Pascatutup, Pengungsi Blokade Pusat Penahanan Manus

Mereka pun menyiarkan kondisi mereka lewat twitter.

Senin, 20 Nov 2017 11:14 WIB

Para pengungsi di Pusat Penahanan Pulau Manus tetap bertahan di sana meski tempat ini telah ditutup

Para pengungsi di Pusat Penahanan Pulau Manus tetap bertahan di sana meski tempat ini telah ditutup bulan lalu. (Foto: Pengungsi Pulau Manus)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Dalam beberapa pekan terakhir, ratusan pengungsi menduduki pusat penahanan yang sudah ditutup di Pulau Manus, Papua Nugini. Pemerintah Australia mendesak agar para pengungsi itu pindah tapi mereka menolak. Kondisi pengungsi pun semakin tidak sehat dan putus asa. 

Mereka pun menyiarkan kondisi mereka lewat twitter dan memicu ketegangan baru dalam debat panjang dan pahit mengenai nasib pengungsi di Australia. Jessica Minshall menyusun laporannya dari Sydney.

Para pengungsi, yang semuanya pria, di Pulau Manus, menyebutnya aksi blokade. 

Mereka menolak untuk pergi dari pusat penahanan imigrasi Australia yang sudah ditutup. Sudah empat tahun mereka tinggal di tempat yang seperti penjara ini.

Tanpa pasokan air, listrik, makanan, obat-obatan, dan tempat tujuan yang aman, para pengungsi telah menyiarkan keadaan mereka kepada dunia seiring pembongkaran pusat tahanan itu.

“Ini adalah pesan yang jelas kepada pemerintah Australia bahwa orang-orang ini, kami pengungsi di Pulau Manus, menolak untuk meninggalkan tempat penahanan ini. Kami tidak akan meninggalkan pusat penahanan ini. Kami tidak mau tinggal di Papua Nugini,” ungkap jurnalis dan pengungsi Kurdi asal Iran, Behrouz Boochani.

Enam ratus orang di Pulau Manus meminta masyarakat internasional untuk campur tangan dalam kebijakan pengungsi garis keras dan bersifat menghukum yang diterapkan Australia. Kebijakan yang telah lama dikritik PBB dan kelompok hak asasi manusia.

Meski diklaim sebagai cara untuk mencegah tenggelamnya pengungsi di laut dan didukung kedua partai politik besar, kebijakan Australia itu menjadi semakin bersifat menghukum.

Pada tahun 2013, Australia kembali melakukan pemrosesan lepas pantai. Pemerintah mengirim ratusan pria ke Pulau Manus dan ratusan lainnya, laki-laki, perempuan dan anak-anak ke negara kepulauan pasifik, Nauru. Pemerintah menyatakan mereka tidak akan pernah diizinkan untuk tinggal di Australia.

Tapi tahun lalu, terungkap kalau kesepakatan Australia dengan Papua Nugini itu melanggar  konstitusi dan pusat penahanan di sana diperintahkan untuk ditutup.

Tempat itu resmi ditutup pada 31 Oktober lalu. Tapi ketika pekerja kontraktor Australia pergi, 600 orang tetap tinggal. Mereka mengabaikan tenggat waktu untuk pindah.

Mereka menggali sumur, mengumpulkan air hujan, dan mengajukan tuntutan hukum agar layanan dasar kembali berfungsi di sana.

“Kami sudah berada di tempat ini selama empat setengah tahun dan kami tidak melakukan kejahatan apapun. Dan hari ini, seperti yang sudah kami perkirakan, keputusan Mahkamah Agung Papua Nugini akan negatif,” ujar pengungsi asal Sudan, Abdul Aziz Adam.

Para pengungsi diminta untuk pindah ke pusat 'transit' di kota terdekat, Lorengau.

Tapi pengungsi asal Sudan, Omar Jack Giram, mengatakan di sana mereka tetap akan hidup dalam ketidakjelasan dan risiko serangan terhadap mereka jadi lebih besar.

“Ada berapa banyak pengungsi yang diserang di luar pusat penahanan? Dan mereka ingin mengirim kami ke pusat penahanan lain dan itu tidak aman. Kami tidak bisa berada di sana,” kata Omar.

Para pengungsi menghadapi permusuhan terbuka dari penduduk Pulau Manus. Mereka diserang dengan parang dan dirampok. Pada Jumat Agung tahun ini, perwira angkatan laut Papua Nugini yang mabuk, melepaskan tembakan ke arah kamp itu.

Dan tahun 2014, Reza Barati asal Iran terbunuh dalam sebuah kerusuhan yang melibatkan penjaga dan polisi Papua Nugini .

Dia adalah satu dari enam pengungsi yang tewas di pusat penahanan di Pulau Manus.

“Kami hanya manusia yang lari dari zona perang dan kami meminta perlindungan. Kami tidak minta penjara,” kata Abdul Aziz Adam.

Australia mengandalkan kesepakatan pengungsi dengan Amerika Serikat untuk membawa mereka. Tapi perjanjian ini terhenti setelah Donald Trump terpilih.

Gelombang pertama yang memberangkatkan 54 orang baru selesai September lalu.

“Kami berdoa dan berharap, jika Selandia Baru akan melakukan sesuatu sekarang juga. Kami tidak ingin pergi ke Australia. Kami berharap bisa pergi ke negara lain,” harap Abdul Aziz Adam.

Australia telah mengabaikan tawaran lama dari Selandia Baru untuk memukimkan kembali 150 pengungsi setiap tahunnya. 

Perdana Menteri Selandia Baru yang baru, Jacinta Ardern, juga menjanjikan bantuan hingga 40 milyar rupiah untuk membantu orang-orang di Pulau Manus dalam beberapa bulan mendatang.

“Saya katakan pada Anda kalau tawaran Selandia Baru masih berlaku karena masih diperlukan,” jelas Ardern.

Menjelang penutupan pusat penahanan, saat Australia melepaskan tanggung jawab terhadap mereka, para pengungsi melakukan demonstrasi setiap hari. Mereka duduk berbaris dan menyilangkan tangan di atas kepala.

Mereka juga terus mengirim berita soal situasi terbaru. Ini membuat media bisa menuliskan apa yang terjadi di sana. Sebelumnya ini tidak pernah terjadi karena terhambat pembatasan akses.

Dari Sydney, saya bisa melihat potongan video ketika tangki air dan sumur di pusat penahanan itu dihancurkan petugas Papua Nugini. Juga gambar pagar anyaman yang dibangun pengungsi untuk menggantikan yang lama.

Karena kondisi di kamp semakin mengerikan, beberapa dari mereka ikut pindah ke pusat-pusat tahanan baru. Tapi ratusan lainnya tetap tinggal.

Sikap orang Australia terpecah soal ini. Para pendukung pengungsi melakukan demonstrasi secara reguler.

Aktivis dan wakil aliansi warga Lara Paijmans ikut berunjuk rasa. Tuntutanya agar para pengungsi dan pencari suaka dibawa ke Australia.

“Saya baru saja dibebaskan dari tahanan polisi setelah enam jam. Penyebabnya karena saya menaiki gedung opera, Sydney Opera House untuk memprotes situasi yang terjadi di Manus. Saya berharap mereka mendapat rasa solidaritas meski kecil dari orang-orang di Australia,” kata Paijmans. 

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh

KKP Gagal Capai Target Ekspor Ikan

  • HRW Usulkan 4 Isu Jadi Prioritas Dialog Jakarta Papua
  • Terduga TBC di Medan Capai Seribu Orang
  • Dalai Lama Luncurkan Aplikasi

Kemiskinan, konflik senjata, norma budaya, teknologi komunikasi modern, kesenjangan pendidikan, dan lain-lain. Kondisi-kondisi ini membuat anak rentan dieksploitasi