Keluarga Terpisah Oleh Perbatasan Pakistan Afghanistan

Warga Afghanistan dipaksa meninggalkan Pakistan.

Senin, 01 Mei 2017 10:00 WIB

Para istri berunjuk rasa agar suami mereka yang orang Afghanistan bisa mendapatkan kewarganegaraan P

Para istri berunjuk rasa agar suami mereka yang orang Afghanistan bisa mendapatkan kewarganegaraan Pakistan. (Foto: Mudassar Shah)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


Sudah cukup lama warga Pakistan dan Afghanistan bisa keluar masuk kedua negara. Di kedua negara itu sudah berlaku aturan perjalanan bebas visa. Tapi belakangan, Pakistan memperketat kontrol perbatasan karena khawatir akan masalah terorisme. 

Kini butuh visa dan paspor untuk menyeberang perbatasan. Warga Afghanistan dipaksa meninggalkan Pakistan dan ini membuat banyak keluarga harus terpisah. Kita simak laporan koresponden Asia Calling KBR, Mudassar Shah, dari Peshawar Pakistan.

Rumah di Peshawar ini hanya punya dua kamar berukuran kecil dan dapur terbuka. Bau kamar mandi yang menyengat tercium dari sana. Ini adalah tempat tinggal bagi satu keluarga beranggotakan enam orang. Ayesha Rahmat,31 tahun, tinggal di sini bersama keempat putrinya dan seorang anak lelakinya berusia sembilan tahun.

Rahmat Khan yang sudah 20 tahun jadi suaminya tidak terlihat. Ayesha mengaku putus asa karena sang suami tidak ada di rumah. Dia mengaku terpaksa berhenti minum obat karena tidak punya uang untuk membelinya. Anak-anak, kata dia, hanya makan satu kali sehari bulan lalu dan mereka belum membayar tagihan listrik. 

“Pemilik rumah juga meminta kami mengosongkan rumah bulan depan karena kami belum bisa membayar sewa selama beberapa bulan terakhir,” keluhnya.

Suami Ayesha, Rahmat, telah tinggal di Pakistan seumur hidupnya. Dia lahir di negara ini setelah orangtuanya melarikan diri dari Afghanistan selama perang Rusia tahun 1970an. Tapi dua bulan lalu, dia dipulangkan secara paksa ke Afghanistan.

Rahmat telah menikahi seorang perempuan Pakistan dan anak-anak mereka lahir serta dibesarkan di Pakistan. Tapi, kata Ayesha, keluarga itu punya hak yang terbatas.

Menurutnya hukum di negara ini sangat kejam terhadap perempuan. Dia mengatakan sebagai warga negara Pakistan dia tidak bisa mendapatkan kewarganegaraan untuk suaminya yang orang Afghanistan. “Padahal dia satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga saya,” tuturnya.

Putri mereka yang berusia 14 tahun, Naznin mengatakan, dia terpaksa tinggal di rumah sepanjang hari karena tidak bisa melanjutkan sekolahnya. “Saya diminta berhenti sekolah saat berada di kelas 9 karena ayah saya orang Afghanistan. Saya lahir di Pakistan tapi tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kartu identitas Pakistan,” kisahnya.

“Meski ibu saya warga negara Pakistan, saya tidak diizinkan melanjutkan sekolah di sekolah Pakistan. Cita-cita saya ingin menjadi dokter tapi mimpi itu hancur karena konflik kedua negara dan kebijakan ketat mereka.”

Sampai 27 Februari tahun ini, orang-orang dari kedua negara masih bisa melintasi perbatasan Afghanistan Pakistan tanpa paspor atau visa. Dan banyak yang memanfaatkan kebebasan itu untuk melarikan diri dari perang di Afghanistan.

Menurut Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi ada sekitar 1,3 juta pengungsi Afghanistan terdaftar yang tinggal di Pakistan dan satu juta lainnya tidak berdokumen. Ribuan orang Afghanistan menikahi orang Pakistan dan itu terus berlangsung.

Pengemudi truk asal Afghanistan bernama Rafi Ullah baru saja menikahi seorang perempuan Pakistan. Mereka menunggu di perbatasan, mencoba menyeberang ke Afghanistan. Tapi istri Rafi Ullah tidak punya paspor. Alhasil, mereka terdampar selama seminggu di sana.

Perbatasan sepanjang 2500 kilometer memisahkan Pakistan Afghanistan. Orang-orang di kedua sisi perbatasan, punya bahasa, agama dan budaya yang mirip dan kedua negara sudah lama memiliki hubungan yang baik. Tapi situasi ini dengan cepat memburuk setelah serangan teroris di Pakistan pada Desember 2014.

Pemerintah menuduh pelaku serangan adalah militan Afghanistan dan menutup sementara perbatasan kedua negara. Sejak itu makin banyak serangan teroris di Pakistan dan ini mendorong pemerintah untuk menghapuskan pengaturan perjalanan bebas visa.

Sementara itu, lembaga penegak hukum memulai operasi 'pencarian dan penyerangan’ di wilayah tempat tinggal pengungsi Afghanistan. Mereka melacak keberadaan orang-orang Afghanistan dan mendeportasi mereka secara paksa.

Akhir tahun lalu, puluhan perempuan Pakistan yang menikah dengan pria Afghanistan turun ke jalan menuntut agar suami mereka tidak dideportasi. Banyak perempuan yang ditinggalkan tidak tahu cara mencari nafkah dan tidak ada tanda-tanda kapan keluarga mereka bisa bersatu kembali.

Kembali ke rumah Ayesha. Dia sedang berbicara di telepon dengan suaminya yang ada di Kabul. Suaminya memberitahu akan menikah lagi. “Dia bilang butuh seseorang untuk menjaganya di sana. Tapi saya tidak bisa meminta hal yang sama. Ini tabu. Saya dihukum karena dosa yang tidak saya lakukan,” kata Ayesha.

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...

Wiranto: Kasus HAM Masa Lalu Sulit Diungkap

  • 131 TKI Ilegal Dideportasi Malaysia
  • Jasa Antar Obat RSUD Blambangan Banyuwangi
  • Pelatih Kritik Kualitas Liga 1