trojan Kebencian. Bagaimana NU menghadapi Trojan Kebencian ini?

Pertama, kita harus membangun Firewall. Ibarat komputer, supaya Trojan ini tidak menginveksi banyak kepala, maka dalam konteks kami warga NU, kami harus membangun firewall di kalangan NU untuk melindungi warga NU dari informasi-informasi yang tidak benar. Melindungi dari Trojan Kebencian, dari hoax berbau SARA. Jadi NU Online fungsi salah satunya untuk itu, sebagai firewall. Ketika ada informasi sensitif terutama terkait ke-NU-an, atau keislaman, atau kebangsaan yang relevan untuk diketahui warga NU, maka warga NU sebaiknya merujuk pada NU Online.

Kedua, kita bertindak sebagai antivirus. Terkait kepala-kepala yang sudah kena virus, terpengaruh, bagaimana? Ya kita harus bisa menjelaskan dengan informasi bantahan, informasi kedua, argumen kedua, dan seterusnya. Harapannya, kepala-kepala itu menjadi sadar bahwa dia terinveksi oleh hoax, supaya bisa membersihkan kepalanya.

Dua fungsi itu, yaitu sebagai firewall dan antivirus itu yang coba kita lakukan. Saya kira dengan dunia online, kampanye di website, sosial media, kita bisa menjalankan proses seperti itu.

Tapi kalangan pembuat hoax mungkin juga melakukan strategi lain, menyusup, dengan cara backdoor (lewat pintu belakang)?  

Saya percaya, pada titik tertentu commonsense atau akal sehat masyarakat akan bisa menilai. Hanya kelompok yang memang punya agenda politik, ekonomi, dan ekonomi tertentu saja yang akan tetap keukeuh menggunakan itu. Tapi pada dasarnya masyarakat awam, masyarakat normal akan ada proses berpikir.

Sekarang kalau Anda saksikan, web-web yang dulu pernah diblokir Kominfo, tapi kemudian dibuka lagi, itu secara umum traffic pengunjungnya turun. Mengapa? Karena masyarakat jadi tahu, 'oh web ini dianggap berbahaya'. Walaupun kemudian blokirnya dibuka, tapi itu menjadi sinyal buat orang-orang yang dulu nggak ngerti dan kemudian ikut nge-share hanya karena namanya Islam. Tapi begitu diblokir Kominfo, orang jadi tahu. 'Oh web ini afiliasinya radikal, tidak ada penanggungjawabnya, artikelnya tidak ada nama penulisnya. Jadi memang tidak bertanggungjawab to'. Publik jadi tahu, teredukasi.

Islam punya ilmu menangkal hoax?

Dalam konteks Islam, sejarah Islam mengajarkan banyak. Ketika Nabi meninggal, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali itu kan ada konflik di internal umat Islam. Saat itu muncul hadits-hadits palsu. Itu kan sama, hadits palsu. Waktu itu kelompok yang bertikai, mencoba mencari legitimasi dari perkataan Rasulullah. Lalu banyak orang bikin hadits palsu, seolah-olah itu perkataan Rasulullah untuk kepentngan dia. Ini sama juga hoax. Hoax dibuat pada dasarnya untuk meligitimasi mendukung mensukseskan kepentingan-kepentingan ini.

Masyarakat Islam punya sejarah dengan itu. Itu berlangsung bertahun-tahun. Baru kemudian pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz memutuskan untuk memeriksa hadits-hadits yang beredar. Waktu itu disinyalir ada lebih dari satu juta hadits palsu. Maka kemudian dibentuk tim untuk mengecek hadits-hadis itu benar atau nggak.

Dalam konteks hadits bagi orang Islam, hadits itu ada sanad atau silsilah, keberurutan, riwayatnya sama matannya--teksnya. Kalau sanadnya terputus, atau diantara perawi (periwayat hadits) ada orang yang nggak bisa dipercaya, hadits itu kan otomatis derajatnya turun.

Sama seperti sekarang, kita bisa mereview portal berita. Tulisan yang nggak ada nama penulisnya ibarat hadits nggak ada perawinya, periwayatnya. Bagaimana kemudian? Harusnya itu nggak bisa dipercaya. Kita bisa mengatakan ke masyarakat seperti itu. Jangan percaya tulisan yang nggak ada nama penulisnya.

Jadi analogi itu bisa digunakan untuk memudahkan penjelasan ke masyarakat bagaimana menghadapi hoax?

NU akan lebih mudah menjelaskan seperti ini ke masyarakat, karena NU sudah punya sejarah dalam proses hadits. Ada banyak hadits palsu, ada hadits dhaif, sahih, mutawattir. NU atau masyarakat Muslim kan punya pengalaman, jadi sebenarnya mudah untuk diajak belajar terkait bagaimana menghadapi hoax.

Prinsipnya, NU ikut melakukan edukasi. Tapi edukasi saja tidak cukup. Negara harus melakukan tindakan-tindakan yang berdasar hukum.

Dalil Alquran juga ada bagaimana menghadapi hoax atau berita bohong?

Dalam hukum Islam, ada tulisan, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." (QS. Al Hujurat: 6).

Makanya kita harus hati-hati, apalagi terkait informasi yang bisa memicu sentimen kesukuan atau keagamaan. Ini kan berbahaya sekali.

Pemerintah sedang mengawasi situs-situs radikal atau garis keras. Tapi ada yang berpendapat memblokir situs radikal sama saja saja dengan memblokir situs Islam. Bagaimana?

Media Islam itu berbeda dengan media radikal. Media Islam itu tidak boleh bohong. Islam melarang bohong. Dia tidak boleh menulis berita palsu. Kita harus bedakan.

Freedom of expression---saya kira kelompok-kelompok Islam, termasuk FPI dia juga punya hak menyuarakan pandangannya. Sejauh pandangannya tidak mengancam hak dasar hidup orang lain. Tapi kalau bicara soal hoax, ini tidak ada kaitannya dengan freedom of speech atau freedom of expression. Hoax ini domainnya adalah berita, bukan pendapat. Berita itu harus faktual, nggak boleh bohong. Lawannya hoax ya berita yang benar. Fakta atau fiksi. Kalau berpendapat, kita boleh saja beda pendapat. Tapi hoax itu nggak boleh.

Kategori radikal ini, pemerintah juga harus meng-clear-kan apa kategorinya? Saya sendiri tidak begitu cocok dengan web-web tertentu, seperti Arrahmah.com, atau VOA-Islam.com, yang sering mengglorifikasi (mengagungkan) teroris. Artikel-artikelnya sering mengkampanyekan sentimen kebencian. Tapi buat saya, mereka juga punya hak bersuara lewat artikelnya.
Meski begitu, artikel mereka yang mengandung hoax ya harus diblokir, tapi bukan pada portal keseluruhan. Blokir hanya diberlakukan pada artikel tertentu yang dianggap mengandung hoax atau dianggap melanggar hukum. Tapi domain dia harus dihargai, dia tetap punya hak bersuara. Hak berorganisasi dan seterusnya.

NU misalnya nggak cocok dengan wahabi, tapi kan kami nggak bisa kampanye web-web Wahabi ditutup, kan nggak boleh.

Bagaimana pedoman sederhana berita hoax atau bukan?

Sederhana. Kalau berita itu tidak ada faktanya, itu hoax. Untuk membuktikan bahwa itu hoax atau tidak itu kan harus ada cek-ricek dan verifikasi. Ini memang orang awam tidak mudah memahaminya, jadi kita butuh kelompok-kelompok tertentu, seperti jurnalis atau panel khusus yang bekerja menjelaskan pada masyarakat, bahwa ini hoax, ini bukan. Di dunia kan ada, ada HoaxBuster.com, ada juga museum hoax (hoaxes.org).

Munculnya masyarakat antihoax juga salah satu ikhtiar untuk mengerjakan hal-hal seperti itu.

Kalau di NU, kita misalnya menulis atau merilis web-web yang tidak sesuai dengan NU, bahwa itu tidak harus dipercaya atau dijadikan sumber oleh orang-orang NU. Karena mengandung Trojan kebencian.

Baca juga:



 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Disebut Dukung HTI, Menpora Segera Panggil Adhyaksa

  • Diprotes Imvestor, Presiden Sentil 2 Menteri
  • KPPU: 5 Perusaah Atur Tata Niaga Beras di Sejumlah Provinsi
  • Indonesia Gandeng Azerbaijan Buat Pusat Pelayanan Terpadu

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.