Seorang pria (kanan) menggunakan telepon selulernya saat ia berdiri di sampaing jenazah yang ditutup

Seorang pria (kanan) menggunakan telepon selulernya saat ia berdiri di sampaing jenazah yang ditutupi oleh kain di lokasi ledakan, di luar taman umum di Lahore, Pakistan, Minggu (27/3). (Foto: Antara)

Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif berjanji akan menindak keras terorisme. Menyusul serangan bunuh diri yang menewaskan 72 orang di Lahore pada hari Paskah beberapa pekan lalu.

Insiden tragis ini menimbulkan pertanyaan serius tentang keberhasilan strategi kontra-terorisme Pakistan dan apa faktor-faktor politik yang mungkin bermain.

Koresponden Asia Calling KBR, Naeem Sahoutara, mengunjungi Lahore untuk mencari tahu lebih jauh. 

Shina Ahmed yang berusia tujuh tahun tengah terbaring di Rumah Sakit Jinnah Postgraduate Medical Center di Lahore.

Dia bercerita hari itu dia diajak ke taman untuk bermain oleh pamannya. Tapi tiba-tiba terdengar ledakan keras. Dia tidak begitu ingat apa yang terjadi setelah itu. 

Ledakan di Taman Gulshan Iqbal menewaskan 72 orang termasuk saudara perempuan Danish Masih.

“Kami duduk di kantin. Saya kemudian keluar taman untuk menjemput keluarga lain yang mau bergabung  dengan kami. Saat itulah saya dengar ledakan keras. Saat saya kembali ke taman, ada api yang cukup besar dan banyak mayat tergeletak di tanah,” kisah Danish.

Keluarga Masih datang ke taman setelah mengikuti Misa Paskah hari Minggu itu. Kakak perempuannya tewas di tempat, sementara saudara perempuannya yang lain masih dalam keadaan gawat.

Jamatul Ahrar, kelompok pecahan Taliban Pakistan, mengaku bertanggung jawab atas serangan ini.

Kelompok itu belum lama ini bergabung dengan ISIS untuk memperkuat akar gerakan itu di Asia Selatan.

Kelompok militan itu menjadikan umat Kristen targetnya. Tapi kenyataan sebagian besar korban adalah Muslim, seperti ibu rumah tangga bernama Zulekha Yaqoob. 

“Kami tidak tahu kalau itu Paskah. Kami sedang main ayunan saat bom meledak. Saya mengikat diri saya dengan kerudung karena isi perut saya keluar lewat mulut, saat membawa putri saya ke rumah sakit.”

Perdana Menteri Nawaz Sharif berpidato pasca serangan itu. Dia berjanji akan melajutkan operasi militer yang sedang berlangsung.

“Saya ingin mengulangi tekad bahwa kita menghitung setiap tetes darah para martir. Ini akan dibayar dan akan kami kejar sampai akhir. Kita sudah melihat terorisme seperti di Ankara, Istanbul dan bahkan Paris. Musuh kemanusiaan telah melintasi batas-batas kemanusiaan dan wilayah,” tekad Nawaz Sharif.

Tentara melancarkan operasi terhadap militan Taliban di daerah pegunungan Waziristan Utara, pasca militan membantai 134 pelajar di Peshawar pada Desember 2014.

Pemerintah juga menyusun 20 poin Rencana Aksi Nasional yang dikenal dengan NAP, untuk mengatasi terorisme, arus dana, dan menindak pidato kebencian terkait agama.

Tapi banyak yang mengatakan rencana itu belum dilaksanakan secara penuh.

“Ada banyak aspek dari Rencana Aksi Nasional yang belum dilaksanakan. Terutama, kemajuan terkait aspek-aspek yang menjadi tanggung jawab pemerintah sipil. Setiap kali organisasi dari Madrasah memprotes, pemerintah mundur. Kita melihat kurangnya kemauan politik,” jelas Zehra Yousuf, Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan. 

Ada sekitar delapan ribu Madrasah di Pakistan dan sebagian besar berjalan tanpa pengawasan pemerintah.

Sebagian besar Madasrah itu berada di Provinsi bagian Timur, Punjab, yang juga kampung halaman Perdana Menteri, Nawaz Sharif.

Nawaz dituding tidak melakukan apapun terkait ajaran garis keras yang diajarkan di sekolah berbasis agama. Sebuah langkah yang kata pengamat, menunjukkan dukungannya secara terbuka soal kondisi ini.

Ini adalah Sharmila Farooqui, dari oposisi Partai Rakyat Pakistan. 

“Partai Partai Pakistan sudah menuntut agar NAP juga dilaksanakan di Punjab. Sel-sel pasif teroris harus dihilangkan dari sana. Juru bicara pemerintah dulu mengejek kami, mengatakan kami hanya berusaha untuk menyembunyikan kesalahan. Tapi sekarang, sekali lagi hal itu terjadi, dimana anak-anak dan perempuan menjadi korban.”

Zehra Yousuf dari Komnas HAM Pakistan mengatakan ada hubungan personal dan keuangan yang kuat antara ekstrimis di Waziristan dan Punjab.

Tapi ini tidak menghentikan politisi, seperti bekas Menteri Dalam Negeri Punjab, Rana Sanaullah, berhubungan dengan ekstrimis. 

“Ada kasus bahkan rekaman, saat Rana Sanaullah bersama dengan wakil dari kelompok-kelompok ekstremis agama dalam kampanyenya,” kata Zehra.

Berdasarkan NAP, tentara membuat pengadilan militer khusus untuk melakukan sidang kilat dalam kasus terkait terorisme, dan banyak yang dijatuhi hukuman mati.

Tahun lalu menurut Amnesty International ada lebih dari 326 tahanan yang digantung. Tapi aktivis berpendapat eksekusi itu tidak memecahkan masalah.

“Masalah yang lebih dalam adalah reformasi sistem pendidikan arus utama. Bahkan di buku pelajaran ada banyak bahan yang diskriminatif. Seperti ajaran kalau orang Hindu dan Kristen buruk sedangkan Muslim dimuliakan. Atau perempuan yang tidak menutupi kepalanya ditampilkan sebagai perempuan yang buruk. Jadi, ada banyak bahan yang mendistorsi pikiran kaum muda,” papar Zehra.

Sementara pasukan paramiliter beroperasi di Punjab, tantangan yang lebih berat adalah mengubah pola pikir seluruh negeri.

 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!