Bangkok yang sempat berkembang pesat kini harus berjuang kembali ke kehidupan normal pasca kudeta ke

Bangkok yang sempat berkembang pesat kini harus berjuang kembali ke kehidupan normal pasca kudeta ke-18. (Foto: Kannikar Petchkaew)

Negara manakah yang jumlah kudetanya paling banyak dalam sejarah modern? Jawabannya adalah Thailand. Di negara yang dijuluki ‘tanah penuh senyum’ ini telah terjadi 18 percobaan kudeta sejak 1932.

Yang terakhir terjadi dua tahun yang lalu.

Apa yang membuat Thailand begitu rentan terhadap kudeta? Koresponden Asia Calling KBR, Kannikar Petchkaew, mencari tahu jawabannya.

Pada Mei 2014, seorang jenderal militer berpidato atas keberhasilannya melakukan kudeta. Dalam sejarah modern Thailand, itu adalah upaya kudeta ke-18 dan 11 di antaranya berhasil.

Kudeta terbaru berimbas pada pemberlakuan jam malam dan masa darurat militer. Tapi kini kedua aturan itu telah dicabut.

Selama dua tahun berkuasa, penguasa militer menangkapi masyarakat dan melarang kegiatan politik, seperti pertemuan terbuka.

Aturan lainnya; larangan bepergian. Jadi jangan heran, kalau banyak orang memilih kabur dari negara itu.

Pada 1932, Thailand mengubah bentuk negara dari monarki absolut menjadi pemerintahan demokratis.

Tapi sejak saat itu pula sudah terjadi 18 kali upaya kudeta militer, dimana tujuh di antaranya gagal. Rata-rata setidaknya terjadi satu kudeta per dekade dan ini membuat Thailand berada di daftar teratas sebagai negara dengan upaya kudeta terbanyak.

Rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan soal demokrasi kerap dijadikan dalih penguasa militer.

“Kami melakukan survei di setiap desa dan bertanya pada warga apa yang mereka tahu soal demokrasi. Mereka bilang mereka tidak tahu dan bahkan nyaris tidak tahu siapa yang merancang piagamnya,” kata Prayuth.

Itu adalah Prayuth Chan-ocha, jenderal tentara yang kini pemimpin junta. Dia berbicara tentang Komite Rancangan Konstitusi baru.

Dia percaya masyarakat Thailand tak mendapat infomasi secara penuh soal apa yang terjadi di dalam pemerintahan mereka.

“Saya ingin bertanya pada tukang kebun di luar sana apa yang mereka tahu. Berapa banyak petani yang tahu soal ini. Mereka hanya berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka dibuat menjadi miskin. Apakah ada yang mereka ketahui?” tambah Prayuth.

Tapi tidak semua orang setuju dengan pendapatnya.

“Mengatakan warga tidak tahu banyak soal proses pemilu, itu menghina penduduk desa. Masyarakat Thailand punya sejarah panjang dalam memilih pemimpin mereka sendiri,” kata Katherine Bowie, seorang dosen antropologi di Universitas Wisconsin di Madison.

Bowie telah melakukan penelitian di desa-desa Thailand selama 40 tahun terakhir.

“Thailand harus bangga dengan sejarah panjang demokrasi di tingkat desa. Saya menulis artikel tentang penelusuran saya soal pemilu terakhir di tingkat desa tahun 1987. Dan saya berpendapat Thailand adalah negara pertama di dunia di mana laki-laki dan perempuan punya hak untuk memilih. Perempuan punya hak untuk memilih tanpa ada kontroversi,” lanjut Katherine.

Pasuk Pongpaijit adalah dosen ekonomi yang sudah meneliti tentang korupsi di Thailand selama dua dekade. “Sudah banyak kudeta yang terjadi di sini tapi korupsi masih menjadi masalah utama. Ini membuktikan kalau kudeta tidak membantu mengatasi korupsi.”

Kata dia, junta kerap mengumbar tentang pentingnya memberantas korupsi, tidak hanya di kalangan politisi tapi juga di masyarakat. 

“Faktanya pemerintah yang berkuasa pasca kudeta kerap mengubah atau mengenalkan lembaga-lembaga yang cenderung menghambat pemberantasan korupsi,” lanjut Pasuk.

Dia bahkan menemukan, kasus korupsi meningkat setiap kali sistem perimbangan kekuasaan tersisih –sesuatu yang bisa terjadi ketika ada begitu banyak kudeta.

“Hanya setelah kudeta ketika pemerintahan digulingkan, kita tahu apa yang terjadi di balik layar. Seperti dalam kasus diktator militer pada 1970-an. Korupsi yang mereka lalukan terungkap setelah mereka digulingkan.’

Bagi Pasuk dan Katherine, menyalahkan masyarakat Thailand dan menggunakan tameng pemberantasan korupsi adalah praktik standar bagi militer untuk mengambil alih kekuasaan di negara itu.

Tapi apakah ada penjelasan yang lain?

Yukti Mukdawijit, seorang dosen di Universitas terkemuka di Thailand. Menurutnya, ini menunjukkan betapa sulitnya elit Thailand berubah.

“Masyarakat sendiri, mereka siap. Mereka belajar lebih banyak. Mereka mendapat kekuatan yang lebih dari proses demokratisasi, partisipasi kekuasaan. Menurut saya ini menjadi ancaman bagi kekuatan elit,” kata Yukti.

Pasuk menambahkan, “Ketakutan demokrasi parlementer di negara ini ada kaitannya dengan rasa takut kehilangan kekuasaan. Ini dirasakan sekelompok orang terhadap populasi yang besar.”

 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!