ASIACALLING

Di Burma, Pemerkosa Dibayar

"Saat pasukan Burma mendatangi desa-desa, pemerkosaan menjadi salah satu alat untuk menyerang penduduk lokal."

Ada banyak perubahan positif yang terjadi di Burma sejak pemerintah yang lebih demokratis berkuasa.

Kemenangan telak NLD, yang dipimpin Aung San Suu Kyi,  mengakhiri 50 tahun kekuasaan militer. 

Tapi seperti sebelumnya, militer Burma masih kerap menggunakan kekerasan seksual terhadap perempuan di komunitas etnis minoritas. Mereka melakukan ini untuk menguasai sumber daya alam dan memeras uang dari keluarga yang merasa malu.

Ric Wasserman menyusun perbincangannya dengan tiga perempuan yang ditemuinya dalam sebuah seminar tentang kekerasan seksual terhadap perempuan Burma, di Stockholm. 

Enam puluh peserta yang kebanyakan adalah perempuan dan pengungsi politik, menghadiri seminar soal hak-hak perempuan Burma di Stockholm.  

Pembicara pertama Wei Wei Lwin mengatakan mereka berhak atas kekayaan di negeri itu.

“Ayah saya meninggal saat saya berusia 4 tahun akibat tuberkolosis karena kami tidak mampu membawanya berobat. Kami ingin pembagian sumber daya alam yang setara. Itu bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Kalau tidak, maka perdamaian sulit terwujud,” kisah Wei Wei Lwin. 

Karena itu pertempuan militer masih terjadi di banyak masyarakat etnis Burma.

Di negara bagian Shan, Karen, Chin dan Kachin, perang memperebutkan sumber daya alam masih berlangsung.

Ini adalah perang yang brutal dan berlarut-larut. Saat pasukan Burma mendatangi desa-desa, pemerkosaan menjadi salah satu alat untuk menyerang penduduk lokal.

Tapi budaya impunitas dan intimidasi menghalangi perempuan melaporkan kasus pemerkosaan yang mereka alami atau mendapatkan bantuan agar bisa pulih. 

Faktanya, para pemerkosa bahkan kerap dibayar untuk melakukan kekejaman kata Thadar Oo, dari LSM Generation yang berbasis di negara bagian Shan.

“Ada beberapa kasus dimana setelah pemerkosaan, pemerkosa dan korbannya dinikahkan. Ini karena desakan kepala desa dan keluarga yang merasa malu. Lima hari kemudian mereka sepakat untuk bercerai jika pemerkosanya dibayar,” ungkpa Thandar Oo.

Ini seperti sudah jatuh tertimpa tangga pula; mengalami rasa sakit, malu, terhina, dan mendapat beban ekonomi.

Dan biasanya pemerkosa adalah anggota militer, yang tidak bisa dijerat dengan hukum pidana biasa.

“Pemerkosaan dilakukan oleh tentara. Jadi ketika mereka melakukan kejahatan, mereka akan dihukum sesuai UU Militer. Dan ini sangat tidak adil. Kami ingin setiap warga negara punya kedudukan yang sama di mata hukum. Hukum pidana,” tuntut Wei Wei Lwin.

Di antara kerumunan perempuan Burma yang duduk di belakang, saya melihat ada yang diam-diam menangis.

Wei Wei Lwin sudah 10 tahun memperjuangkan hak-hak perempuan. 

Dia sangat marah ketika perempuan hanya digunakan untuk memenuhi kuota. Bukan benar-benar mendorong mereka untuk terlibat dalam proses pembuatan hukum, bersama laki-laki.

“Saat kita bicara soal kuota 30 persen, saya tidak mau perempuan hanya digunakan untuk memenuhi kuota. Saya ingin partisipasi yang murni dan perempuan bisa terlibat dalam proses ini.”

Ini juga soal meningkatkan status perempuan baik dalam masyarakat maupun di pemerintahan kata jurnalis San Yamin Aung.

Saat ini hanya tiga persen perempuan yang menduduki kursi di parlemen.

“Negara kami sangat sentralistik. Jika saya seorang pegawai negeri dan perempuan, maka saya tidak akan pernah menduduki jabatan tinggi,” kata San.

Ketiga perempuan ini berharap bisa menumbuhkan kesadaran di Eropa agar perempuan Burma bisa berperan dalam pembangunan yang lebih demokratis.

“Bertemunya para aktivis perempuan, berdiskusi dan mendapatkan pelatihan akan memberdayakan mereka. Sehingga saat pulang ke tempat masing-masing, mereka bisa mendorong perempuan dan aktivis akar rumput  lain makin terlibat di masyarakat,” kata Anna Ek dari Masyarakat Arbitrase dan Perdamaian Swedia.

• Ric Wasserman
• Militer Burma
• Kekerasan seksual
• kekerasan seksual untuk mengintimidasi
• perang sipil di Burma