Harapan Orang Papua untuk Hari Kemerdekaan Indonesia

Setiap 17 Agustus, rakyat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan. Tapi tidak semua orang merayakannya.

Senin, 14 Agus 2017 08:00 WIB

Filep Karma. (Foto: KBR)

Filep Karma. (Foto: KBR)

Setiap 17 Agustus, rakyat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan.

Berbagai acara digelar untuk menyambutnya seperti upacara bendera, perlombaan hingga panggung musik. 

Tapi tidak semua orang merayakannya. 

Jurnalis KBR berbincang dengan eks tahanan politik dan aktrivis Papua, Filep Karma, yang belum lama ini berkunjung ke studio KBR di Jakarta.

Filep Karma punya penampilan yang khas; setelan Safari berwarna coklat  muda dan jenggot gimbal yang panjangnya sampai perut. Bendera Bintang Kejora kecil tersemat di dadanya. Itu adalah langkah yang berani.

Bendera Bintang Kejora adalah simbol perjuangan kemerdekaan Papua dari Indonesia. Pada 2004 Filep dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena mengibarkan bendera itu.

Menjelang perayaan kemerdekaan Indonesia, Filep mengaku tidak akan merayakannya.

“Ya 17 Agustus, kami mengucapkan selamat merayakan hari kemerdekaan untuk teman-teman rakyat Indonesia. Karena kami bukan rakyat Indonesia, kami rakyat Papua, bangsa Papua. Kami merasa itu bukan kemerdekaan kami. Karena kalau kita merujuk pada 17 Agustus 1945, itu yang dimerdekakan dari Sabang sampai Maluku,” tutur Filep. 

Papua berada di ujung timur Indonesia. Ketika Indonesia merdeka pada 1945, Papua berada di bawah kekuasaan Belanda.

Tahun 1963, Indonesia menguasai wilayah tersebut. Orang Papua dijanjikan referendum, di mana mereka bisa memilih: merdeka atau menjadi bagian dari Indonesia.

Referendum itu berlangsung pada 1969. Tapi hanya sebagian kecil orang Papua yang diizinkan untuk memilih, sekitar seribu orang, dan berlangsung di bawah ancaman kekerasan.

Sejak saat itu, Filep bilang pemerintah Indonesia memperlakukan orang Papua dengan brutal.

“Jadi bagi orang Papua, selama dipaksa bergabung dengan Republik Indonesia, orang Papua kapan saja bisa dibunuh sesuka hati aparat TNI/Polri.”

Awal Agustus, polisi  menembaki warga sipil di Kabupaten Deiyai Papua dua kali. Akibatnya satu tewas dan  16 luka-luka.

Ini bermula ketika warga memprotes para pekerja pembangunan di daerah itu yang menolak meminjamkan kendaraan untuk mengangkut korban tenggelam ke rumah sakit. Korban pun meninggal dunia sebelum mendapat perawatan medis. 

“Kasus ini terjadi justru membuka kepada teman-teman di luar Papua maupun di internasional, bahwa kondisi seperti inilah yang selama ini terjadi di Papua sejak tahun 1963 sampai sekarang,” tutur Filep. 

Andreas Harsono  dari Human Rights Watch setuju bahwa kekerasan terhadap orang Papua, terutama yang vokal, terus berlanjut.

“Saya sudah hampir 20 tahun meliput Papua. Selalu saya menemukan kasus-kasus dimana aktivis hilang atau mati dibunuh dan mayatnya ditemukan entah di Sorong. Seorang aktivis KNPB ditemukan nelayan dibungkus dalam karung. Atau aktivis yang terpaksa harus melarikan diri karena masuk DPO. Jadi pemimpin tokoh-tokoh Papua menghadapi resiko yang serius, yang besar bila mereka bicara dengan terbuka,” papar Andreas.  

Di Papua ada tambang emas terbesar dan tambang tembaga terbesar ketiga di dunia. Tapi meski kaya dengan sumber daya mineral, orang Papua tidak menikmati manfaatnya. 

Tambang Grasberg dikelola perusahaan Amerika Freeport dan para pekerja didatangkan dari daerah lain di Indonesia.

Dan masyarakat Papua adalah penduduk termiskin di Indonesia. Presiden Joko Widodo berjanji untuk memperbaiki masalah di sana dengan mengembangkan infrastruktur, termasuk proyek jalan besar-besaran, Trans Papua.

“Kami tidak peduli, kami tidak minta Trans Papua. Kalau Trans Papua itu dibangun hanya kepentingan kaum pengusaha, yang mengeksploitir kekayaan di Papua, antara lain, logging, baik legal maupun illegal logging mereka membutuhkan jalan. Juga untuk mobilitas militer. Jadi jalan dibuat itu kepentingan utamanya mobilitas militer. Ya kami tidak merasakan manfaatnya untuk kami. Manfaatnya mungkin ada tapi terlalu sangat kecil bagi kami,” kata Filep.

Sementara itu, Filep akan terus bersuara meski keselamatan dirinya jadi taruhan. Dia bilang masih menunggu janji Presiden Jokowi yang dia buat beberapa bulan setelah dilantik sebagai Presiden. Janji untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

“Ya kami menuntut yang pertama Jokowi mana janjimu. Waktu tanggal 26 Desember 2014, beliau mengatakan beri saya waktu enam bulan saya selesaikan kasus pelanggaran HAM di Pania. Tapi sampai hari ini tidak selesai,” kata Filep.

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

Bamus Tunda Penggantian Setnov

  • Hoaks 8 Penyakit Tak Ditanggung BPJS Resahkan Warga Bengkulu
  • Salah Sasaran, Puluhan Ribu Penerima PKH Dihapus
  • Koresponden Asia Calling di Pakistan Terima AGAHI Award

PLN menggenjot pemerataan pasokan listrik dari Indonesia bagian barat hingga Indonesia bagian timur