Asha Balcon, seorang etnis Rohingyas pemegang kartu putih, memperjuangkan identitasnya sebagai Rohin

Asha Balcon, seorang etnis Rohingyas pemegang kartu putih, memperjuangkan identitasnya sebagai Rohingya. (Foto: Phyu Zin Poe)

Saw Myint, ibu dari empat anak, sedang membantu anaknya mengerjakan PR.

Ada lima sekolah yang dikelola LSM dari tingkat dasar hingga menengah di dalam kamp-kamp pengungsi.

Suaminya tewas dalam kekerasan komunal antara penganut Buddha dan Muslim Rakhine tiga tahun lalu.

Sejak itu dia dan anak-anaknya harus terperangkap dalam kamp ini dan menggantung hidup pada bantuan donor.

“Dua tahun lalu banyak donor yang datang dan membagikan makanan kepada kami. Tapi karena makin banyak orang di kamp ini, sekarang kami harus berjuang keras untuk hidup,” tutur Saw Myint.
 
Pemerintah menyatakan ada 120 ribu orang yang tinggal di kamp pengungsian ini.

Kamp ini dijaga ketat oleh para penjaga yang memastikan semua penghuninya tetap berada radius delapan kilometer di sekitar kamp.

Saw Myint adalah satu dari 700 ribu pemegang kartu putih di negara bagian Arakan. Ini artinya dia tidak bisa pergi ke negara bagian lain tanpa izin pemerintah.

“Saya ingin pergi ke Yangon tapi saya tidak bisa kemana-mana. Saya mau mengunjungi kerabat saya ketika mereka sakit, tapi saya tidak bisa. Kami sudah kehilangan semuanya.”

Dia mengaku keluarganya sudah tinggal di sini selama tiga generasi. Tapi sebelum itu dia tidak tahu.

Setelah tekanan internasional yang terus menerus, pemerintah Burma meminta warga seperti Saw Myint untuk mengikuti proses verifikasi untuk mendapatkan kewarganegaraan.

Namun dia akan diidentifikasi sebagai orang Bengali, orang yang berasal dari Bangladesh, bukan etnis Rohingya.

“Saya orang Rohingya dan seorang Muslim. Kami bukan orang Bengali. Orang yang datang dari Bangladesh itu yang disebut orang Bengali. Tapi kami lahir dan dibesarkan di sini. Orangtua kami berasal dari negara ini. Kami tidak mau kartu yang menyebut kami orang Bengali,” tegas Saw Myint.


Dibawah pemerintahan militer, orang Rohingya diperlakukan sebagai warga negara kelas dua. Dan mereka khawatir bila dilabeli sebagai orang Bengali, kondisi mereka akan lebih buruk.

Khin Soe, kepala kantor imigrasi di ibukota Sittwe, bersikukuh para pengungsi akan diperlakukan sama dengan etnis Burma yang lain.

“Banyak orang yang berpikir jika mereka disebut orang Bengali itu artinya mereka adalah imigran dari Bangladesh. Bukan seperti itu. Ya mereka lahir dan besar di sini tapi nenek moyangnya dari Bangladesh. Faktanya kami menyebut orang yang datang dari Tiongkok sebagai orang Tionghoa, dari India disebut orang India dll.”

“Itu alasannya di kartu putih mereka disebut sebagai orang Bengali. Jadi jika mereka melewati proses verifikasi mereka bisa mendapatkan kewarganegaraan. Semua orang yang memenuhi syarat sebagai warga negara akan mendapatkan hak sebagai warga negara seperti yang disebutkan dalam UU pasal 12,” kata Khin Soe.

Orang Rohingya dan beberapa tokoh internasional yakin orang Rohingya adalah masyarakat adat negara bagian Arakan.

Tapi pemerintah Burma, kelompok ultra-nasionalis Rakhine dan tampaknya sebagian besar penduduk Burma, menolak keberadaan orang Rohingya selama bertahun-tahun.

Menurut mereka, etnis Rohingya adalah alat yang digunakan imigran asal Bangladesh untuk menguasai tanah di Arakan.

Beberapa orang di kamp pengungsi menyebut dirinya orang Burma Muslim dan tidak memakai istilah Rohingya.

Khin Mar Swe yang berusia 35 tahun mengatakan dirinya tumbuh besar dengan label itu.  “Saya tidak tahu apakah Rohingya ada di masa orangtua kami atau bukan, tapi saya tidak pernah mendengarnya sebelumnya. Saya mendengar nama Rohingya setelah pecah konflik tiga tahun lalu.”

Beberapa berpendapat U Nu, bekas Perdana Menteri, membolehkan imigran Bengali ikut pemilu dan pindah ke negara itu, sehingga dia bisa menang pemilu.

Soe Naing, orang Rohingya yang tinggal di kamp pengungsi Darphai, terus menyuarakan hak-hak Rohingya.

“Orang Muslim sudah tinggal di negara ini selama bertahun-tahun. Kami bahkan punya siaran bahasa Rohingya yang disiarkan stasiun radio negara dari 1956-1958. Karena banyak alasan, kami tidak bisa menyebut nama ini tapi kami ingin identitas kami kami kembali,” kata Soe Naing.


Beberapa orang yang saya wawancarai seperti Than Win yang berusia 38 tahun, ingin mendapat kewarganegaraan sehingga bisa keluar dari kamp pengungsi ini.

Tapi dia mengaku mendapat tekanan dari komunitasnya sendiri.

“Jika saya menerima kewarganegaraan sebagai orang Bengali, komunitas kami tidak akan menerima saya dan saya akan dikucilkan,” ungkap Than Win.

Pemerintah mengklaim ada sekitar 400 ribu pemegang kartu putih yang telah mendaftar untuk mendapatkan kewarganegaraan.

Bagi mereka yang tidak ingin ikut ambil bagian dan terus berjuang agar bisa diidentifikasi sebagai orang Rohinya, masa depannya belum jelas.

 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!