Meski Picu Kontroversi, Kontrasepsi Gratis Tetap Diluncurkan di Filipina

Presiden Duterte mengeluarkan perintah eksekutif yang membolehkan instansi pemerintah mendistribusikan alat kontrasepsi gratis kepada enam juta perempuan miskin di negara itu.

Seorang petugas kesehatan di Puskesmas Bunawan di kota Davao sedang memasang kontrasepsi implan pada seorang ibu. (Foto: Mariel Gardiola)

Senin, 20 Februari 2017

-

Selama puluhan tahun, kontrasepsi, kondom dan pendidikan seks telah memicu perdebatan dan kontroversi di Filipina, negara berpenduduk mayoritas Katolik.

Tapi baru-baru ini, Presiden Rodrigo Duterte mengeluarkan sebuah perintah eksekutif. Dia membolehkan instansi pemerintah mendistribusikan alat kontrasepsi gratis kepada enam juta perempuan miskin di negara itu.

Madonna Virola dan Mariel Gardiola menyusun laporan soal peluncuran program ini di kota Davao Filipina selatan.

Para petugas kependudukan lokal di desa Bunawan sedang menjelaskan kepada para ibu yang hari ini akan menerima kontrasepsi gratis.

Melanie yang berusia 28 tahun adalah salah satu pasien yang hadir. Dia berharap bisa memasang kontrasepsi implan ini satu dekade lebih awal.

Melanie pertama kali hamil pada usia 12 tahun. Saat itu sebenarnya dia tetap ingin melanjutkan sekolah tapi dia tidak punya pilihan.

Sekarang dia punya empat anak. Untuk menghidupi keluarga, Melanie dan suaminya bekerja musiman di kebun mangga. Dia mengeluh kesulitan menyekolahkan anak-anaknya. 

 

Kasus Melanie bukan satu-satunya.

Jerrielyn Lewis, salah seorang petugas mengatakan dia sering melihat kasus serupa. Menurutnya ada banyak faktor yang memicu kehamilan remaja, mulai dari kemiskinan hingga budaya pop.

“Bahkan dalam film kartun ada materi seks dan kekerasan. Biasanya obat-obatan, seks dan kekerasan datang bersamaan,” jelas Jerrielyn. 

“Ini semua ada di televisi dan bisa ditonton semua umur jadi makin muda usia anak yang terpapar materi ini. Kami pernah memasang implan pada ibu dan anak perempuannya pada hari yang sama karena sang putri sudah punya dua anak.”

Petugas kependudukan seperti Jeff Fuentes menyambut baik perintah eksekutif Presiden Duterte ini. Perintah ini mendorong pelaksanaan program keluarga berencana atau KB dan pelayanan yang terkait lainnya.

“Ini akan mengatasi kebutuhan yang belum terpenuhi dalam program KB modern. Seperti kematian ibu, kematian bayi serta kehamilan remaja,” jelas Jeff.

Dia mengatakan kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan dimana angka kehamilan remaja di Filipina adalah salah satu yang tertinggi di kawasan Asia. 

Data dari Survei Demografi Kesehatan Nasional tahun 2013 menunjukkan satu dari 10 perempuan Filipina berusia antara 15 hingga 19 tahun telah memulai keluarga baru. 

Sebulan sebelum perintah eksekutif presiden ini keluar, Kementerian Kesehatan telah mengumumkan rencana pendidikan seks berbasis hak dan pendistribusian kondom di sekolah-sekolah menengah umum.

Tapi rencana ini ditentang Gereja Katolik. 

“Mereka sudah mendistribusikan kondom sebelumnya tapi apakah angkanya turun? Tampaknya tidak bahkan malah naik. Kami paham kalau mereka secara lembaga harus melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah ini. Tapi mungkin pemerintah bisa melakukan hal lain selain bagi-bagi kondom."

- Pastor Jerome Secillano.

Kementerian Kesehatan, setelah berbicara dengan para orang tua, kemudian memutuskan untuk menyerahkan distribusi kondom ke pusat kesehatan setempat. Tapi mereka tetap menjalankan rencana untuk menerapkan pendidikan seks yang komprehensif di sekolah-sekolah.

Kontrasepsi dan pendidikan seks telah lama menjadi isu sensitif di Filipina.

Sebagai contoh, Kongres butuh waktu 12 tahun untuk meloloskan UU Kesehatan Reproduksi pada 2012.

Kelompok antiaborsi berunjuk rasa menentang UU itu.

Kasus ini bahkan masuk ke Mahkamah Agung tahun lalu, yang berakhir dengan pelarangan peredaran alat kontrasepsi. 

 

Perintah penahanan sementara atau TRO secara hukum mencegah pemerintah untuk mengadakan dan mendistribusikan alat-alat dan perangkat untuk memasang kontrasepsi.

Berikut penjelasan Jerrielyn Lewis tentang dampak dari keputusan itu.

“Anda tidak bisa bilang tidak kepada seorang ibu yang sudah punya beberapa anak yang mencari intervensi kesehatan. Apakah karena ada TRO itu kita harus mengecewakan dia? Ini membuat para pekerja kesehatan kecewa.”

Tapi perintah eksekutif presiden telah membalik kondisi ini. 

Ini artinya kontrasepsi implan dan jenis kontrasepsi lainnya sekarang bisa didistribusikan oleh pegawai pemerintahan dan pasokan tidak diperoleh dengan dana pemerintah.

Dan petugas kesehatan dari pemerintah daerah seperti Jerrielyn Lewis bisa memberikan informasi kepada para pasiennya soal pilihan apa yang mereka punya.

Meski masih ada penentangan yang kuat dari Gereja, ibu muda seperti Melanie berharap keputusan praktis yang dia ambil akan dihormati.