Para aktivis mengekspresikan solidaritas mereka untuk Treesta Setalvad di New Delhi. (Foto: Bismilla

Para aktivis mengekspresikan solidaritas mereka untuk Treesta Setalvad di New Delhi. (Foto: Bismillah Geelani)

Aktivis India ternama Teesta Setalvad dan suaminya Javed Anand menghadapi tuduhan terlibat dalam aktivitas anti-nasional dan menggelapkan dana yang mereka terima dari donor asing.

“Tidak ada keraguan dalam pikiran saya kalau alasan yang digunakan menjerat Teesta dan Javed adalah karena pekerjaan yang mereka lakukan, yaitu menyeret yang bersalah. Menjadi tugas kita sebagai warga negara ini untuk membela Teesta dan Javed dan menghentikan hal ini,” kata Pembuat film Anand Patvardhan.

Teesta Setalvad memimpin kampanye mencari keadilan bagi para korban kerusuhan komunal 2002 di negara bagian barat Gujarat.

Sekitar dua ribu orang yang sebagian Muslim tewas dalam kerusuhan itu. Banyak yang menyalahkan Perdana Menteri saat ini, Narendra Modi yang saat itu adalah Gubernur Gujarat, karena memfasilitasi kerusuhan.

“Serangan terencana dimulai 2004 sejak organisasi Warga untuk Keadilan dan Perdamaian yang saya wakili, secara konsisten memberikan bantuan hukum kepada para korban kerusuhan tahun 2002. Kami tidak hanya melakukan dokumentasi. Ini untuk kali pertama dalam sejarah India merdeka, dalam kasus-kasus kekerasan terkait kekerasan komunal, 117 orang yang berpengaruh divonis penjara seumur hidup. Ini belum pernah terjadi sebelumnya,” kisah Teesta Setalvad.

Teesta mengatakan intensitas serangan terhadap dirinya meningkat secara signifikan sejak Narendra Modi terpilih tahun lalu.

“Dendam terhadap kami ini terjadi karena kami mencari keadilan sampai hari ini. Apa yang terjadi pada 2002 di 14 dari 25 distrik di Gujarat bukanlah ledakan spontan tapi konspirasi terencana.”

Saat itu Teesta dibebaskan dengan jaminan. Pemerintah menggerebek rumah dan kantornya, membatalkan pendaftaran kelompoknya dan membekukan rekening banknya.

Pemerintah juga menyatakan dia merupakan ancaman terhadap keamanan nasional. Selain itu, sumber pendanaan utamanya, Ford Foundation yang berbasis di Amerika, masuk daftar pengawasan pemerintah.

“Ford Foundation memberikan LSM nya banyak uang yang kemudian disalahgunakan. Ditemukan kalau uang donor itu digunakan melawan pemerintah dan merugikan hubungan harmonis masyarakat di negara ini. Ini dasar langkah yang diambil pemerintah,” kata Ranjnikant Patel, seorang menteri di pemerintah Gujarat.

Memasukkan Ford Foundation dalam daftar diawasi mengakibatkan kelompok itu tidak bisa membiayai sebuah LSM kecuali mendapat persetujuan dari pemerintah.

Advokat senior Mahkamah Agung, Sanjay Hegde, melihat ini sebagai upaya menghambat donor asing.

“Ford Foundation telah membantu berbagai organisasi dan lembaga. Apa yang terjadi sekarang adalah pemerintah menyatakan pada yayasan dan uang asing ‘setiap langkah yang Anda ambil, kami akan mengawasi Anda.’ Hari ini Ford Foundation, besok bisa saja menimpa yayasan Bill dan Melinda Gates,” kata Hegde.

Pembatasan pada Teesta dan kelompoknya bukan satu-satunya kasus. Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah telah membatalkan pendaftaran ribuan LSM dan melarang banyak kelompok lain menerima kontribusi dari negara-negara asing.

Langkah itu diambil setelah badan intelijen nasional melaporkan banyak dari kelompok ini menggunakan uang asing untuk mendukung aksi protes. Di antara kelompok-kelompok yang secara khusus disebutkan dalam laporan itu ada Amnesty International dan Greenpeace India.

Pemerintah kemudian memerintahkan pembekuan rekening bank Greenpeace India dan melarang beberapa anggotanya bepergian ke luar negeri.

GVL Narasimha Rao, juru bicara partai BJP yang berkuasa membela tindakan pemerintah.

“Banyak sumbangan asing ini masuk dengan motif tertentu, yaitu merusak kepentingan ekonomi India di sektor-sektor tertentu. Banyak organisasi menerima dana asing dan bekerja untuk merugikan kepentingan India. Ketika aktivitas mereka dianggap merugikan kepentingan nasional, pemerintah wajib campur tangan dan ini juga menjadi semacam pesan untuk lembaga-lembaga itu.”

Tapi Greenpeace India dengan tegas menolak semua tuduhan itu.

“Ada dua pemangku kepentingan di sini. Ada suku dan masyarakat terpinggirkan dan minoritas. Dan orang-orang yang bekerja untuk melindungi hak-hak mereka dianggap anti-nasional dan menjadi ancaman terhadap pembangunan negara ini dan ancaman terhadap keamanan nasional. Dan di sisi lain ada kelompok perusahaan seperti Adanis, Reliance, dan Tata. Dan pemerintah melemahkan dan mengubah hukum dan mempromosikan pengambilalihan tanah masyarakat oleh perusahaan. Ini dianggap untuk kepentingan nasional. Jadi apa sebenarnya definisi kepentingan nasional?” ungkap Priya Pillai, perwakilan dari kelompok itu.

Greenpeace berada di garis depan dalam gerakan melawan energi nuklir dan pertambangan batubara. Mereka mendesak pemerintah untuk mengalihkan fokusnya pada sumber energi bersih dan terbarukan.

Tindakan keras pemerintahan Modi terhadap berbagai LSM menimbulkan kritik keras dari semua oposisi di negara itu. Beberapa pemerintah asing, seperti Amerika Serikat, juga telah menyatakan keprihatinan soal masalah ini.

“Mereka tidak menyadari kalau kerelaan masyarakat  menjamin  kelangsungan hidup demokrasi. Anda menyerang masyarakat sipil, yang sebenarnya menyakiti diri sendiri jika Anda seorang pendukung demokrasi. Jika Anda bukan seorang pendukung demokrasi, maju terus dan hancurkan apa pun yang telah dibuat dalam 65 tahun terakhir. Pemerintah sebelumnya bukan pemerintah yang santai. Mereka juga ingin melakukan sedikit perampingan. Tapi perampingan dan penghancuran adalah hal yang berbeda,” kata sosiolog di Universitas Jawaharlal Nehru di New Delhi, Anant Kumar.
 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!