Korban perang anti-narkoba di Filipina tengah dievakuasi petugas. (Foto: Kate Lamb)

Korban perang anti-narkoba di Filipina tengah dievakuasi petugas. (Foto: Kate Lamb)

Lebih dari tiga ribu orang tewas di Filipina dalam tiga bulan terakhir. Mereka menjadi korban aksi pemberantasan kejahatan dan peredaran obat-obatan yang dilakukan Presiden baru Filipina, Rodrigo Duterte.

Belum lama ini Kate Lamb berkunjung ke ibukota Manila untuk mencari tahu soal kasus ini. Dan sana dia berjumpa seorang bekas pastor yang kini menjadi aktivis HAM, Max de Mesa.

Max mengatakan pembunuhan tanpa proses persidangan sedang terjadi dan ini sama menakutkannya dengan saat diberlakukannya darurat militer di masa lalu.

Max de Mesa sedang menunjukkan pada saya dokumen 21 ribu kasus yang disimpan di tempat ini. Dokumen-dokumen itu berisi laporan tentang kasus-kasus kekerasan yang terjadi selama pemberlakuan darurat militer.

Semua dokumen ini disimpan dalam lemari besi tua abu-abu yang memenuhi satu dinding di Museum Keberanian dan Perlawanan di Kota Quezon.

Dinding lain di museum ini dilapisi dengan potret hitam putih. Mereka adalah orang-orang yang dihilangkan secara paksa, dibunuh, atau ditahan sebagai tahanan politik.

Foto Max muda juga ada di dinding itu.

“Saya seorang bekas imam. Saya dituduh merekrut jemaat gereja untuk menjadi pasukan Tentara Rakyat Baru, dengan cara memutar film tentang itu,” kisah Max.

Max ditahan karena diduga punya hubungan dengan Tentara Rakyat Baru (NPA), sebuah partai komunis. Dia dipenjara tidak jauh dari sini dan dia bisa mendengar bila ada anggota jemaatnya yang disiksa.

Saat ini Max adalah ketua Aliansi Hak Asasi Manusia Filipina dan dia bekerja di  gedung yang sama dengan museum ini.

Barang-barang yang dipamerkan meliputi karya seni dan patung yang dibuat para tahanan politik di penjara, poster tua, dokumen dan laporan-laporan, kamera dan alat rekam lainnya yang digunakan di masa itu. Di museum itu bahkan ada replika sel isolasi.

Saat mengajak saya berkeliling, Max bercerita di tahun 70-an hingga 80-an, mayat tidak dikenal muncul di jalan, dengan kepala terbungkus selotip dan tanda-tanda di tubuh mayat yang melabel mereka komunis.

Saat ini metode yang sama persis digunakan dalam perang melawan narkoba. Hanya saja tanda-tanda di mayat yang dibuang tertulis 'pengedar narkoba' bukan komunis.

“Jenis aksi main hakim sendiri, baik terbuka dan diam-diam akan berhasil, sehingga tidak ada yang bertanggung jawab. Bahkan beberapa dilakukan secara terbuka. Bahkan ada aksi pemenggalan kepala. Dari yang kami lihat, ada kemungkinan menuju ke arah sana bahkan bisa lebih buruk,” tutur Max.

Bekas diktator Ferdinand Marcos mengumumkan darurat militer di Filipina pada tahun 1972. Langkah ini diklaim Marcos bisa dibenarkan untuk menghentikan ancaman komunisme.

Dalam periode itu ada lebih dari dua ribu orang dieksekusi, tujuh ribu orang disiksa, dan sekitar seribu orang dihilangkan paksa.

Bila dulu musuhnya komunis maka kini musuhnya adalah narkoba kata Max.

“Siapa saja yang mengkritik atau memprotes pemerintah, akan dilabeli komunis. Dan saat ini bila Anda berbicara dengan seseorang, Anda bisa dituduh pecandu narkoba atau bekerja untuk seorang bandar.”

Presiden Duterte terpilih karena janjinya untuk memberantas kejahatan dan peredaran narkoba dalam enam bulan. Dia bahkan bercanda soal akan kembali memberlakukan darurat militer dan akan menggemukan ikan di Teluk Manila dengan mayat para pengedar narkoba.

Kelompok hak asasi manusia internasional mengutuk lebih dari tiga ribu pembunuhan yang telah terjadi dan janji presiden yang akan mengampuni aparat penegak hukum jika mereka didakwa melakukan kesalahan. Ini secara efektif mengeluarkan lisensi untuk membunuh.

“Kebijakan yang bisa mengubah aturan itu sangat berbahaya,” tukas Max. “Karena kita yang memimpin, kita bisa melakukan ini dan hukum bisa digunakan untuk kepentingan kita. Dan tidak perlu pusing dengan masalah hak asasi manusia.”

Meski ada kecaman dari masyarakat internasional, perang anti-narkoba Duterte ini tampaknya sangat populer di dalam negeri.

Narkoba dan kejahatan dilihat sebagai masalah besar dan Duterte secara efektif berhasil mengatasi masalah  ini di saat yang tepat.

“Ini membangkitkan sesuatu yang mungkin kita dengar terjadi di negara lain. Dimana masyarakat yang frustrasi bertemu dengan sosok karismatik. Dan tiba-tiba melabeli daerah-daerah sebagai komunitas yang lebih tinggi dan yang lainnya lebih rendah dan harus disinggirkan,” kata Max.

Dan tampaknya gagasan itu menjadi inti dari rencana Duterte, mengabaikan hak asasi manusia. Dan kekhawatiran yang muncul adalah soal sejauh apa Duterte akan melangkah. 

 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!