Etnis Rohingya Asal Myanmar di India Terancam Dideportasi

Langkah ini menyusul meningkatnya aksi unjuk rasa kelompok nasionalis Hindu yang mengklaim Rohingya merupakan ancaman bagi keamanan nasional India dan harus diusir.

Senin, 24 Apr 2017 10:10 WIB

Menurut PBB, Rohingya adalah minoritas paling teraniaya di dunia. (Foto: Bismillah Geelani)

Menurut PBB, Rohingya adalah minoritas paling teraniaya di dunia. (Foto: Bismillah Geelani)


Rencana pemerintah India untuk mendeportasi pengungsi Rohingya menimbulkan kekhawatiran.

Ribuan minoritas Muslim ini melarikan diri dari penganiayaan di Myanmar dan sekarang tinggal di pengasingan di negara-negara tetangga termasuk India.

Tapi seperti yang dilaporkan Bismillah Geelani, kelompok nasionalis Hindu meluncurkan kampanye untuk mengusir mereka dari negeri ini.

Muhammad Yakub, 17 tahun, termasuk gelombang pertama orang Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar dan menjadi pengungsi di India.

Dia tinggal di sebuah kamp pengungsi di Delhi sejak 2012. Meski hidup di sini sulit, dia tidak pernah menyesal datang ke India. 

“Yang terjadi di sana adalah genosida,” ungkap Yakub. Dia bercerita keluarganya meninggalkan semuanya dan lari ke India untuk menyelamatkan diri dan iman mereka. Dia mengaku tidak punya apa-apa di sini. Pemerintah katanya tidak membantu mereka sementara Badan PBB urusan pengungsi hanya memberi kartu. “Tapi setidaknya kami aman di sini,” kata Yakub.

Akhir tahun lalu seluruh desa di negara bagian barat Rakhine hancur terbakar dan pelakunya diduga adalah militer. Saat ini ada sekitar 40 ribu orang Rohingya mencari perlindungan di India. Tapi kini mereka takut kalau dipaksa kembali ke Myanmar, di mana kekerasan terhadap komunitas ini masih berlangsung.

Awal April, pejabat di Kementerian Luar Negeri India mengungkapkan pemerintah berencana melacak keberadaan komunitas Rohingya dan mendeportasi mereka. Langkah ini menyusul meningkatnya aksi unjuk rasa kelompok nasionalis Hindu yang mengklaim Rohingya merupakan ancaman bagi keamanan nasional India dan harus diusir.

Ravinder Jain adalah anggota nasionalis Hindu Partai Bharatiya Janata atau BJP yang saat ini menguasai pemerintah. Dia menyebut mendapat informasi kalau banyak pengungsi Rohingya terlibat dalam kegiatan antinasional. “Terjadi peningkatan insiden pencurian, perusakan dan penculikan karena para pengungsi ini,” ungkap  Ravinder Jain. 

“Anda bisa mengontrol masalah hukum dan ketertiban tapi orang-orang ini adalah ancaman bagi bangsa. Keamanan nasional jadi berisiko. Orang-orang seperti itu tidak boleh diberi perlindungan dalam keadaan apapun. Mereka harus segera disuruh pergi,” katanya lagi.

Komunitas Rohingya dan kelompk pegiat HAM sangat khawatir dengan sikap pemerintah itu.

Raghu Menon dari Amnesty International India mengatakan rencana ini bertentangan dengan sikap India yang sejak lama sudah melindungi pengungsi. Dia langkah ini melanggar komitmen India berdasarkan UU HAM Internasional dan UU Pengungsi. “Selain itu ini juga bertentangan dengan butir filsafat kemanusiaan dan kebijakan India yang selalu diterapkan kepada orang-orang yang melarikan diri dari penganiayaan,” katanya.

Pada 2012, setelah kerusuhan dan bentrokan mematikan antara mayoritas Buddha Myanmar dan minoritas Muslim di Myanmar, ribuan orang Rohingya melarikan diri ke India. 

Pemerintah, yang saat itu dipimpin Perdana Menteri Manmohan Singh, mengizinkan mereka  tinggal di India meski ada penolakan dari kelompok nasionalis Hindu. Tapi sejak Partai BJP Narendra Modi berkuasa pada 2014, suara-suara yang mendesak pemulangan kian keras.

Pekan lalu, kelompok Kamar Dagang dan Industri di kota utara Jammu mengancam akan membunuh pengungsi Rohingya jika pemerintah tidak segera mendeportasi mereka.

Rakesh Gupta Wakil Presiden kelompok itu mempertanyakan jika negara mereka sendiri tidak menerima, mengapa India harus menerima mereka? Dia menegaskan ini adalah peringatan terakhir kepada pemerintah. “Jika mereka tidak bertindak dan mendeportasi mereka dalam waktu satu bulan, kami akan meluncurkan kampanye “identifikasi dan bunuh” terhadap mereka,” tegasnya. 

Dia yakin langkah yang kelompoknya ambil dibenarkan dan membunuh orang Rohingya bukanlah pelanggaran karena menganggap orang Rohingya adalah ancaman terhadap keamanan. Dan dia mengklaim semua orang akan mendukung kampanye mereka ini.

Beberapa partai politik dan organisasi masyarakat sipil menyatakan dukungannya terhadap pengungsi orang Rohingya dan mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana deportasi.

Himmat Singh, ketua Gerakan Damai Bersatu, mengatakan orang Rohingya diasingkan karena agama mereka.

“Jika Rohingya tidak bisa hidup di sini, bagaimana dengan pengungsi lain yang kita berikan perlindungan? Ada begitu banyak pengungsi di sini. Bahkan ada pemerintah yang diasingkan di sini dan kami mengundang Dalai Lama dan pengikutnya. Mengapa hanya Muslim yang menjadi sasaran? Ini politik komunal dan tidak bermafaat,” tegasnya.

Meski menjadi rumah bagi ribuan pengungsi, India belum menandatangani Konvensi PBB untuk Pengungsi atau Protokol yang Berkaitan dengan Status Pengungsi. Negara ini tidak punya aturan apapun yang melindungi hak-hak pengungsi.

Raghu Menon dari Amnesty International India mengatakan ini membuat para pengungsi di India dalam posisi yang sangat rentan. Menurutnya kurangnya aturan membuat pencari suaka dan pengungsi di India diperlakukan sesuai keinginan orang yang berkuasa. “Jadi hari ini Anda mungkin akan diterima tapi besok bisa saja Anda ditolak,” katanya. 

Menurutnya ini seharusnya tidak terjadi karena memberikan status pengungsi dan melindungi mereka adalah tindakan kemanusiaan dan siapa pun yang berkuasa harus mematuhinya.

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...

Wiranto: Kasus HAM Masa Lalu Sulit Diungkap

  • 131 TKI Ilegal Dideportasi Malaysia
  • Jasa Antar Obat RSUD Blambangan Banyuwangi
  • Pelatih Kritik Kualitas Liga 1