Penguburan Marcos di Makam Pahlawan Tuai Kontroversial

Keputusan Mahkamah Agung, pengadilan tertinggi di negeri ini, telah membatalkan semua keberatan hukum yang diajukan untuk menolak pemakaman jenazahnya di Makam Pahlawan di Manila.

Senin, 14 Nov 2016 13:26 WIB

Mahasiswa Universitas Filipina dan aktivis sosial menentang putusan Mahkamah Agung Filipina yang mem

Mahasiswa Universitas Filipina dan aktivis sosial menentang putusan Mahkamah Agung Filipina yang membolehkan bekas Presiden Marcos dimakamkan di Makam Pahlawan. (Foto: Madonna Virola)

Saat Presiden Ferdinand Marcos berkuasa, dia menerapkan darurat militer selama beberapa tahun dan ini memicu aksi pelanggaran HAM besar-besaran. Tapi meski begitu, bekas Presiden Filipina ini akan dimakamkan di Makam Pahlawan negara itu.

Keputusan Mahkamah Agung, pengadilan tertinggi di negeri ini, telah membatalkan semua keberatan hukum yang diajukan untuk menolak pemakaman jenazahnya di Makam Pahlawan di Manila.

Tapi seperti yang dilaporkan Madonna Virola, keputusan ini memicu kehebohan dan perpecahan.

Setelah beberapa kali perpanjangan, Mahkamah Agung akhirnya membuka jalan bagi bekas Presiden Ferdinand Marcos untuk dimakamkan di Makam Pahlawan di Manila. Keputusan ini diambil dengan cara voting dengan hasil 9 melawan 5 suara.

“Tidak ada hukum yang melarang pemakaman jenazah Marcos di Makam Pahlawan.”

Menurut aturan yang bisa dimakamkan di Makam Pahlawan Filipina adalah tentara, bekas presiden, seniman nasional dan negarawan.

Mahkamah Agung memutuskan Presiden Rodrigo Duterte punya hak prerogatif untuk membolehkan pemakaman ini. Ini termasuk janji presiden selama kampanye pemilu pada awal tahun.

“Saya akan mengizinkan penguburan Marcos di Makam Pahlawan, bukan karena dia seorang pahlawan melainkan karena dia seorang prajurit Filipina," kata Duterte kepada jurnalis pasca keputusan MA itu.


Tapi keputusan itu memicu protes di seluruh negeri, dimana berbagai kritik muncul di media sosial.

Aktivis Mags Maglana adalah salah satu pemimpin unjuk rasa dari kampung halaman presiden, Kota Davao di Filipina selatan.

“Kami akan terus mengingatkan Presiden Rodrigo Duterte soal sejarah kekecewaan ini. Kami akan mengingatkan kalau dia tidak bisa mengeluh soal ketidakadilan sejarah yang dilakukan penjajah terhadap warga Filipina, khususnya kepada Bangsamoro dan masyarakat adat, tanpa mengakui dan menentang pelanggaran sistematis dan kekerasan selama masa Marcos,” tuntut Mags.

Selama puluhan tahun pemerintahan Marcos, media ditutup, jam malam diberlakukan dan ribuan kritikus ditangkap, disiksa dan dihilangkan paksa. Sementara itu Marcos dituduh menjarah uang negara lebih dari 130 triliun rupiah.

Para aktivis mengatakan mereka akan mengajukan mosi untuk peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Mags Maglana ingin memastikan kaum muda Filipina tidak akan pernah lupa atas apa yang terjadi selama tahun-tahun darurat militer.

“Kami akan mendidik orang Filipina terutama kaum muda, soal sejarah dan perjuangan kami. Kami tiba di titik ini karena pemerintah sebelumnya tidak pernah membongkar sistem kepercayaan yang menopang kediktatoran. "

Untuk mengetahui reaksi kaum muda terhadap keputusan Mahkamah Agung ini, saya mendatangi kampus Divine Word College of Calapan. 

Seperti laki-laki dan perempuan yang tanyai di jalan, mahasiswa di kelas Ilmu Politik terpecah menyikapi keputusan MA itu.

Diosa Bermudez percaya Mahkamah Agung hanya mengikuti prosedur hukum. Prestasi pemerintahan Marcos menurutnya jangan diabaikan.

“Marcos melakukan banyak hal, seperti membangun jalan. Jika pengunjuk rasa mengatakan keluarga Marcos harus yang pertama meminta maaf atas pelanggaran HAM, saya tidak setuju. Karena bukan mereka yang melakukannya. Kita harus menghormati keputusan pengadilan tertinggi ini. Lagipula masalah ini akan segera dilupakan,” bela Diosa.

Tapi teman sekelasnya, James Gullion, mengatakan perspektif pengadilan itu sesat.

“Mayoritas hakim di Mahkamah Agung fokus pada kualifikasi Marcos untuk dimakamkan. Tapi mereka tidak melihat kewajiban negara untuk memberikan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM.”


Profesor mereka Don Zian Encarnacion mengatakan dia menghormati keputusan Mahkamah Agung tapi keputusan itu telah membuka luka yang akan sulit disembuhkan.

“Penyembuhan adalah proses yang sulit. Luka lama telah dibuka. Akan butuh waktu lama untuk menerimanya.”

Encarnacion mengatakan dia lebih peduli dengan keterlibatan keluarga Marcos dalam perpolitikan negara itu.

Anak Marcos, Ferdinand Marcos Jr atau 'Bongbong,' adalah bekas senator yang kalah dalam pemilihan wakil presiden tahun ini. Dia hanya meraih 20 ribu suara. Sementara ibunya Imelda dan saudara perempuannya, Imee, berhasil terpilih.

“Ya, keluarga Marcos adalah orang jahat. Tapi mengapa mereka masih berkuasa? Itu karena orang Filipina cenderung memaafkan dengan mudah,” jelas Don.

Menanggapi putusan pengadilan, Bongbong, mengatakan pemakaman ayahnya di Makam Pahlawan adalah langkah pertama menuju pengampunan.

“Keluarga ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Duterte atas dukungan yang tak tergoyahkan dan pengakuan terhadap hak ayah saya untuk dimakamkan di Makam Pahlawan. Keputusan ini pada dasarnya adalah langkah pertama dalam penyatuan negara kita. Kadang-kadang kita masih terikat dengan beberapa masalah yang telah terjadi bertahun-tahun lalu.”

Tapi tidak semua orang setuju dengan putusan ini.

Wakil Presiden, Leni Robredo, mengatakan putusan itu ‘membuat luka lama tidak bisa sembuh’.

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI
  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2

JK: Pertemuan SBY-Mega Tenangkan Situasi Politik Nasional

  • Air Baku Terbatas, Balikpapan Hanya Kebagian 813 Program Pemasangan Baru PDAM
  • Kloop Tegaskan Tak Punya Alasan Menjual Coutinho

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR