Derita Pasca Ledakan Bangkok

Pemerintah Thailand memperketat keamanan pasca peristiwa itu tapi korban merasa diabaikan.

Senin, 14 Sep 2015 18:00 WIB

Kuil Erawan di Bangkok pasca serangan bom. (Foto: Kannikar Petchkaew)

Kuil Erawan di Bangkok pasca serangan bom. (Foto: Kannikar Petchkaew)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Ja-loh yang berusia 73 tahun kehilangan putri kesayangannya dalam ledakan bom itu. Putrinya datang ke kuil hari itu untuk berdoa bagi kesehatan orangtuanya.

Ja-loh sedang berada di rumah saat mendengar kabar itu.

“Saya rasanya tidak mau hidup lagi. Saya lebih baik mati saja jika dia tidak kembali lagi,” ungkap Ja-loh.

Kuil itu sedang dipenuhi para jemaat dan wisatawan saat ledakan terjadi...

Ledakan bom itu menewaskan 20 wisatawan dan melukai 120 orang lainnya.

Dalam tiga minggu, kepolisian Thailand menangkap dua tersangka dan tengah memburu pelaku lainnya. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kompensasi bagi para keluarga korban. 

Winthai Suwaree adalah juru bicara Dewan Nasional Perdamaian dan Ketertiban.

“Bagi warga Thailand yang tewas, ahli waris akan menerima kompensasi 40 juta rupiah. Sementara bagi turis yang luka-luka, keluarga akan menerima kompensasi 40 juta rupiah dan bagi turis yang meninggal 120 juta rupiah. Kementerian Kehakiman, Kementerian Pariwisata dan Olahraga, Kementrian Pembangunan Sosial dan Keamanan mengirim perwakilannya untuk bertemu keluarga koban luka dan meninggal untuk membantu mereka menyiapkan dokumen untuk mencairan kompensasi,” papar Winthai.

Pemerintah menyatakan sudah ada tim yang dikirim ke berbagai rumah sakit untuk mengunjungi para korban.


Tapi sejauh ini belum ada yang mengunjungi Ja-Loh...

Ja-loh tidak bisa pergi ke rumah sakit dan istrinya lumpuh. Mereka bahkan tidak bisa menghadiri pemakaman putri mereka...

“Saya dan istri saya sudah tua dan sakit-sakitan. Putri kamilah yang merawat kami. Tapi sekarang dia sudah pergi dan kami tidak tahu harus bagaimana,” tutur Ja-loh. 

Kini Ja-loh dirawat anaknya yang lain. Menurutnya bila dia menerima uang kompensasi dari pemerintah, itu bisa digunakannya untuk meneruskan hidup mereka.

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

KPPU Belum Temukan Indikasi Monopoli PT IBU

  • Menristek Bakal Tindak Dosen HTI Sesuai Prosedur
  • PUPR Kejar Sejumlah Ruas Trans Sumatera Beroperasi 2018
  • Kelangkaan Garam, Kembali ditemukan Garam Tak Berlogo BPOM

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.