Tom Iljas. (Foto: Ric Wasserman)

Tom Iljas. (Foto: Ric Wasserman)

Tahun 1965 akan selalu dikenang sebagai tahun genosida di Indonesia. Sebuah kejahatan yang masih bergema sampai hari ini, dimana keluarga korban dan pelaku, masih berhadapan satu sama lain dan tak jarang kadang dalam keseharian.

Ric Wasserman menyusun laporan soal penyiksaan masa lalu dan kini ini, setelah bertemu Tom Iljas, pria kelahiran Sumatera Barat 77 tahun silam. 

Tom dideportasi dari Indonesia Oktober tahun lalu karena mencoba mengidentifikasi kuburan massal di mana ayahnya dimakamkan. 

Film dokumenter besutan Joshua Oppenheimer ‘The Act of Killing’ atau Jagal menceritakan pembantaian massal orang-orang yang dikaitkan dengan komunis di Indonesia tahun 1965 - dari sudut pandang para pembunuh.

Meski mereka menjadi penyebab kematian hingga satu juta orang, mereka tidak dihukum.

Mereka yang mengaku menjadi pelaku pembunuhan di masa lalu, kini banyak yang menjadi pahlawan. Tapi tidak untuk Tom Iljas ...

Sambil minum kopi di flatnya di pinggiran Stockholm, Tom menceritakan kisahnya.

“Saya mendapat beasiswa belajar mekanisme pertanian ke Beijing oleh Pemerintah Sukarno. Pendidikan saya selesai pada September 1965 ketika kudeta berlangsung. Ayah saya dibunuh militer pada November 1965. Sejak itu saya tidak bisa pulang ke rumah,” kisah Tom.

Tom sangat ingin mengunjungi makam ayahnya, tapi tidak tahu harus mencari kemana. 

Oktober tahun lalu Tom, yang kini adalah warga negara Swedia, bertemu mahasiswa dari desanya. Mahasiswa itu bercerita ada dua saksi yang bisa menunjukkan tempat kuburan massal di mana ayahnya dan 40 orang lainnya dibuang.

Jika Tom ingin mencari makam ayahnya ia harus segera pulang – mumpung saksinya masih hidup. Tom pulang untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun.

“Dua saksi membawa kami ke kuburan itu, tapi sebelum kami sampai di sana, sekelompok orang menghadang jalan kami. Saya bilang hanya ingin berdoa di atas kuburan, tapi mereka tidak membolehkan. Kami dipaksa meninggalkan tempat itu. Polisi berpakaian preman kemudian menghentikan mobil kami, mengambil kunci mobil, dan menahan kami selama 24 jam. Mereka menuduh kami membuat film tentang genosida,” kata Tom.

Dan tidak berhenti sampai di situ. Ketika polisi melihat paspor Swedia Tom, mereka memeriksanya selama lebih dari dua hari. Lalu mereka mendeportasinya dan dia masuk daftar cekal.

Keselamatan penduduk lokal yang ingin membantu Tom menemukan makam ayahnya juga terancam.


Sudah 17 tahun sejak proses "reformasi" di Indonesia - tapi hantu dari masa lalu masih menghantui negara ini.

Pengalaman Tom Iljas juga nampak dalam adegan film dokumenter baru Joshua Oppenheimer berjudul ‘Senyap’.

Dalam film itu tokoh protagonis, seorang tukang kacamata keliling yang kakaknya disiksa dan dibunuh milisi lokal tahun 1965, mendengarkan percakapan dua warga desa. 

Jadi seberapa jauh Indonesia sudah membangun demokrasi, akuntabilitas dan hak asasi manusia sejak era Presiden Suharto?

Jika ada orang di Swedia yang bisa menjelaskan posisi Indonesia dalam proses reformasi, itu adalah Duta Besar Indonesia untuk Swedia, Dewa Sastrawan.

“Ketika kami memulai reformasi, komitmen terbesar kami sebagai bangsa adalah bagaimana mengembalikan militer ke barak. Sebelum reformasi, ada kontrol yang sangat terpusat dan kuat dalam pemerintahan yang dilakukan militer. Sekarang itu sudah tidak ada.” 

Duta Besar Sastrawan sudah menonton kedua film Oppenheimer dan dia merasa tersentuh.

Dia adalah diplomat pertama Indonesia yang membahas film ini secara terbuka dengan pembuatnya.

“Ketika saya menonton film ini dan tentu saja berbicara dengan Joshua, secara pribadi, ini bagian dari transparansi yang kami miliki saat di Indonesia,” ungkap Sastrawan.

Tapi film Joshua menunjukkan kalau masa lalu tidak begitu jauh seperti yang dipikirkan Duta Besar Sastrawan.

Film-filmnya tidak diputar di TV atau bioskop di Indonesia meski ‘Senyap’ masuk menjadi nominasi Piala Oscar tahun ini.

“Kita tidak bisa berharap orang akan membuka pikiran mereka untuk bicara tentang masa lalu atau masa kini. Ini adalah bagian dari proses demokrasi di Indonesia,” kata Sastrawan.

Tom Iljas melihat fotonya di makam sang ibu di desanya dan terkenang betapa hampir dekatnya kesempatan melakukan penghormatan terakhir kepada ayahnya.

Transparansi Indonesia baru yang dikatakan Duta Besar Sastrawan belum dirasakannya.

Tom Iljas setuju kalau reformasi memberikan dampak positif, salah satunya dengan terbitnya banyak buku tentang pembantaian 65. Tapi kata "k" kata masih berbahaya, katanya.

Rakyat punya hak untuk berorganisasi selama itu tidak ‘berbau komunis’.

Duta Besar Sastrawan bertemu Tom tak lama setelah Tom kembali ke Swedia.

“Kami sudah berteman sejak saya tiba di sini pada 2012. Saya bertanya pada Tom, ‘Apa yang terjadi?’ Kata Tom itu bukan larangan permanen, hanya sementara. Kami akan kembali. Jika Anda bertanya kepada saya apa kejahatan yang dia lakukan? Saya tidak tahu. (tertawa)”

 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!