Protes di Kabul terkait kata Afghanistan dalam KTP. (Foto: Mudassar Shah)

Protes di Kabul terkait kata Afghanistan dalam KTP. (Foto: Mudassar Shah)

Pemerintah Afghanistan pernah mengumumkan sistem kartu tanda penduduk nasional terkomputerisasi akan diluncurkan pada 2010, lima tahun silam. 

Tapi hingga kini kartu itu belum dikeluarkan.

Sejauh ini ada beberapa masalah yang menghadang, tapi yang paling kontroversial adalah soal kata 'Afghanistan'.

Dari Kabul, Mudassar Shah menyusun laporan ini untuk Anda.

Ratusan orang yang hampir semuanya laki-laki berkumpul untuk berujuk rasa di Kabul.

Mereka menuntut kata Afghanistan dimasukkan dalam usulan Kartu Penduduk Nasional.

Pemilik toko Shah Muhammad, yang berusia 26 tahun, adalah salah satu pengunjuk rasa. Dia rela menutup tokonya demi ikut unjuk rasa.

“Penghasilan utama saya memang dari toko tapi saya kira tidak akan masalah kalau toko ditutup beberapa hari. Afghanistan adalah identitas saya. Ini warisan sejarah dan harus diwariskan ke generasi berikutnya. Jadi saya tidak bisa menerima kalau kata itu tidak masuk dalam KTP nasional,” papar Shah Muhammad.

Polisi menggunakan meriam air untuk menghentikan demonstran memasuki kantor-kantor pemerintah.

Karena tidak bisa masuk, para pengunjuk rasa mulai menari di alun-alun Pashtun Watt, di pusat kota Kabul.

Khalil Kakar adalah seorang pengacara. Dia berpraktik di Kabul dan ikut bergabung dengan aksi protes ini.

“Presiden Afghanistan adalah penjaga konstitusi tapi dia gagal bertindak sesuai konstitusi. Konstitusi menyebut orang yang tinggal di Afghanistan adalah orang Afghanistan. Karena itu presiden seharusnya mengeluarkan dekrit untuk memasukkan kata Afghanistan.”

Mereka yang bergabung dengan aksi unjuk rasa mengatakan mereka marah karena masalah ini tidak disuarakan di Parlemen.

Pemimpin unjuk rasa, Faiz Ahmad Zaland, mengatakan mereka tidak akan kompromi dengan tuntutan untuk memasukkan kata ‘Afghanistan"’ ke dalam KTP nasional.

“Kami akan mengumpulkan lebih banyak orang di depan gedung Parlemen. Dan kami akan memblokir semua jalanan utama yang menuju Kabul, jika tuntutan kami tidak ditanggapi dengan serius,” tekad Faiz Ahmad Zaland.

Rencana untuk membuat kartu identitas terkomputerisasi pertama kali diusulkan pada tahun 2010.

Tapi peluncurannya terus ditunda setelah etnis minoritas menyuarakan penentangannya terhadap masuknya kata ‘Afghanistan’.

Mereka mengatakan kata itu akan melihat etnis minoritas terpinggirkan secara politis.

Latif Abbasi adalah orang Hazara. Dia berpendapat kata ‘Afghanistan tidak berlaku untuk semua orang.

“Kata Afghanistan digunakan semata-mata untuk orang  Pashtun, sementara ada orang-orang dari klan dan suku lainnya juga hidup di Afghanistan. Jadi mengapa kata ‘Afghanistan’ harus ditulis dalam KTP mereka? Tidak ada negara lain yang memasukkan etnis di KTP mereka, jadi mengapa di sini harus?”

Kelompok minoritas menyebut etnis Pashtun bukanlah penduduk mayoritas tapi kuat secara politik. Itu sebabnya mereka menolak melakukan sensus selama beberapa dekade.

Bila nanti KTP nasional akhirnya diluncurkan, diperkirakan ada 30 juta warga Afghanistan akan mendapatkan kartu ini untuk tahap awal.

Sistem baru ini diharapkan bisa membantu meningkatkan keamanan dan menjamin pemilu yang adil.

“Ini menjadi isu politik di antara warga Afghanistan. Jika mayoritas menginginkannya maka mengapa ada beberapa orang yang menolak memakai kata ‘Afghanistan’ didengarkan? Pertama, saya orang Afghanistan dan saya juga adalah orang Pashtun, Tajak, Hazara atau Uzebk atau sebagainya,” kata Shinkai Karokhail, aktivis parlemen dan politik dari suku Pashtun.

Tapi tidak semua etnis minoritas menentang rencana tersebut.

Mujib Azizi yang berusia 40 tahun adalah peneliti di Kabul. Dia adalah orang Tajik tapi dia tidak melihat ada masalah dengan penggunaan kata Afghanistan.

“Saya orang Tajik Afghanistan. Karena itu seharusnya bukan sebuah masalah besar jika kata Afghanistan tertulis di KTP saya. Saya merasa bangga dikenal sebagai orang Afghanistan. Menurut saya menentang 'kata Afghanistan' adalah masalah politik. Padahal negara ini sudah punya banyak masalah lain dan bukan saatnya kita saling bertentangan satu sama lain.”

Pervez Khan adalah seorang dosen yang mengajar ilmu politik. Soal kata ini harus ditarik ke suatu tempat, jika tidak masalah ini akan tambah konyol.

“Orang yang menentang kata 'Afghanistan' juga akan menentang nama negara Afghanistan, dan selanjutnya keberatan dengan mata uang yang disebut 'Afghani’. Jadi haruskah kita mengubah nama negara dan mata uang untuk membuat mereka puas?”

Tidak diragukan lagi, perdebatan soal identitas Afghanistan ini akan terus berlanjut.

 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!