Foto: www.thehindustantimes.com

Foto: www.thehindustantimes.com

Ini kali pertama bendera nasional India berkibar di daerah Cooch Bihar, di perbatasan India-Bangladesh. Mereka menyalakan kembang api, meneriakkan yel-yel dan menyalakan ratusan lilin.

“Seorang manusia adalah manusia tapi ada hal-hal tertentu yang mengidentifikasi kami dan yang terpenting adalah kami warga negara mana. Karena tidak tahu kami warga negara mana kami tidak dianggap manusia. Tapi hari ini, kami mendapat identitas itu; kami punya negara sekarang dan hak kami sebagai manusia sudah diakui,” kata salah seorang warga Diptiman Sengupta.

Di sisi perbatasan yang lain di Dashia Choda, ratusan orang berjalan kaki sambil melambai-lambaikan bendera Bangladesh dan meneriakkan yel-yel.

“Kami berterima kasih pada Tuhan karena akhirnya kami bebas. Kami sekarang menjadi warga negara merdeka di negara ini,” ungkap Mehfoozur Rahman yang memimpin perayaan ini.

Perayaan ini terjadi setelah India dan Bangladesh memberlakukan Kesepakatan Lahan Perbatasan atau LBA yang mengakhiri sengketa perbatasan yang sudah lama terjadi. 

Sengketa itu dimulai tahun 1947 saat Pakistan berpisah dari India dan membentuk negara sendiri. Dan wilayah Bangladesh saat ini merupakan bagian dari Pakistan saat itu.

Tapi batas-batas yang ditetapkan pemerintah Inggris  membuat ada wilayah satu negara dikelilingi oleh negara-negara lain. Daerah ini disebut enklave atau daerah kantong dan daerah ini sulit diawasi.

Akibatnya puluhan ribu orang yang tinggal di daerah kantong ini tidak punya kewarganegaraan dan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai anggota masyarakat.

Jurnalis senior Nilova Roy Chaudhary banyak menulis tentang penderitaan mereka.

“Orang-orang ini pada dasarnya berada di daerah musuh karena itu adalah wilayah yang bermusuhan. Jadi ada orang India yang tinggal di wilayah Bangladesh dan sebaliknya. Mereka tidak bisa mendapatkan layanan sipil yang paling dasar. Mereka berada di negara di mana mereka tidak bisa pergi ke pasar, bersekolah atau lainnya.  Mereka hanya bisa pasrah pada nasib.”

Pada 1971 Bangladesh melepaskan diri dari Pakistan dengan bantuan militer India.

Kedua negara bertetangga tersebut, India dan Bangladesh, kemudian sepakat untuk menyelesaikan sengketa perbatasan pada 1974.

Tapi masalah politik di kedua negara menunda pelaksanaan kesepakatan tersebut selama lebih dari empat dekade.

Asma Bibi hendak melahirkan ketika sebuah rumah sakit India menolak menerimanya sebagai pasien lima tahun lalu.

“Para dokter bilang pergi. Anda orang Bangladesh dan kami tidak bisa menerima Anda. Saya bilang saya tinggal di daerah kantong dan butuh bantuan, tapi dia tidak mendengarkan. Ketika saya tidak mau pergi dari rumah sakit, dia meminta identitas saya. Karena kami tidak punya, dia mengncam akan melaporkan saya,” kisahnya.

Setelah aksi protes ratusan warga di depan rumah sakit, Bibi dibolehkan melahirkan di rumah sakit itu. Tapi dia belum bisa mendapatkan akta kelahiran bagi anaknya.

Rashid Ali tidak bisa mendaftarkan putranya ke sebuah sekolah India sampai temannya seorang India mau mengaku sebagai ayah dari anaknya. 

“Sangat menyakitkan melihat anak Anda menggunakan nama orang lain sebagai ayahnya tapi kita ada pilihan lain. Ini satu-satunya cara anak kami bisa bersekolah. Saya memang buta huruf tapi saya tidak mau anak saya juga mengalaminya. Dia harus sekolah bagaimana pun caranya,” tekad Ali.

Tidak ada satu pun anak di daerah kantong yang bersekolah mencatatkan  nama ayah aslinya di arsip sekolah.

Pasca kesepakatan itu, India dan Bangladesh saling bertukar ratusan hektar tanah. Dan warga diberi kesempatan untuk memilih kewarganegaraan.

Kebanyakan warga di sini adalah Muslim dan dua pertiganya memilih Bangladesh yang penduduknya mayoritas Muslim. Sementara sisanya memilih India.

Kedua negara menyambut warga baru mereka dan meyakinkan kalau mereka akan mendapat bantuan dalam rehabilitasi. Kesepakatan ini dipuji di kedua negara sebagai peristiwa bersejarah.

“Ini adalah peristiwa bersejarah dan akan menambah momentum baru. Perdana Menteri Modi dan Perdana Menteri Sheikh kami Haseena melakukan pembicaraan yang produktif dan keduanya sepakat hubungan ini harus dibawa ke level yang lebih tinggi. Jadi menurut saya kita sedang menyaksikan awal sebuah perjalanan,” kata Zauqi Ahad, Deputi Komisioner Tinggi Bangladesh di India.

Tapi Perdana Menteri Modi kecewa karena komunitas internasional menanggapi peristiwa ini dengan 'dingin'. 

“Perjanjian ini bukan soal pertukaran lahan. Ini tentang mempererat hubungan. Beberapa orang membandingkan ini dengan runtuhnya tembok Berlin dan saya pikir mereka benar. Bila peristiwa ini terjadi di negara maju, maka akan dirayakan di seluruh dunia sebagai momen bersejarah dan pasti memenuhi syarat untuk Hadiah Nobel. Tapi karena kami melakukannya tak seorang pun akan berbicara soal ini karena kami adalah negara miskin.”

 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!