(Foto: https://twitter.com/hashtag/nofeetilllowfee)

(Foto: https://twitter.com/hashtag/nofeetilllowfee)

Para orangtua di Pakistan melakukan aksi protes nasional terhadap sekolah swasta. Ini mereka lakukan setelah kenaikan iuran yang sangat tinggi di sekolah-sekolah itu.

Kegagalan pemerintah memperbaiki mutu pendidikan sekolah negeri, membuat  keberadaan sekolah swasta makin diminati dalam beberapa tahun terakhir.

Tapi aktivis pendidikan mengatakan dua sistem ini bisa berujung pada perpecahan dan ketidakadilan sosial. 

Naeem Sahoutara menyusun laporannya dari Karachi.

Para orang tua yang frustasi bergabung dalam aksi unjuk rasa menuntut pemerintah mengambil langkah terhadap sekolah-sekolah swasta yang menarik uang sekolah sangat tinggi.

Ahmed Khan, ayah dari dua anak yang bersekolah di sebuah sekolah swasta Karachi, menjelaskan penyebabnya.

“Selama 10 tahun belakangan ini, orang tua menderita karena sekolah swasta terus menaikkan uang sekolah. Tapi sayangnya sekolah swasta di Karachi tidak memberikan pendidikan yang bermutu. Mereka hanya menarik uang sekolah tinggi atas nama pendidikan berkualitas. Sekolah swasta ini jadi seperti mafia. Mereka merampok uang kami.”

Penghasilan Ahmed Khan sekitar 13 juta rupiah per bulan dan separuhnya digunakan untuk biaya pendidikan anak-anaknya.

Dia adalah wakil direktur Dinas Pendidikan di Provinsi Sindh. Tapi dia tidak mau menyekolahkan anak-anaknya di sekolah negeri karena mutunya sangat rendah.

Sebagian besar masyarakat tidak mampu menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Dan setelah kenaikan uang sekolah baru-baru ini, situasinya makin sulit bahkan bagi orangtua seperti Khan.

“Saya berasal dari kelas menengah dan saya ingin menyekolahkan anak-anak saya ke sekolah yang bagus agar dapat pendidikan yang lebih baik. Sekolah swasta menarik biaya tambahan atas nama kegiatan ekstra kurikuler seperti buku, dll. Tapi kenyataannya, mereka menarik biaya tambahan untuk semua layanan tambahan diluar biaya sekolah,” ungkap Ahmed Khan.

Setelah pemerintah mengenakan pajak atas berbagai layanan di sektor swasta, sekolah swasta menaikkan biaya sekolah hingga 20 persen bulan Agustus ini. Di berbagai kota di seluruh Pakistan, orangtua turun ke jalan untuk memprotes kebijakan itu.

Syed Ali Wajid, ayah dari tiga anak, memimpin aksi protes di Karachi.

“Sekolah-sekolah swasta dulu setiap tahun menaikkan biaya sekolah sebesar 15 persen. Tapi tahun ini kenaikkan mencapai 18 sampai 20 persen setiap bulan. Setelah saya menerima pesan teks dari orangtua lainnya, kami mulai berkampanye.”

Beberapa orang tua bahkan mengambil tindakan hukum setelah anak-anak mereka dikeluarkan dari sekolah karena tidak mampu membayar uang sekolah.

Bulan lalu, Pengadilan Tinggi di Karachi menyatakan salah satu sekolah swasta, Sekolah Generasi, tidak bisa memaksa orangtua untuk membayar uang sekolah.

Selama beberapa tahun terakhir, sektor pendidikan swasta mengalami kemajuan pesat karena kualitasnya yang lebih unggul.

“Berdasarkan Konstitusi pasal 25-A, pemerintah wajib menyediakan pendidikan dasar gratis. Itu tugas pemerintah bukan kami. Pemerintah memberlakukan pajak yang berbeda pada kami. Tapi kamilah yang menyediakan pendidikan berkualitas. Kami sudah mencoba berbagi beban itu tapi kami masih disalahkan,” kata Mirza Kashif Ali Baig, Presiden Federasi Sekolah Swasta Seluruh Pakistan.

Hampir setengah dari penduduk Pakistan buta huruf. Menurut Konstitusi, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan gratis sampai kelas 10, untuk setiap anak.

Tapi standar pendidikan di sekolah-sekolah negeri sangat rendah. Banyak sekolah kekurangan perlengkapan dasar seperti meja, air minum yang bersih dan toilet.

Orang tua yang ingin anak-anak mereka mendapat pendidikan yang bagus memilih sekolah swasta, itu jika mereka mampu kata Sohail Qureshi.

“Tidak seorang pun ingin anak-anak mereka bersekolah di tempat yang mutunya rendah. Jika sekolah-sekolah negeri meningkatkan standarnya, maka tidak ada yang menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah swasta.”

Perdana Menteri Muhammad Nawaz Sharif telah memerintahkan penyelidikan soal kenaikan biaya ini dan berjanji akan mengatasi masalah tersebut.

Tapi aktivis pendidikan Ibrahim Abbas mengatakan ini hanya satu solusi dari beragam masalah yang ada dalam sistem pendidikan umum.

“Penyebab utamanya adalah korupsi besar-besaran di birokrasi. Selain itu kurangnya kemauan politik dalam mengembangkan sektor pendidikan. Jika Anda melihat secara mendalam masalah ini, Anda mungkin sampai pada kesimpulan jika masyarakat rendah dan menengah mendapat pendidikan, mereka mungkin akan meminta lebih banyak hak. Jadi tampaknya ada agenda tersembunyi untuk tetap membuat mereka buta huruf.”

Pengunjuk rasa lain seperti Khadijah Fatima, khawatir rendahnya standar sekolah negeri akan mengakibatkan perpecahan sosial. “Seharusnya ada satu silabus yang digunakan di seluruh Pakistan. Seharusnya tidak ada pembedaan antara anak miskin dan kaya.”

 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!