Pulau Pag-asa di Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan. (Foto: Kalayaan Municipality)

Pulau Pag-asa di Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan. (Foto: Kalayaan Municipality)

Tiongkok mengklaim hampir semua pulau dan atol yang ada di Laut Cina Selatan. Pulau dan atol itu juga diklaim oleh Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei dan Taiwan.

Pekan ini, Filipina menyampaikan argumennya di Pengadilan Arbitrase PBB di Den Haag, Belanda, untuk membantah klaim Tiongkok.

Sebuah pulau kecil Filipina berada di garis depan sengketa wilayah antara Filipina dan Tiongkok itu.

Jofelle Tesorio dan Ariel Carlos menyusun kisah mereka untuk Anda.

Hari masih pagi di desa nelayan kecil ini. Para nelayan baru saja kembali dari menangkap ikan.

Nelayan bernama Moises yang berusia 33 tahun mengatakan pendapatnya soal klaim Tiongkok.

“Tiongkok harus menghentikan aktivitas ilegalnya di Laut Cina Selatan karena mereka melanggar batas wilayah kami. Spratly bukan milik mereka, itu milik kami. Pulau itu bagian dari wilayah Filipina. Bahkan jika Anda melihat peta, pulau-pulau di Spratly adalah milik Filipina,” tutur Moises.

Spratly adalah sekelompok pulau dan atol di Laut Cina Selatan.

Filipina mengklaim beberapa pulau dalam 200 mil laut zona ekonomi eksklusifnya atau ZEE. Kepulauan itu oleh masyarakat lokal dikenal dengan nama Kalayaan atau Kepulauan Freedom.

Sebagian besar penduduk tinggal di Pag-asa, pulau terbesar dan paling banyak penghuninya. Pulau itu dihuni 114 jiwa dan menjadi sasaran ekspansi agresif Tiongkok.

Penduduk Pag-asa berusia 67 tahun, Casimiro Saballero, menjelaskan situasinya. 

“Kadang ada kapal militer yang saya pikir adalah kapal Penjaga Pantai Tiongkok. Tapi yang paling sering menangkap ikan di sekitar Pag-asa adalah kapal nelayan Tiongkok dan kadang-kadang Vietnam.”

Casimiro tinggal di pulau sejak tahun 2001 dan hidup dari memelihara ternak. Dia mengaku suka hidup di pulau terpencil karena rumah, listrik dan makanan disubsidi oleh pemerintah.

Tapi dia takut suatu hari nanti militer Tiongkok akan mengambil alih pulau itu.

“Salah satu ketakutan kami adalah militer Tiongkok akan menyerang kami. Tapi jika itu terjadi, saya yakin kita pasti bisa melakukan sesuatu. Ini adalah wilayah kita dan kita tidak boleh menyerah,” kata Casimiro.

Walikota Kalayaan Eugenio Bito-onon mengatakan kapal Tiongkok yang lebih besar di Spratly juga menggunakan taktik intimidasi - seperti membuntuti dan menggangu kapal Filipina.

“Pada 2012, kami diikuti sebuah kapal perang dari Pulau Likas, sampai lima mil laut Pag-asa. Suatu malam di tahun 2014, kami pernah dihadang. Saat itu angin berhembus kencang dan laut sangat berombak. Jika kami tidak punya GPS dan satelit, kami akan mengalami masalah. Mereka membunyikan klakson dan menyorotkan lampu besar. Semua orang berlarian untuk memakai pelampung,” kisah Walikota Bito-Onon.

Dalam beberapa tahun terakhir Beijing dengan cepat membangun pulau buatan di Spratly.

Walikota Bito-Onon mengatakan di malam hari mereka bisa melihat lampu dari satu pulau yang diduduki.

Karena meningkatnya agresi dari Tiongkok di Laut Cina Selatan, Filipina mengajukan kasus ke Pengadilan Arbitrase yang berada di Den Haag tahun 2013.

Bulan lalu, pengadilan memutuskan mereka punya yurisdiksi untuk mendengar beberapa klaim teritorial terhadap Tiongkok.

Presiden Benigno Aquino III menyambut baik keputusan itu. “Meski diskusi di Pengadilan Arbitrase berlangsung dalam dan rumit, saya sangat senang. Karena kita bisa mengatakan aturan hukum mendominasi di sini.”

Untuk putaran sidang kedua, delegasi Filipina pekan ini memaparkan kasus ini di pengadilan.

Argumen yang mereka sampaikan diantaranya hak Filipina atas ZEE berdasarkan konvensi PBB tentang Hukum Laut, atau UNCLOS.

Tiongkok secara konsisten menolak untuk bergabung dengan proses arbitrase, dengan alasan lebih suka menyelesaikan masalah ini secara bilateral.

Walikota Bito-Onon mengatakan pembicaraan bilateral dengan Tiongkok akan merugikan Filipina.

“ASEAN sekarang sudah bersatu dan makin kuat. Menurut saya mereka mulai mengadaptasi negosiasi multilateral daripada negosiasi per negara. Dan strateginya sangat jelas yaitu membelah dan menguasai.”

Garis wilayah antara Filipina dan Tiongkok ibarat Daud dan Goliath, dimana Tiongkok menjadi lebih kuat secara ekonomi dan militer. 

Sejauh ini, Tiongkok menegaskan tidak akan berpartisipasi dalam proses hukum.

Jauh dari Pengadilan Arbitrase, pulau kecil Pag-asa merasakan langsung ketegangannya.

Walikota Bito-Onon, menjelaskan pemandangan dari laut di sini.

“Kita akan diganggu Penjaga pantai Tiongkok sehingga kita harus menjaga jarak dari Ayungin. Kami ingin membuat pertanian laut percontohan untuk mendukung kehidupan warga seperti budidaya rumput laut dan lainnya. Tapi  mereka sudah menyerang target yang sangat dekat dengan Pag-asa, dimana kapal nelayan Tiongkok menghancurkan batu karang.”

Walikota mengatakan selama Tiongkok mengabaikan hukum internasional di wilayah sengketa, sumber daya alam di daerah tersebut terancam benar-benar habis.

 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!