[SAGA] Menggilas Sawah Produktif Demi Proyek BIJB (Bagian 2)

“Saya punya tanah buat anak dan cucu-cucu. Kalau tanah sudah jadi bandara, saya mencari kemana? Apa untungnya? Enggak ada,” sahut Samin.

Senin, 09 Jan 2017 12:05 WIB

Samin, petani Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Majalengka, yang menolak pembangunan Bandara Inte

Samin, petani Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Majalengka, yang menolak pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Foto: Eli Kamilah/KBR


KBR, Jakarta - Hari masih subuh, tapi dapur Samin sudah mengepul. Istrinya, Kartimah rupanya sedang menyalakan tungku kayu.

Keluarga Samin adalah petani di Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Di sana, mereka sudah tinggal selama puluhan tahun.

Dan sembari menunggu nasinya nanak, ibu tiga anak ini melontarkan kekhawatirannya karena sawah dan rumah bakal rata dengan tanah demi pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) –bandara yang digadang-gadang mendekati Soekarno-Hatta di Tangerang.

“Kalau sedih, ya sedih, udah kerasan tinggal di sini. Tapi saya tuh gimana, mau ke mana pulangnya? Nanti di mana dapat tempatnya,” ucap Kartimah.

Samin buta huruf. Keahliannya hanya bertani. Ketika KBR menanyakan bagaimana jika lahannya disulap menjadi bandara termegah di Jawa Barat? Pria 79 tahun itu bergeming.

“Saya punya tanah buat anak dan cucu-cucu. Kalau tanah sudah jadi bandara, saya mencari kemana? Apa untungnya? Enggak ada,” sahut Samin.

Sementara, istrinya Kartimah, cuma bisa pasrah.

Di Desa Sukamulya, Samin punya sawah seluas 3,5 hektar; juga lahan yang ditanami pohon Jati dan Mahoni. Dari situlah, mereka menggantungkan hidup.

Karena itulah, Samin sekeluarga bakal mati-matian mempertahankan lantaran tak ingin bernasib sama seperti warga di desa tetangga –yang telah melepas lahannya. “Banyak yang sengsara, enggak punya tanah, buat makan aja susah.”

Seperti yang dialami Nahya –warga Desa Kertasari yang kini sudah rata dengan tanah.

Nahya yang juga memiliki lahan di Desa Bantarjati seluas 4.070 meter persegi sudah dibeli Pemda seharga Rp111 juta pada tahun 2010. Sementara untuk rumahnya yang seluas 1.022 meter dihargai Rp56 juta pada tahun 2013.

Kalau dirinci, maka satu meter persegi lahan sawah di Desa Bantarjati dihargai Rp27.272.

Belakangan, setelah semua harta bendanya dijual, Nahya beserta salah satu cucunya, hijrah ke Desa Sukamulya. Uang hasil ganti rugi itu kemudian dibelikan tanah seluas 828 meter persegi untuk membangun rumah.

Di rumah semi permanen –berplester semen itu, hanya ada tiga ruang; dapur, kamar tidur sekaligus ruang tamu, dan kamar mandi.

“Saya punya tanah di Sukamulya. Karena saya nggak akan kuat beli tanah di luar,” kata Nahya.  

Di Desa Sukamulya, pria berusia 40 tahun ini menjadi buruh tani dengan upah harian.


(Nahya menunjukkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas rumahnya di Desa Kertasari yang telah dijual untuk pembangunan BIJB)



Warga Desa Sukamulya Takkan Menyerah


Warga Desa Sukamulya yang berkukuh takkan menyerahkan lahannya pada Pemda, kian murka sebab saat pembahasan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) BIJB, tanah di sana dianggap tak produktif.

Meski belakangan, dibantah Kepala Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat, Anang Sudarna.

"Kalau data kita itu kan pasti berdasar data statistik ya, data BPS. Kita tidak mungkin (rekayasa). Itu kan BPS setiap tahun melakukan sampling hitungan untuk memprediksi berapa produksi kita. Kita pakai data itu, tidak pakai data-data lain,” dalih Anang Sudarna.

Namun ketika KBR menyambangi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Staf Pengumpul dan Pengolah Data Tanaman, Ade Supriatna mengatakan, produktivitas pertanian di desa itu sekali panen mencapai 5-6 ton beras. Itu artinya masuk katagori bagus.

"(Kalau 6 ton produktivitasnya artinya apa?) Katagori bagus,” jelas Ade Supriatna.

Ia juga bercerita, dalam setahun petani bisa panen dua kali –kalau dihitung, total panen petani rata-rata 13 ton. Dan jika luas lahan sawah di Sukamulya mencapai 612 hektar, maka dalam setahun total produksi padi bisa mencapai rata-rata 7.900an ton.

Berdasarkan data tahun 2015, kata Ade, Majalengka menempati urutan ketiga sebagai penyumbang beras di Jawa Barat, setelah Karawang dan Indramayu.

“(Kalau seluruh Jabar, Majalengka nomor berapa sebagai penyumbang pangan?) Ketiga. Itu tahun sebelumnya, Indramayu, kalau enggak salah itu Karawang,” ujarnya.

Dengan adanya pembangunan BIJB, Desa Sukamulya yang 600an hektar wilayahnya adalah persawahan, bakal kehilangan 15 persen. Sehingga sudah pasti, menganggu pasokan pangan.

Dinas Pertanian pun, klaim Ade, sudah menyiapkan langkah antisipasi. Semisal meningkatkan produktivitas pertanian yang masih ada.

“Untuk menutupi kehilangan lahan, kita bisa meningkatkan IP. IP itu Indeks Pertanaman dari yang dua kali bisa tiga kali. Dengan berbagai macam bantuan dari pemerintah seperti pompanisasi, pantek, untuk percepatan tani traktor, intinya dari 6,5 kita bisa tingkatkan menjadi 6,7. Dengan program legowo dua, benih padi yang bagus unggul,” sambung Ade.

Desa Sukamulya, tak hanya menghasilkan beras tapi juga cabai.

Salah satu petani, Tia Maulina Suwadi menanam cabai di lahan sebanyak 4.200 meter. Biasanya cabai ditanam saat masuk musim ketiga panen.

Hasil panen cabai dari kebunnya dan kebun petani lainnya, kemudian dijual ke kota-kota besar di Jawa Barat semisal Bandung juga Tangerang. Biasanya, dua ton cabai dihargai Rp100 juta.

Itu mengapa, ibu satu anak ini sangat bergantung pada lahan di Desa Sukamulya. Jika lahannya habis digarap menjadi bandara internasional, dia tak tahu bagaimana masa depannya.

Sekretaris Jendral Front Perjuangan Rakyat Sukamulya (FPRS), Bambang Nurdianysah menyebut, selain aspek ekonomi, aspek sejarah desanya juga jadi alasan mengapa Sukamulya patut dipertahankan.

Pasalnya, desa ini lahir dari hasil perjuangan tokoh-tokoh dan warganya sejak zaman penjajahan Belanda, Jepang dan DI/TII. Hingga diresmikan pada 1963.

"Warga tetap bertahan di Sukamulya ini. Kalau ada opsi lain dari pemerintah, ya kita bicarakan bersama. Kalau harus tergusur dari sini, ada konsep relokasi dan sebagainya, kita bicarakan dengan pemerintah, opsinya seperti apa. Kita tetap meminta KSP bagaimana caranya Sukamulya tidak digusur," tegas Bambang Nurdiansyah.





Editor: Quinawaty Pasaribu 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!