Krisis Kontrasepsi Gratis Di Filipina

"Badan legislatif Filipina memotong anggaran untuk kontrasepsi."

Badan legislatif Filipina memotong anggaran untuk kontrasepsi.

Ini berarti keluarga miskin, yang mengandalkan pil KB, kondom dan kontrasepsi gratis lain, tidak lagi bisa mendapatkannya. 

Jodelle Tesorio dan Ariel Carlos mencari tahu apa dampak aturan ini di Palawan, Filipina.

Sekelompok ibu-ibu sedang mengobrol dengan riang sebelum pertemuan mereka dimulai. Seorang ibu bahkan bercanda dengan bertanya siapa yang akan hamil berikutnya.

Salah satu peserta pertemuan adalah Elvie Ubod yang berusia 40 tahun. Dia hamil anak ke-10. Anak pertamanya lahir prematur dan meninggal setelahnya. Elvie mengaku tidak ingin punya anak lagi karena hidupnya sudah sangat sulit.

Hari ini, seorang pekerja kesehatan dari LSM Roots of Health memberikan ceramah tentang kesehatan dan hak reproduksi seksual.

Elvie menghadiri pertemuan Roots of Health agar bisa memeriksakan kehamilannya secara gratis. Awalnya dia menerima pil kontrasepsi gratis dari puskesmas.

“Awalnya saya minum pil KB. Tapi kemudian berhenti karena saya merasa tubuh saya tidak enak. Ketika berhenti minum pil itulah saya langsung hamil,” ungkap Elvie.

Elvie adalah ibu rumah tangga dan suaminya nelayan. Mereka harus hidup dengan uang kurang dari 50 ribu rupiah sehari. Akibatnya mereka tidak mampu membeli makanan yang cukup untuk seluruh keluarga dan menyekolahkan anak-anaknya.

Mereka mengandalkan alat kontrasepsi gratis untuk membatasi jumlah anak yang mereka miliki.

Mereka menjadi salah satu keluarga yang terpengaruh dengan keputusan legislatif Filipina yang menghapus anggaran kotrasepsi tahun ini senilai 300 milyar rupiah.

Bidan dari Roots of Health, Belle Contezano, mengatakan pemotongan anggaran ini seperti memotong kaki seseorang.

“Ini dampaknya luar biasa. Ketika masih ada anggaran, puskesmas kerap kehabisan kontrasepsi. Tapi sekarang harganya akan melonjak karena anggaranya dihapus.”

Anggaran itu seharusnya untuk mendukung implementasi penuh dari UU Kesehatan Reproduksi. UU ini butuh waktu dua dekade untuk disahkan karena besarnya penolakan kelompok Katolik di sana. 

Mahkamah Agung menyatakan UU itu sesuai konstitusi tahun 2014, mengabaikan keluhan Gereja dan kelompok konservatif lainnya.

Tapi awal bulan ini, komite bersama di Kongres dan Senat tidak menyetujui anggaran untuk kontrasepsi.

“Ini tindakan yang tidak sesuai UU. Bahkan diantara para senator sendiri, mereka mengeluh ini dilakukan dengan cara yang tidak etis,” kata Aktivis kesehatan reproduksi, Amina Evangelista-Swanepoel.

Salah satu senator yang berada dibalik pemotongan ini adalah Tito Sotto. Dia secara terbuka mengakuinya. Sotto merupakan salah satu yang menentang UU Kesehatan Reproduksi. 

Amina mengatakan mereka tidak menyadari apa efeknya langkah itu terhadap masyarakat miskin dan terpinggirkan.

“Langkah ini merugikan warga Filipina yang membutuhkannya. Prioritas pertama warga miskin di negara ini adalah makanan, lalu tempat tinggal, pendidikan, baru kesehatan. Jadi meski mereka tidak mampu punya bayi lagi, uang yang mereka punya digunakan untuk membeli beras. Mereka tidak akan membeli alat kontrasepsi yang mereka butuhkan untuk mengontrol kesuburan mereka.”

Satu set pil kontrasepsi harganya sekitar 13 ribu rupiah. Bagi orang Filipina dengan penghasilan tinggi dan menengah, harga ini mungkin tidak masalah. Tapi bagi mereka yang hidup dibawah 13 ribu per hari, ini sangat sulit. Dan 25 persen penduduk Filipina hidup dalam kemiskinan.

Amina mengatakan dampak pemotongan anggaran ini sangat berbahaya.

“Karena akan menyebabkan makin banyak kehamilan yang tidak direncanakan, ada banyak orang yang hamil tapi tidak menginginkannya. Mereka mungkin tidak melakukan pemeriksaan kandungan karena tidak berencana untuk hamil. Ini akan menyebabkan masalah seperti kematian ibu dan bayi. Bagi yang tidak mau punya bayi lagi, mrereka akan melakukan aborsi.” 

Meski aborsi adalah tindakan ilegal di Filipina, setiap tahun kasus aborsi mencapai 500 ribu kasus kata para aktivis kesehatan.

Filipina punya angka kehamilan remaja tertinggi di Asia Tenggara serta angka kematian ibu yang cukup tinggi.

UU Kesehatan Reproduksi tidak hanya membahas pengendalian populasi tapi juga langkah yang komprehensif untuk memberikan pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja, penguatan perempuan dan hak asasi manusia.

Bagi Amina Swanepoel, anggota parlemen yang menghapus anggaran kontrasepsi ini melanggar hukum.

“Saya percaya tindakan mereka ini melanggar hukum jadi mungkin akan ada tindakan hukum terhadap mereka. Tapi pada saat ini, gerakan lebih difokuskan untuk mendapatkan alokasi dana sebelum pemilu.”

Kementrian Kesehatan menyatakan mereka akan mencari sumber dana lain seperti bantuan luar negeri.

Tapi untuk saat ini alat kontrasepsi gratis ini akan segera habis.

LSM seperti Roots of Health berupaya untuk mengisi kesenjangan ini. Mereka memperkirakan akan kewalahan dengan permintaan kontrasepsi gratis jika pusat pemerintah tidak bisa menyediakannya.

• Jofelle Tesorio dan Ariel Carlos
• Kontrasepsi Gratis
• UU Kesehatan Reproduksi
• Parlemen Filipina