Afghanistan Membuka Diri Pada Investor Luar

Afghanistan sedang berupaya mempermudah investasi di negara itu. Negara ini baru saja membuka Kantor Visa baru di bandara internasional Kabul. Ini memungkinkan para pendatang dari negara tertentu bisa mengurus visa saat kedatangan.

Rabu, 08 Apr 2015 18:00 WIB

Kantor Konsulat di Bandara Hamid Karzay Kabul. (Foto: Ghayor Waziri)

Kantor Konsulat di Bandara Hamid Karzay Kabul. (Foto: Ghayor Waziri)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Afghanistan sedang berupaya mempermudah investasi di negara itu.
 
Berdasarkan skema visa yang baru, para investor dari negara tertentu bisa mengurus visa saat mereka tiba di bandara Hamid Karzay.
 
Komandan polisi perbatasan, Jenderal Haqnawaz Haqyar mengatakan mereka mencoba mengejar ketinggalan dari negara-negara lain.

“Sebagian besar negara lain punya kantor konsulat seperti ini di dalam bandara. Sekarang kami juga punya dan kami senang bisa memberikan visa bagi para investor dan pengusaha asing yang ingin masuk secara legal ke Afghanistan. Tapi karena kantor ini baru saja beroperasi, kami belum mengeluarkan visa,” papar Haqnawqaz Haqyar.
 
Investor asing juga bisa mendapatkan visa yang berlaku hingga tiga tahun. Ini berbeda dengan visa sebelumnya yang hanya berlaku enam bulan.

Pembangunan ekonomi dianggap sebagai langkah penting untuk mencegah negara itu kembali ke perang saudara, setelah sebagian besar pasukan internasional pimpinan Amerika Serikat ditarik keluar tahun lalu.
 
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Afghanistan, Abdul Shikeeb Mustaghni. “Pencapaian pertumbuhan ekonomi berada paling atas dalam daftar prioritas pemerintahan persatuan nasional. Kami ingin mendorong dan menarik investasi asing.”
 
Kementerian menyatakan mereka menargetkan investor dari Amerika Serikat, Kanada, Australia, Eropa, Jepang dan Rusia dengan skema visa baru ini.

Lembaga Dukungan Investasi Afghanistan atau AISA menyambut baik langkah ini. Tapi juru bicara lembaga itu, Ebrahim Shams, mengatakan ada tantangan lain yang perlu diatasi.
 
“Seperti keamanan, tata kelola pemerintahan yang buruk, penarikan pasukan asing dan transisi keamanan kepada pasukan Afghanistan serta masalah pemilu. Saya berharap dengan komitmen dan dukungan masyarakat internasional, masalah ini akan bisa kami atasi dan makin banyak investasi yang datang kemari,” papar Ebrahim Shams.
 
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.