Migran Rohingya Myanmar dan Bangladesh di tempat penampungan di Aceh. (Foto: KBR/Erwin Jalaludin)

Migran Rohingya Myanmar dan Bangladesh di tempat penampungan di Aceh. (Foto: KBR/Erwin Jalaludin)

Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menampung ribuan ‘manusia perahu’ Rohingya yang terdampar di lautan Asia Tenggara.

Orang Muslim Rohingya melarikan diri dari aksi kekerasan  yang dilakukan mayoritas Buddha di Myanmar.

Masalahnya adalah Indonesia, Malaysia dan Thailand kerap menolak kapal yang mereka tumpangi, sehingga nasib para migran yang putus asa jadi terkatung-katung. 

“Jadi inti keputusan itu intinya menyebutkan apabila para pengungsi itu datang, kami (Indonesia, Malaysia, dab Thailan-red) bersedia memberikan bantuan kepada mereka. Namun kami juga meminta bantuan kepada UNHCR supaya mereka bisa diproses dan dikelompokkan. Apabila memang benar mereka pencari suaka, mereka bisa ditempatkan di negara ketiga. Tapi apabila mereka hanya korban dari trafficking, mereka akan dikembalikan ke negara asalnya,” kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Armanatha Nasir.

Malaysia dan Indonesia menyatakan dalam kesepatan bersama di Kuala Lumpur, mereka ingin masyarakat internasional menyelesaikan masalah penempatan dan pemulangan migran ini bisa selesai dalam satu tahun.

Tapi Muhammad Malek, orang Rohingya yang saat ini berada di penampungan di Aceh setelah berada di lautan berbulan-bulan, mengatakan ingin tetap tinggal di Indonesia.

”Kita sudah sampai di sini Alhamdulilah. Kita sudah sampai rezeki kita sudah senang. Kita minta di sini dan kami semua Muslim. Tolong kami bisa terus tinggal di sini. Kami tak mahu balik ke negara Bangladesh dan Myanmar, karena kami mahu cari kerja,” ungkap Muhammad Malek.

PBB menggambarkan Muslim Rohingya sebagai orang paling teraniaya di dunia.

Kebanyakan mereka tinggal di negara bagian Rakhine di Myanmar barat selama beberapa generasi tapi negara selalu menolak memberi mereka kewarganegaraan.

Jumlah orang Rohingya diperkirakan sekitar 1,1 juta jiwa. 150 ribu diantaranya terpaksa tinggal di kamp pengungsian setelah dua aksi kekerasan etnis brutal tejadi di negara bagian Rakhine pada 2012.

Sejak itu makin bertambah jumlah mereka yang mencoba melarikan di ke Malaysia, Indonesia dan Thailand, lewat laut.

Tidak pernah terjadi sebelumnya, 25 ribu orang Rohingya termasuk Rohingya dari Bangladesh, naik kapal selama kuartal pertama tahun ini. Mereka sangat ingin pergi sebelum musim hujan tropis datang yang akan menghambat perjalanan mereka.

Dan banyak diantara mereka sekarat.

U Aung Min adalah Menteri di Kantor Presiden Myanmar. Dia mengatakan pada Koresponden Asia Calling KBR, Zaw Zin Nyi, kalau krisis migran Rohingya bukan masalah mereka.

“Krisis pengungsi tidak hanya terjadi di Myanmar, ini krisis dunia. Di beberapa tempat, kondisinya lebih buruk dari ini. Orang selalu mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Migrasi bisa terjadi kapan saja. Tapi masalahnya di sini adalah perdagangan orang. Di negara ini, kita mengangani masalah ini dengan serius,” ujar U Aung Min.

“Sebagai manusia, pemerintah ikut bersimpati kepada mereka yang terjebak di lautan. Pada prinsipnya semua orang harus menolong mereka. Meski akar masalah ini dimulai di negara lain tapi mereka malah menyalahkan negara kita. Kami akan memverifikasi apakah orang-orang ini berasal dari negara kita atau negara lain. Ini yang sedang kami diskusikan dengan para diplomat. Saat ini Angkatan Laut kami sedang melakukan misi penyelamatan dan kami akan mengumumkan hasilnya,” lanjutnya.

Q. Negara lain mengatakan akar dari masalah ini ada di Myanmar?

“Ini politik. Negara-negara itu tidak punya solusi mengatasi krisis ini dan butuh kambing hitam, makanya mereka menyalahkan kami. Sebagai contoh, mereka hanya mewawancarai 4-6 orang yang mengaku berasal dari Myanmar. Faktanya, mereka seharusnya mewawancarai semua orang. Saya tidak mengatakan tidak ada orang dari Myanmar diantara migran itu tapi jumlahnya kecil. Itu sebabnya kami ingin memverifikasi berapa yang sebenarnya berasal dari Myanmar. Kalau tidak ada, maka masalah ini tidak ada kaitan dengan kami. Kami akan bekerjasama dengan UNHCR untuk mengumpulkan berapa jumlah mereka,” papar U Aung Min.

Q. Apakah pemerintah akan membolehkan mereka masuk negara ini?

“Kami akan bertindak sesuai hukum kita. Jika mereka punya kartu identitas mereka adalah warga negara kita. Jika tidak punya, maka mereka adalah penduduk yang masuk ke negara ini secara ilegal.”

Aung Myo Min, Direktur kelompok HAM lokal, "Equality Myanmar". Dia mengatakan jelas masalah ini berawal di Myanmar.

“Saya tidak mau berdebat apakah mereka asli dari Burma atau migran dari Bangladesh. Tapi mereka tidak berhak menghadapi diskriminasi semacam ini. Masalah hukum harus diselesaikan dengan UU kewarganegaraan. Tapi sementara itu disiapkan, mereka tidak seharusnya mengalami segala bentuk pelanggaran HAM seperti penyiksaan, kekerasan, pembunuhan tanpa vonis pengadilan dan penghilangan. Sayangnya, ini semua terjadi. Ada kekerasan komunal terjadi di negara bagian Arakan antara orang Buddha Arakan dan Muslim Rohingya. Ada korban di kedua belah pihak, tapi orang Rohingya lebih menderita karena mereka minoritas. Mereka tidak punya akses untuk mendapatkan keadilan. Jadi mereka menjadi putus asa. Mereka dimasukkan ke dalam kamp-kamp pengungsi yang memutus hubungan mereka dengan masyarakat. Jadi mereka punya dua pilihan. Tetap tinggal di sana atau pergi. Kebanyakan memilih pergi sehingga mereka menjadi manusia perahu saat ini.”

 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!