Suasana belajar di sekolah Filipina. (Foto: Ariel Carlos)

Suasana belajar di sekolah Filipina. (Foto: Ariel Carlos)

Filipina adalah satu-satunya negara Asia yang pendidikan dasarnya berlangsung 10 tahun. 

Jadi, ketika Presiden Benigno Aquino menandatangani undang-undang untuk menambahkan dua tahun pendidikan dasar, langkah ini dipuji PBB.

Program baru ini disebut K-12. Tujuannya agar pelajar Filipina lebih kompetitif setelah lulus dari sekolah menengah karena mendapat lebih banyak keahlian.

Tapi beberapa kelompok, termasuk orangtua, menentang langkah ini. Mereka mengatakan program baru ini tidak akan berhasil tanpa menambah ruang kelas dan guru.

Nenita Capague mungkin adalah kepala sekolah tersibuk di pulau ini. Dia mengawasi sekolah menengah terbesar di Palawan yang mengajar enam ribu siswa.

Hari ini dia bertemu para guru untuk membahas persiapan tambahan dua tahun di sekolah menengah yang akan dimulai tahun depan.

Pada awalnya, Kepala Sekolah Capague skeptis. Tapi sekarang dia yakin program K-12 punya lebih manfaat dari pada kerugian.

“Keputusan pemerintah untuk menambahkan dua tahun di sekolah menengah patut dipuji. Saat ini Filipina adalah salah satu dari tiga negara yang pendidikan  dasarnya hanya 10 tahun. Biasanya lulusan sekolah menengah kami kurang persiapan untuk kehidupan kampus. Banyak lulusan kami, ketika bekerja di luar negeri membutuhkan tambahan pelatihan untuk mengatasi kurangnya pendidikan dasar,” kata Nenita Capague.

Tapi di Sekolah Nasional Palawan, yang dikepalai Nenita Capague, muncul tantangan besar ketika Program K-12 mulai diberlakukan Juni mendatang.

Nenita memperkirakan lebih dari 1.200 pelajar naik ke kelas 11 untuk kali pertama. Saat ini, setiap kelas sudah diisi kapasitas maksimum sekitar 40 sampai 50 siswa.

Jadi dia sedang mempertimbangkan beberapa cara agar program baru ini bisa berjalan. 

“Kami punya rencana A dan B. Rencana A dijalankan bila jumlah ruang kelas dan guru cukup. Sementara rencana B dijalankan bila ruang kelas tambahan belum dibangun dan guru yang berkualitas tidak cukup. Untuk ini, kami akan membuat dua jadwal , satu masuk pagi, satu masuk siang,” ungkap Nenita Capague.

Saat Nenita berpikir soal cara melaksanakan rencana tersebut di sekolahnya di Palawan, program K-12 telah menimbulkan gelombang kritik di Filipina.

Dengan terbatasnya ruang kelas, guru dan sumber daya, para pengkritik mengatakan rencana itu sudah cacat bahkan sebelum dimulai. Sebuah kelompok guru bahkan mengirim petisi kepada Mahkamah Agung untuk menghentikan pelaksanaan aturan itu. 

Bagi ribuan dosen di universitas, program K-12 akan membuat mereka menganggur karena jumlah calon mahasiswa baru yang mendaftar turun dratis tahun depan.

Kementerian Pendidikan mengakui tantangan yang muncul makin berat tapi bertekad akan mengatasinya.

Roseline Vicente bekerja di Kementerian Pendidikan Palawan. Dia yang bertanggung jawab atas program K-12 di daerah ini. Menurutnya meski pembangunan ruang kelas baru belum dimulai, anggarannya sudah diberikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Jalan Raya.

“Meskipun demikian, Kementerian PU berjanji, akan melakukan segala cara untuk menyelesaikan pembangunan sebelum tahun ajaran baru dimulai,” jelas Roseline Vicente.

Masalah lain yang muncul dari penerapan program K-12 adalah beban yang dirasakan orangtua.

Penambahan masa belajar dua tahun membuat anak-anak lebih lambat bekerja untuk membantu orang tua mereka.

Bagi Roseline Vicente dari Kementerian Pendidikan, kekhawatiran ini tidak berdasar.

“Kami meyakinkan orangtua kalau ini bukan beban tambahan. Karena tambahan dua tahun masa belajar ini tidak dipungut biaya atau gratis.” 

Orangtua seperti Mel Baloloy mendukung program K-12. Dia tidak merasa terganggu kalau anaknya harus bersekolah lebih lama.

“Saya tidak melihat ini sebagai biaya tambahan untuk orangtua. Saya malah melihatnya sebagai keuntungan. Ini akan membantu orangtua karena pelajar setelah tamat sekolah menengah bisa langsung dapat pekerjaan. Anak bahkan bisa kuliah dengan biaya sendiri,” kata Mel Baloloy.

Dia telah membicarakan rencana itu dengan anaknya, yang kini duduk di kelas 9.

“Kami bilang padanya ada empat tahun pertama di sekolah menengah. Dua tahun terakhir, yang merupakan bagian dari SMA, sangat penting untuk menentukan dia mau jadi apa. Kami bicara tentang program K-12 dengan anak saya. Kami mengatakan kepadanya ini tiket masuknya ke universitas yang bagus,” kisah Mel Baloloy.

Mel juga menyukai kursus kejuruan yang menjadi bagian dari program K-12.

Ini sebuah gagasan yang tidak banyak disetujui orangtua Filipina karena masyarakat cenderung memilih melanjutkan ke bangku kuliah.

Empat komponen K-12 adalah: akademik, olahraga, seni dan desain, serta teknis dan kejuruan.

Dengan keterampilan ini, pemerintah ingin mengisi pekerjaan yang kekurangan tenaga ahli di dalam negeri.

Ribuan mahasiswa Filipina lulus setiap tahun tapi banyak yang tidak memenuhi syarat untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan, seperti dalam bidang mekanika, teknik dan IT.

Pendidik Jan Michael Vincent Abril percaya langkah ini akan mengatasi masalah pengangguran.

“Ini sangat dibutuhkan, terutama mempersiapkan para siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan dan sesuai dengan pekerjaan tertentu. Program ini akan mempersiapkan siswa dengan keterampilan abad ke-20, yang tidak sering dibahas di sekolah-sekolah.“

Langkah ini menjadi program unggulan Presiden Aquino. Sejak terpilih pada 2010, ia telah menaikkan anggaran pendidikan dua kali lipat dan mengalokasi ratusan miliaran rupiah ke program K-12.

Tapi tantangan masih tetap ada. Butuh 30 ribu ruang kelas dan 43 ribu guru baru untuk memulai program K-12 tahun depan.

 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!