Demo di Yangon meminta menuntut diakhirinya tekanan internasional terhadap Burma terkait krisis migr

Demo di Yangon meminta menuntut diakhirinya tekanan internasional terhadap Burma terkait krisis migran Teluk Benggala. (Foto: Phyu Zin Poe)

Sekelompok pengunjuk rasa sedang menuju Lapangan Kyaikkasan di Tamwe, Yangon.

Dalam perjalanannya, mereka meneriakkan kalimat seperti: “Siapa yang mendukung orang Benggali adalah musuh kami .... PBB tidak boleh bias ... Kami tidak ingin tekanan yang tidak adil ... Rohingya bukan dari Myanmar .... Jangan lecehkan negara kami, jangan lecehkan rakyat kami .... Pergi manusia perahu....”

Semua pengunjuk rasa memakai kaos dengan tulisan ‘Manusia Perahu bukan Myanmar. Berhenti Menyalahkan Myanmar.”


PBB menggambarkan Muslim Rohingya sebagai salah satu kelompok yang paling teraniaya di dunia.

Kebanyakan dari mereka tinggal di Negara Bagian Rakhine di Myanmar Barat selama beberapa generasi. Tapi pemerintah menolak memberikan status kewarganegaraan pada mereka.

Sekitar 150 ribu orang terpaksa tinggal di kamp pengungsian setelah dua kekerasan etnis di negara bagian Rakhine pada 2012.

Sejak itu makin banyak orang Rohingya yang mencoba melarikan diri ke Malaysia, Indonesia dan Thailand, lewat laut.

“Saya ingin mendukung saudara sebangsa saya. Saya khawatir manusia perahu akan tinggal di negara ini dan tidak mau kembali ke negara asalnya,” ujar Ibu dua anak, May Thandar Aye, salah satu peserta unjuk rasa. 


Unjuk rasa dilakukan ‘Pagoda Emas’ Arakan, sebuah kelompok payung yang terdiri dari organisasi ultra nasionalis - seperti Pemuda Rakhine, Jaringan Nasional Myanmar dan Perlindungan Rakyat Arakan.

“Kami dengar banyak media asing yang mengatakan manusia perahu ini berasal dari Myanmar. PBB sendiri mengatakan kalau Myanmar harus menerima Rohingya di negara kita. Tapi Rohingya tidak dari Myanmar. Mereka tidak termasuk di antara 135 kelompok etnis dalam konstitusi kita. Hari ini, kami ingin memberitahu PBB dan media asing kalau tidak ada Rohingya di negara ini," papar Htat Arkar, salah satu penggerak aksi.

Tidak seperti protes mahasiswa sebelumnya, aksi unjuk rasa yang satu ini mendapat izin polisi.

Asia Calling ingin mewawancarai polisi soal apa alasan mereka mengizinkan unjuk rasa ini. Tapi mereka tidak mau berkomentar.


Tapi penggerak unjuk rasa Htat Arkar mengatakan unjuk rasa ini jelas sejalan dengan kepentingan pemerintah.

“Menurut saya pemerintah juga ingin menunjukkan pada rakyatnya kalau mereka tidak menerima Rohingya sebagai warga negara mereka. Mereka secara resmi mengatakan tidak ada Rohingya. Kami juga mengikuti prinsip ini. Kami meminta izin secara resmi kepada polisi dan menjelaskan tujuan kami. Karena sesuai dengan kriteria polisi, kami diber izin,” kata Htat Arkar.

Kata Rohingya sendiri di Myanmar sangat kontroversial. Sebagaian besar media arus utama berbahas Burma tidak menggunakannya di media mereka. Gantinya mereka menggunakan kata orang Benggali.

 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!