Narkoba hasil sitaan polisi Thailand. (Foto: Kepolisian Kerajaan Thailand)

Narkoba hasil sitaan polisi Thailand. (Foto: Kepolisian Kerajaan Thailand)

Perang mematikan terhadap narkotika di Filipina mengingatkan kita kembali, pada apa yang terjadi di Thailand di awal tahun 2000. 

Saat itu di negeri Siam juga terjadi penangkapan besar-besaran dan gelombang pembunuhan di luar pengadilan.

Tapi setelah lebih satu dekade, Thailand mengubah cara mereka.

Jumlah narapidana di Thailand adalah salah satu yang tertinggi di dunia dan 70 persen dipenjara karena narkoba. Ini membuat para pembuat kebijakan dipaksa untuk berpikir ulang.

Kannikar Petchkaew menyusun laporan selengkapnya untuk Anda.

Winai, bukan nama sebenarnya, mulai mengkonsumsi amfetamin saat baru berusia 12 tahun.

Beberapa pekan setelahnya, dia tidak hanya membeli tapi juga mulai menjual pil-pil itu.

“Saya ketagihan sejak pertama kali mencoba. Saat mengkonsumsinya perasaan saya jadi senang dan saya juga dapat uang dari berjualan pil. Saya membeli satu pil seharga 10 ribu rupiah lalu menjualnya 30 ribu. Jadi saya dapat untung,” tutur Winai.

Winai pun putus sekolah dan 15 tahun berikutnya dia malang melintang di dunia obat-obatan dan melakukan beberapa kejahatan ringan. 

Pada 2005 dia ditangkap dan didakwa pelakukan percobaan pembunuhan, pencurian dan penggunaan obat-obatan.  

Dia divonis 12 tahun penjara tapi dia hanya menjalani hukuman empat tahun karena berkelakuan baik.

Tapi begitu dia dibebaskan, Winai kembali ke bisnis narkoba dan menjadi pengedar.

“Kami akan selalu menemukan lingkaran lama kami di dalam, bandar atau bos besar. Kami akan mempelajari semua hal buruk dari mereka dan berjanji setelah kami keluar, akan menemui istri mereka, mengambil obat-obatan dan menjadi anak buah mereka,” kata Winai.

Pada 2003, seiring meningkatkan jumlah kasus narkoba besar, Pemerintah Thailand menyatakan perang terhadap narkoba.

Polisi diberi izin untuk menempuh ‘langkah-langkah ekstrim’ untuk mengendalikan penjualan narkotika, seperti ekstasi dan metamfetamin. 

Selama tiga bulan, langkah ini menelan korban sedikitnya dua ribu orang. Tapi Winai mengatakan ia terlalu muda dan mabuk untuk merasa takut.

Ini adalah Paibun Koomchaya, seorang jenderal militer dan Menteri Kehakiman dalam kabinet militer Thailand saat ini.

Baginya tindakan keras itu gagal total.

“Penangkapan besar-besaran dan hukuman berat hanya menyebabkan jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar. Dan sekarang setiap negara menghadapi masalah yang sama yaitu penjara jadi penuh sesak,” aku Paibun.

Jumlah narapidana yang dipenjara terkait kasus obat-obatan meningkat hampir dua kali lipat selama sepuluh tahun terakhir.

Angka penahanan di Thailand menduduki peringkat kedelapan tertinggi di dunia menurut Institut untuk Penelitian Kebijakan Kriminal. Dimana jumlah narapidana mencapai 300 ribu orang.

Dan 70 persen dari mereka masuk karena kasus narkoba.

Paibun mengatakan usulan UU baru tentang narkotika akan membantu mengalihkan fokus dari pemenjaraan menjadi rehabilitasi.

“Kita akan fokus pada hak-hak mereka untuk mengakses layanan kesehatan yang tepat dan hak untuk disembuhkan. Hak untuk mengakses pengobatan yang tepat bisa membantu mereka berhenti memakai narkoba,” jelas Paibun.

Tapi Paibun menegaskan ini bukan berarti Thailand bersikap lunak terhadap narkoba.

“Pengedar narkoba kelas kakap akan menghadapi hukuman yang berat. Kami mendesak hukuman mati tetap diterapkan sebagai bentuk hukuman tertinggi. Bahkan ketika kita melonggarkan kebijakan narkoba, kita masih punya hukuman mati.”

Bekas pengguna dan pengedar, Winai, mengatakan sejak putrinya lahir tiga tahun lalu dia sudah tidak menggunakan narkoba. Kini dia mencari nafkah dengan membuka warung di Thailand utara.

Winai mengatakan pendekatan baru - rehabilitasi bukan penjara - benar-benar bisa membantu. “Ketika bertemu teman-teman, lingkungan dan masalah yang sama, mereka akan terus terjerumus.”

Rencananya UU ini akan disahkan akhir tahun ini. 

Tapi masih ada tantangan besar menghadang. Saat ini jumlah pusat rehabilitasi di seluruh negeri masih sangat terbatas meski pemerintah berencana akan menambah empat pusat rehabilitasi lagi.

Belum lagi bila kita bicara soal daerah Segitiga Emas yang terkenal sebagai pusat produksi narkotika raksasa yang terletak di perbatasan Myanmar, Laos dan Thailand.

“Kita perlu menutup Segitiga Emas. Kalau tidak, masalah ini tidak akan pernah selesai. Kita harus menghancurkan tempat produksi narkoba tersebut,” tekad Paibun.

Karena kebijakan keras yang diterapkan belasan tahun hasilnya gagal, hanya waktu yang bisa menjawab apakah pendekatan baru Thailand ini, bisa berhasil.

 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!