'Masalah Prinsip' di Tengah Pembekuan Kerjasama Militer RI-Australia

Jokowi mengatakan sudah menugaskan Panglima TNI dan Menteri Pertahanan untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut, agar situasi tak semakin panas.

Kamis, 05 Jan 2017 12:53 WIB

Presiden Joko Widodo. (Foto: ANTARA)


KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan pemutusan sementara kerja sama militer Indonesia dengan Australia disebabkan karena persoalan prinsip.

Menurut Jokowi, pemutusan kerja sama itu juga menyangkut pelanggaran komitmen oleh Australia, tentang kewajiban kedua negara saling menghormati kebijakan negara lain.

Meski begitu, Jokowi mengatakan saat ini hubungan antara Indonesia dan Australia tetap baik.

"Saya sudah menerima laporan dari Panglima TNI dan dari Menteri Pertahanan. Kita kan sudah sepakat, Indonesia dan Australia untuk saling menghormati, untuk saling menghargai, dan tidak campur tangan urusan dalam negeri masing-masing. Saya kira kita sepakat itu. Ini masalahnya di-clear-kan dulu. Itu meski di tingkat operasional, kan masalah prinsip," kata Jokowi di Hotel Bidakara, Kamis (5/1/2016).

Jokowi mengatakan, sejak awal dia sudah mendapat laporan tentang rencana pemutusan hubungan kerja sama militer tersebut. Pembicaraan pemutusan kerja sama militer itu melibatkan Presiden Jokowi bersama Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Jokowi mengatakan sudah menugaskan Panglima TNI dan Menteri Pertahanan untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut, agar situasi tak semakin panas.

Ia menambahkan saat ini sedang berlangsung investigasi soal materi pelatihan militer di Australia yang dianggap menjadi sumber masalah tersebut.

Baca juga:

Sumber masalah

Kerjasama militer Indonesia dan Australia, diantaranya pelatihan pasukan Kopassus di Perth, dihentikan sementara. Indonesia memutuskan menghentikan sementara kerjasama militer itu, karena ada masalah. Namun pemerintah tidak menjelaskan detil masalahnya.

Meski begitu, media-media di Australia menyebut setidaknya ada dua hal yang membuat hubungan memanas. Yaitu mengenai isu Papua serta penghinaan terhadap Pancasila.

Media Sydney Morning Herald menulis pemutusan hubungan pelatihan kerjasama militer itu dipicu materi pelatihan militer di markas militer Australia di Perth. Materi itu terkait tugas-tugas yang mengarahkan bahwa Papua merupakan bagian dari Melanesia dan seharusnya diberikan kemerdekaan. Selain itu ada materi lain yang dianggap menghina Pancasila sebagai ideologi negara.

Panglima TNI Gatot Nurmantyo dalam sebuah ceramah pada bulan lalu juga mengatakan ada guru bahasa dari pasukan khusus Indonesia mendapat PR (pekerjaan rumah) yang isinya menyebutkan Papua merupakan bagian dari Melanesia dan seharusnya diberi kemerdekaan.

"Saya tarik guru itu. Kemudian komandan (Australia) meminta maaf kepada saya," kata Gatot Nurmantyo di sebuah acara di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pada bulan lalu.

Sementara itu mengenai Pancasila, diulas oleh media The Australian. Media ini memberitakan seorang instruktur dari Kopassus yang sedang mengikui pelatihan kerjasama di Australia mengajukan keberatan ke kantor pusat akademi pelatihan di Perth.

Instruktur dari Kopassus itu melaporkan adanya penghinaan terhadap Pancasila. Ia melihat kertas atau poster tentang Pancasila, yang kemudian ada yang 'bermain kata-kata' dengan menulis Panca-gila. Sekembalinya dari dari Australia, instruktur itu melapor ke atasannya. Selanjutnya TNI memerintahkan adanya investigasi terhadap isu itu.

Isu lain yang juga berkembang adalah beredarnya pesan pendek WhatsApp di internal militer TNI yang belum dikonfirmasi. Pesan WhatsApp itu menyebutkan materi pelatihan militer di Australiaitu juga menyinggung bekas tokoh Kopassus Sarwo Edhie Wibowo sebagai pelaku pembunuh massal.

Harian Kompas memberitakan Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengirim telegram tertanggal 29 Desember 2016 yang isinya memerintahkan penghentian sementara seluruh kerjasama militer RI-Australia, termasuk kerjasama pelatihan dengan Australian Defence Force.

Menurut sumber Fairfax Media, isu tersebut sebetulnya bisa diselesaikan secara diam-diam. Namun, Panglima TNI justru sudah 'mencuri start'.

Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu mengatakan belum berkomunikasi dengan Menteri Pertahanan Australia Marise Payne mengenai isu itu. Meski begitu Ryamizard berencana mengunjungi Australia pada akhir Januari ini.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Penembak Brimob di Timika Berjumlah 15 Orang

  • Ahli: PNPS Penodaan Agama Langgar HAM Warga Ahmadiyah
  • Jokowi Tunjuk Din Syamsuddin sebagai Utusan Khusus Dialog Antaragama
  • Tak Dapat Bantuan KIS, Puluhan Pemulung Geruduk Gedung DPRD Sumut