Perempuan di beberapa negara bagian India mengkampanyekan larangan peredaran minuman keras. (Foto: B

Perempuan di beberapa negara bagian India mengkampanyekan larangan peredaran minuman keras. (Foto: Bismillah Geelani)

Pemerintah Negara Bagian utara India, Bihar, belum lama ini melarang semua bentuk minuman beralkohol.

Tapi kematian puluhan orang setelah mengkonsumsi minuman keras palsu telah memicu perdebatan soal efektivitas larangan itu.

Simak laporan lengkapnya yang disusun Bismillah Geelani berikut ini.

Di sebuah rumah sakit di Distrik Gopalganj Bihar, Ramesh Yadav, berurai air mata saat dokter memberitahukan kalau adiknya Sunil telah meninggal.

Kematian pria berusia 27 tahun adalah kematian ke-18 yang terjadi di rumah sakit ini dalam 24 jam terakhir. Semuanya akibat minuman keras ilegal.

“Saya menemukannya dia tergeletak di jalan. Dia mengalami sakit kepala parah dan muntah-muntah. Dia juga bilang tidak bisa melihat. Saya bertanya apa dia minum dan dia bilang ya. Saya tidak mengerti dari mana dia mendapatkan minuman keras,” kisah Yadav.

Penjualan dan konsumsi alkohol dilarang di Negara Bagian Bihar.

Koalisi yang berkuasa di negara bagian itu memberlakukan larangan ini sejak awal tahun. Ini merupakan bagian dari janji kampanye mereka.

“Saya pikir pada akhirnya, dalam demokrasi, pembuatan kebijakan publik harus menyerap keinginan masyarakat. Di Bihar, permintaan larangan ini datang dari masyarakat. Saat kampanye, Gubernur Nitish Kumar, yang awalnya tidak melarang, mulai mendapat banyak masukan dari masyarakat terutama perempuan,” kata Pawan Verma dari koalisi.

Di wilayah pedesaan India, seperti Bihar, kecanduan alkohol sering dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Mala yang berusia 35 tahun, tumbuh dewasa dalam situasi itu.

“Ayah saya tidak pernah menganggap ibu sebagai manusia. Saat mabuk, ayah saya sangat kasar dan kehilangan akalnya. Selain menghabiskan penghasilannya, dia akan menghabiskan uang kami untuk membeli minuman keras,” tutur Mala.

“Saat itu kami sangat miskin dan tidak punya makanan. Saya dan saudara perempuan saya terpaksa berhenti sekolah dan mulai bekerja.”

Banyak perempuan Bihar menyambut baik larangan minuman keras itu karena banyak yang mengalami kejadian serupa. Dan bahkan beberapa pemerintahan negara bagian lain sudah mengumumkan niat mereka untuk mengikuti langkah ini.

Tapi serangkaian kematian baru-baru ini memicu perdebatan soal efektifitas larangan itu.

Laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2014 menyebut pelarangan seperti ini menciptakan risiko bagi konsumen. Karena ini akan membuat pasar gelap minuman keras jadi berkembang.

“Pengalaman negara yang menerapkan larangan ini, dengan alasan yang sama, adalah larangan ini tidak mempengaruhi kelompok warga miskin. Yang terjadi malah kualitas minuman keras makin buruk yang berujung pada meningkatnya kematian. Sementara di saat yang sama mereka tetap membelanjakan uang yang ada untuk membeli minuman keras,” kata Jurnalis Prem Shankar Jha..

Beberapa perempuan seperti penulis Aditi Mittal mengatakan pemerintah menggunakan keamanan perempuan sebagai alasan untuk mengekang hak rakyat untuk memilih.

Dia berpendapat kekerasan dalam rumah tangga terjadi bukan akibat alkohol tapi  rasa benci terhadap perempuan.

“Alkohol menjadi dalih melakukan kekerasan padahal bukan itu alasannya. Ketika perempuan meminta sesuatu seperti pelarangan, sebenarnya mereka meminta hak lebih atas pendapatan keluarga dan kontrol atas hidup mereka,” jelas Mittal.

“Dan ini bisa terpenuhi, bukan lewat larangan minuman keras. Tapi dengan mengubah budaya sistemik pola pikir kita. Kami ingin lebih dihormati dan masyarakat serta polisi yang lebih sensitif.”

Larangan minuman beralkohol di Bihar ini juga menghadapi perlawanan yang kuat karena cara penerapannya.

Dalam aturan pelarangan itu ada yang namanya kesalahan kolektif. Jadi jika satu orang melanggar hukum maka seluruh keluarganya juga akan dihukum.

Bahkan sekarang mereka yang mengkampanyekan larangan itu, seperti Mala, berbalik menentangnya.

“Kami dulu mengeluh tentang hal itu tapi aturan ini malah digunakan untuk melawan kami. Jika suami saya melakukan kejahatan, saya juga akan menderita. Ini adalah perjuangan kami. Gerakan kami berujung pada pelarangan tapi sekarang kami malah menjadi korban,” keluah Mala.

Pemerintah Bihar tetap bertahan menghadapi kritik atas larangan tersebut. Tapi beberapa anggota koalisi, telah menunjukkan kesediaan mereka untuk mempertimbangkan kembali konsep kesalahan kolektif.

 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!