Presiden AIIB Jin Liqun. (Foto: Ric Wasserman)

Presiden AIIB Jin Liqun. (Foto: Ric Wasserman)

Jin Liqun punya sebuah misi - membangun Bank Investasi Infrastruktur Asia atau AIIB, sebagai bank investasi terkemuka di dunia.

Lembaga yang didirikan 57 negara dan 20 lainnya akan menyusul ini, berharap bisa menyiapkan infrastruktur di seluruh dunia - terutama di Asia.

Koresponden Asia Calling di Swedia, Ric Wasserman, berbincang dengan Presiden AIIB Jin Liqun, dalam sebuah wawancara radio eksklusif untuk Asia Calling.

Jin Liqun adalah bekas wakil menteri keuangan Tiongkok dan kini Presiden Bank Investasi Infrastruktur Asia atau AIIB.

AIIB yang baru dibentuk - dengan dukungan Tiongkok  - punya tujuan mendatangkan dana dalam jumlah besar untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur.

Salah satunya seperti menyiapkan jaringan komunikasi di Indonesia.

“Mereka negara kepulauan. Bagaimana cara menghubungkannya? Kadang membangun jembatan bukan ide yang bagus di sini. Dalam hal telekomunikasi, menurut saya kabel laut yang menghubungkan semua pulau menjadi sangat penting untuk menghubungkan masyarakat. Tapi siapa yang akan melakukannya?” tanya Liqun.

Infrastruktur sangat kurang di Asia dan AIIB mengklaim bisa dengan cepat mengatasi masalah ini. 

Dalam kasus Indonesia, ini terkait soal kerjasama pembiayaan multilateral.

“Google atau Facebook, dan perusahaan IT lainnya akan sangat tertarik. Tapi jika Anda meminta mereka melakukannya, mereka tidak akan mau melakukan hal semacam ini. Itu sebabnya lembaga yang berbeda bisa melakukan hal berbeda,” kata Liqun.

Amerika Serikat menolak untuk bergabung dengan AIIB - lebih karena soal mempertahankan hegemoni ekonomi dan kekuasaan.

Seorang pemenang Nobel di bidang ekonomi, Joseph Stieglitz, pernah mengatakan: Masalahnya adalah sistem keuangan yang unggul memungkinkan manipulasi pasar, spekulasi, dan perdagangan, tapi gagal di tugas intinya: intermediasi tabungan dan investasi dalam skala global.

AIIB menyambut baik kerja sama dengan apa yang bisa disebut sebagai pesaingnya, Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia.

Berbeda dengan Bank Dunia, yang mendanai proyek untuk mengurangi kemiskinan, AIIB akan tetap pada tujuannya yaitu mendukung pembangunan infrastruktur.

Dan Liqun mengatakan kita harus menyadari peran negara-negara kecil, terutama di Asia, di masa depan.

“Dua puluh atau 30 tahun dari sekarang negara-negara berkembang akan lebih besar dibandingkan dengan negara maju. Apakah ini mengkhawatirkan? Saya rasa tidak. Tapi kita harus siap menghadapi perubahan kekuatan antarnegara.”

Walau tidak menyebutnya secara langsung, tampaknya yang dimaksud Liqun adalah Tiongkok.

Kebijakan Tiongkok yang terkenal ‘satu sabuk - satu jalan’, menuai kritik.

Kebijakan ini menghubungkan Tiongkok dengan negara tetangga dengan memperbaiki sarana di darat maupun laut.

“Beberapa orang menduga Tiongkok bermaksud untuk mendominasi pembangunan  terutama di bidang ekonomi dan keuangan di kawasan. Ini tentunya tidak benar,” sanggah Liqun.

Tapi pembangunan infrastruktur, selain membantu pasar regional untuk berkembang, jelas akan meningkatkan penjualan dan distribusi barang murah Tiongkok .

“Tapi tidak ada proyek di ‘Satu Sabuk Satu Jalan’ bisa sukses tanpa sepenuhnya didukung oleh negara-negara tertentu di kawasan ini.”

Inilah rencana ambisius yang hendak dicapai AIIB. Jika saja mereka bisa meyakinkan Amerika Serikat kalau mereka bukan ancaman bagi lembaga keuangan Barat tapi mitra pembangunan yang setara.

Di lembaga ini, Tiongkok punya saham sekitar 25 persen, diikuti Inggris dan Brazil. Indonesia adalah pemegang saham terbesar keempat dengan janji akan mengucurkan dana senilai lebih dari 42 triliun rupiah.

“Negara-negara itu menyediakan sumber daya keuangan. Misalnya negara-negara Nordik yang sangat murah hati dalam memberikan bantuan pembangunan secara resmi,” jelas Liqun.

“Sebagai imbalannya, pembangunan di negara-negara yang mereka bantu, akan menguntungkan negara-negara Eropa dan berkembang lainnya.”

Harapannya Amerika Serikat akan segera menerima kalau mereka tidak bisa lagi menggunakan kekuasaannya untuk membuat keputusan mengenai pendanaan  multi-miliar dolar di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.

 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!