Ketika Uang Bicara; Korupsi Merajela di Afghanistan

Warga Afghanistan membayar suap lebih dari 40 triliyun rupiah tahun lalu.

Senin, 16 Jan 2017 11:03 WIB

Mural antikorupsi di Kabul. (Foto: Shadi Khan Saif)

Mural antikorupsi di Kabul. (Foto: Shadi Khan Saif)



Sebuah penelitian baru-baru ini yang dilakukan lembaga antikorupsi, Integrity Watch, menunjukkan kalau warga Afghanistan membayar suap lebih dari 40 triliyun rupiah. Itu baru data tahun lalu.

Jumlah ini jauh lebih besar dari pemasukan pemerintah pusat dalam satu tahun.

Seperti yang dilaporkan Shadi Khan Saif dari Kabul, Afghanistan harus menempuh jalan panjang untuk membasmi korupsi yang sudah berakar dalam.

Mulai dari menjadi pegawai negeri bergaji tinggi, mengamankan kontrak yang menguntungkan, hingga mendapatkan kartu identitas atau KTP, uang yang bicara di Afghanistan.

Penduduk Kabul, Obaidullah Gulyar, 27 tahun, sudah empat kali mendatangi kantor pembuatan KTP di Kabul untuk mendapatkan kartu baru.

“Para petugas terus mengulur-ulur pengurusan KTP saya tanpa alasan. Saya sudah katakan terus terang jangan harapkan saya mau membayar suap. Saya seorang mahasiswa kedokteran dan tidak akan membayar suap sepersen pun,” kata Gulyar.

Hanya dengan begitu KTP dia akhirnya diproses.

Tapi tidak semua orang di Afghanistan berpendidikan dan cukup berani seperti Gulyar untuk melawan lingkaran setan birokrasi dan korupsi.

Sebuah penelitian Desember lalu yang dilakukan pengawas antikorupsi di negara itu, Integrity Watch, mengungkapkan sekitar40 triliyun rupiah suap dibayarkan tahun lalu. Jumlah ini meningkat hampir 50 persen dibandingkan tahun 2014.

Survei ini menunjukkan setelah ketidakamanan dan pengangguran, korupsi adalah masalah terbesar ketiga yang dihadapiAfghanistan.

Sayed Ikram Afzali adalah direktur eksekutif Integrity Watch di Afghanistan.

“Survei Korupsi Nasional mengungkapkan kalau keadaan pemerintahan berada di tingkat yang rendah dan angka korupsi mencapai nilai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jumlah uang yang diberikan sebagai suap tahun ini mencapai 40 triliyun rupiah, dimana ada penambahan 13 triliyun dibandingkan survei sebelumnya,” ungkap Afzali.

Sejak jatuhnya rezim Taliban pada akhir 2001, masyarakat internasional telah mengucurkan lebih dari 100 miliar dolar atau 1300 trilun rupiah kepada negara yang porak poranda akibat perang itu.

Tapi uang itu sebagian besar telah terbuang sia-sia karena lembaga-lembaga yang mengelolanya rapuh dan korup.

Inamul Haq, seorang warga Kabul, melihat jalan dari daerahnya ke kota dibangun ala kadarnya. Setelah rusak, jalan itu dengan tergesa-gesa dibangun lagi tiga kali dalam beberapa tahun.

“Kita melihat dalam 15 tahun terakhir kontrak pembangunan diperdagangkan oleh dua atau tiga kontraktor dimana semua orang mengambil bagian. Akhirnya hanya sejumlah kecil dana yang benar-benar dibelanjakan untuk proyek pembangunan,” kata Haq.

Pemerintah Afghanistan sangat bergantung pada bantuan asing yang punya banyak persyaratan. Sehingga mereka berupaya keras untuk membuktikan kalau sudah melakukan segalanya untuk menanggulangi korupsi.

Presiden Mohammad Ashraf Ghani diketahui bekerja siang dan malam meneliti setiap dokumen pengadaan. Dia secara pribadi juga langsung mewawancarai setiap individu yang akan menduduki pos penting dalam pemerintahan.

Tapi Humera Ayubi, seorang anggota parlemen perempuan terkemuka dan anggota komite antikorupsi parlemen, percaya masih banyak hal yang harus dilakukan.

“Kondisinya tidak selalu seperti ini. Kami punya pemerintahan di masa lalu yang benar-benar tidak mengenal korupsi. Hanya beberapa individu di tingkat yang paling rendah yang akan menerima suap dengan perasaan bersalah dan semua orang mengutuk orang seperti itu. Tapi saat ini belum ada kemauan politik yang kuat melawan korupsi meski para pejabat pemerintahan mengklaim sudah melakukannya,” kata Ayubi.

Bangsa Afghanistan yang ulet terus menolak budaya korupsi ini dengan berbagai cara.

Art Lords adalah gerakan relawan lokal yang memerangi korupsi dengan cara yang unik, termasuk membuat mural sekitar Kabul.

Gerakan ini belum lama memenangkan penghargaan global untuk pendekatan kreatif mereka untuk meningkatkan kesadaran tentang korupsi.

“Kami bekerja untuk generasi muda dan memastikan mereka tidak memanjakan diri dalam siklus yang mengerikan ini. Sekaligus meyakinkan mereka kalau keadilan, kebenaran dan loyalitas adalah dasar dari apa yang benar,” tutur Omaid Sharifi, presiden gerakan itu.

Untuk saat ini di Kabul, proses ini sedang berjalan.

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Penggantian Ketua DPR Dinilai Tak Perlu Tergesa-gesa

  • PKB: Keputusan Golkar Terkait Posisi Setnov Menyandera DPR
  • Mendagri: Usulan Tim Gubernur Anies Melebihi Kapasitas yang Diatur Undang-undang
  • Golkar Resmi Dukung Khofifah-Emil di Pilkada Jatim