Aksi protes para pekerja rumah tangga di India menuntut kondisi kerja yang lebih baik, upah layak da

Aksi protes para pekerja rumah tangga di India menuntut kondisi kerja yang lebih baik, upah layak dan perlindungan dari kekerasan seksual. (Foto: Jasvinder Sehgal)

Awal bulan ini pemerintah India mengajukan rancangan kebijakan baru soal pekerja rumah tangga.

Isinya antara lain penetapan upah minimum pekerja rumah tangga sebesar dua juta rupiah dan perlindungan pekerja dari pelecehan seksual.

Tapi meski ada rancangan baru ini, para pekerja rumah tangga tetap berujuk rasa memprotes situasi kerja saat ini.

Ribuan pekerja rumah tangga perempuan berkumpul dekat Museum Albert di pusat kota.

Mereka meneriakkan ‘Beri kami keadilan...semua perempuan bersatu...Beri kami makanan, tempat tinggal dan upah yang layak.’

Perempuan berusia 26 tahun ini diperkosa majikan saat sedang bekerja di dapur.

“Saya sangat marah dan keluar dari tempat kerja itu. Saya ceritakan hal ini ke suami saya. Anda tahu apa yang majikan saya lakukan? Dia melaporkan saya. Saya melawan tapi tidak berhasil. Saya dibawa ke sebuah kantor polisi dan dipukuli. Kasus ini sedang disidang tapi tidak ada yang membantu saya,” kisahnya.

Menurut Organisasi Buruh Internasional, ILO, di India ada sekitar lima juta pekerja rumah tangga.

Lebih dari 80 persen adalah perempuan dan mereka bekerja dalam kondisi yang buruk.

“Masalah utamanya adalah kurangnya fasilitas di tempat kerja, tempat tinggal yang tidak layak, upah yang tidak pasti, tidak ada hari libur, dan kurangnya fasilitas kesehatan. Jika kami terluka saat bekerja, majikan atau premerintah tidak membantu pengobatannya,” jelas Mewa Bharathi, penyelenggara aksi unjuk rasa.

India sebenarnya sudah punya UU yang mengatur soal jaminan keamanan sosial, kekerasan seksual, dan upah minimum para PRT.

Tapi UU ini tidak berjalan karena pemerintah tidak punya data tentang para pekerja rumah tangga ini.

Karena itu aktivis Kavita Srivastav menganggap penting adanya kartu identitas bagi pekerja.

“Coba bayangkan tinggal di satu kota tanpa tanda pengenal. Anda bisa berakhir di kantor polisi. Maka tuntutan kami hari ini adalah mendaftarkan semua PRT sesuai  UU itu.”  

Pemerintah telah mengusulkan rancangan kebijakan baru soal pekerja rumah tangga. Ini memberi harapan baru bagi ribuan pekerja di negara itu.

“Prioritas pemerintahan kami adalah memperkuat pekerja rumah tangga, jumlah mereka 93 persen dari keseluruhan tenaga kerja. Kita telah mulai mengadopsi jaminan keamanan sosial bagi mereka. Selain itu kami mulai mengeluarkan Nomor Akun Universal untuk dana pensiun,” jelas Menteri Tenaga Kerja India, Bandaru Dattatraye. 

Begitu aturan baru ini dilaksanakan maka para majikan harus memberikan asuransi kesehatan, libur mingguan, cuti melahirkan dan pensiun.

Selain itu perekrutan pekerja rumah tangga harus melalui agen tenaga kerja. 

Rancangan ini segera akan dibahas Kabinet India.... tapi prosesnya masih panjang.

Kembali ke lokasi demo...

Roma Sen, seorang PRT yang berusia 80 tahun mengatakan dia tidak bisa menungu lebih lama lagi. “Karena saya sudah mulai tua, majikan saya tidak begitu senang dan ingin mengganti saya. Kemana saya harus pergi, apa yang harus saya lakukan.”

 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!