Seorang pekerja menata ikan hasil tangkapan nelayan di Pelabuhan Kuala Idi Rayeuk, Aceh Timur, Aceh,

Seorang pekerja menata ikan hasil tangkapan nelayan di Pelabuhan Kuala Idi Rayeuk, Aceh Timur, Aceh, Senin (2/5). (Foto: Antara)

Di tengah ketegangan di Laut Cina Selatan, Indonesia mengambil tindakan keras terhadap kapal asing, yang menangkap ikan secara ilegal di perairannya.

Kapal-kapal pukat harimau yang ditangkap diledakkan dan ditenggelamkan. Tapi langkah ini hanyalah satu dari rencana besar Indonesia untuk sektor maritimnya.

Indonesia sedang meyakinkan konsumen Eropa untuk membeli produk lautnya karena kualitas yang bagus dan sumbernya bisa dilacak.

Kita simak laporan koresponden Asia Calling KBR, Mark Godfrey, dari Brussel.

Nilanto Perbowo menganggap penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur, berperan penting dalam menciptakan kemakmuran Indonesia.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini berada di Brussel pekan lalu.

Dia datang untuk bertemu para pembeli dan berupaya mendapatkan akses yang lebih baik untuk pasokan produk laut asal Indonesia. 

Saya bertanya bagaimana langkah Indonesia menghadapi kapal penangkap ikan ilegal dari Tiongkok bisa meningkatkan kehidupan sektor perikanan negara ini.

“Saya yakin pemerintah Tiongkok tidak mendukung praktik penangkapan ikan ilegal. Kami sering duduk bersama dengan Republik Rakyat Tiongkok untuk membicarakan langkah bersama memerangi penangkapan ikan secara ilegal,” jelas Nilanto.

Q. Apakah ini berhasil mengurangi aksi penangkapan ikan ilegal?

“Komunikasi kami berjalan baik sejauh ini. Semoga setelah Indonesia memutuskan untuk menutup ruang terhadap penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur, aksi ini bisa berkurang secara signifikan. Cadangan ikan kami akan membaik karena tidak ada kapal nelayan besar yang beroperasi di perairan kami. Para nelayan akan gembira dengan situasi saat ini,” kata Nilanto.

Ady Surya adalah Direktur Karya Mandiri Citramina, sebuah perusahaan pengolahan tuna.

Dia berharap tindakan Indonesia terhadap penangkapan ikan ilegal akan memberikan perusahaan dalam negeri kesempatan untuk membangun pasar mereka secara global.

Selain itu perusahaan seperti miliknya bisa menarik pelanggan dengan menekankan pada produk yang bisa dilacak asalnya.

“Kami membekukan tuna loin dan mengekspornya ke Eropa, Jepang dan Amerika Serikat. Selain itu kami juga mengolah cakalang dan tuna sirip kuning. Kami berkomitmen memerangi penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur,” jelas Ady.

“Sebelum mendapat bahan baku, kami memeriksa keabsahan perusahan, kapalnya dan daerah asal tangkapan. Sekarang kami ingin mencari lebih banyak pelanggan di Uni Eropa.”

Eropa mengingin produk asal Indonesia tapi mereka ingin melakukannya secara etis.

Terutama setelah terungkapnya praktik kejam seperti perbudakan yang terjadi di sektor perikanan di Asia Tenggara.

Hugo Verhoeven adalah pejabat perdagangan Belanda. Sejak satu dekade lalu dia sudah menganjurkan Indonesia masuk pasar seafood Uni Eropa.

“Kami mendukung dan menyiapkan perusahaan-perusahaan untuk melakukan ekspor ke Eropa. Indonesia adalah salah satu produsen produk laut terbesar di dunia. Mereka mengakui punya sumber daya yang berharga dan langka yang harus dikelola dengan cara yang tepat agar bisa dinikmati generasi mendatang,” kata Hugo.

Olvy Anrianita adalah seorang diplomat perdagangan Indonesia yang berbasis di Brussel. 

Dia adalah salah satu yang berada dibalik upaya meyakinkan pasar Eropa ini.

“Kami mulai bernegosiasi untuk perjanjian perdagangan bebas antara Uni Eropa dan Indonesia. Ini berarti akses pasar yang lebih baik dan meningkatkan perdagangan dan investasi. Kami berharap kedua negara punya pemahaman yang lebih baik dan ini berarti kami akan bisa memasok produk laut untuk dunia. Saat ini kami dalam tahap persiapan untuk negosiasi formal yang kami harap bisa segera dilakukan,” kata Olvy.

Melindungi perairan Indonesia akan menjadi kunci masa depan negara kata Nilanto Perbowo, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Penangkapan ikan secara ilegal tidak hanya terjadi di Indonesia. Kita harus mengentikannya secara global. Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah yang sangat serius untuk memberantas tindakan ini di perairan nasional kami. Dua pertiga dari wilayah Indonesia adalah laut, sehingga masa depan kita berada di laut,” kata Nilanto.

 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!