Elisa Hernandez mencuci pakaian di pinggir Sungai Boac. (Foto: Jason Strother)

Elisa Hernandez mencuci pakaian di pinggir Sungai Boac. (Foto: Jason Strother)

Selama berabad-abad banyak kekuatan asing datang ke Filipina untuk mengeruk kekayaan alam negeri itu seperti emas, tembaga dan mineral berharga lainnya.

Saat ini kekuatan itu dalam bentuk perusahaan tambang…tapi mereka meninggalkan kerusakan lingkungan yang luar biasa. 

Warga sebuah pulau di Filipina mengaku belum menerima kompesasi yang memadai dari sebuah perusahaan Kanada karena menyebabkan bencana tambang besar dua dekade silam.

Jason Strother menyusun laporan selengkapnya dari Provinsi kepulauan Marinduque.

Elisa Hernandez mencelup blus kuning ke air mengalir di sungai Boac lalu memukul-mukulkannya ke sebuah batu berwarna abu-abu.

Perempuan 73 tahun ini mencari uang dari mencucikan baju warga sekitar.

“Sungai ini seperti rumah kami. Dulu airnya bersih dan kami biasa menangkap banyak ikan di sini,” kisah Hernandez.

Tapi itu semua berubah pada Maret 1996. Saat itu pipa pembuangan di dalam tambang tembaga meledak, sekitar 20 kilometer ke arah hulu.

Akibatnya jutaan ton limbah tambang beracun, termasuk timah dan arsenik, membanjiri sungai. Ini termasuk bencana tambang terburuk dalam sejarah negara itu.

Bagi Hernandez dan ribuan warga Marinduque lainnya, yang kebanyakan petani dan nelayan, tumpahan itu membunuh sumber utama pendapatan mereka. Dan hingga kini tidak pernah pulih seperti sediakala.

“Setelah kejadian itu, saya mulai kena sakit kulit akibat racun yang ada di air. Sekarang saya sudah sembuh tapi orang-orang sudah tidak mau lagi saya mencuci pakaian mereka di sungai,” kata Hernandez.

Hernandez termasuk pihak yang menggugat Barrick Gold Corp sejak satu dekade silam. Ini adalah perusahaan Kanada yang membeli Placer Dome, perusahaan yang mengelola tambang Marcopper. 

Para penggugat menuduh perusahaan itu mencemari tanah, saluran air di Marinduque dan meracuni penghuninya.

Seorang hakim di Amerika Serikat menolak kasus ini tahun lalu atas dasar yurisdiksi.

Tapi itu tidak akan membuat mereka berhenti melawan kata Adeline Angeles. Dia legislator daerah dan anggota Dewan Lingkungan Marinduque.

Angeles mengatakan saat tambang mulai beroperasi di pulaunya tahun 1960-an, warga yakin provinsi mereka akan jadi kaya.

“Meski pertambangan sudah berjalan puluh tahun, Marinduque adalah provinsi termiskin di wilayah ini. Dan di saat yang sama, sumber air kami tertimbun lumpur, sungai tidak bisa lagi digunakan untuk irigasi dan petani makin miskin,” tutur Angeles.  

Perusahaan tambang Kanada Barrick Gold menyatakan kompensasi senilai lebih dari 650 milyar rupiah sudah dibayarkan. Tapi Pemerintah Marinduque mengatakan masih banyak warga yang belum menerimanya.

Saat ini tambang Marcopper kondisinya terbengkalai.

Saya harus meyakinkan supir truk dan membayarnya cukup mahal agar dia mau mengantar saya ke tempat itu. 

Saya duduk di belakang saat truk melewati jalan berbatu melewati penjaga bersenjata. 

Di sini bahkan ada lapangan golf dan landasan pesawat. Di kejauhan tampak puncak bukit tandus tempat lubang tambang pertama Marcopper dibuka.


Kami tiba di lubang kedua, yang berisi air biru metalik dan dikelilingi tanah berlubang-lubang dan berkerikil. 

Di Filipina, Marinduque menjadi simbol aktivitas anti-tambang. 

Ini menjadi pengingat apa yang bisa terjadi jika perusahaan-perusahaan asing dari negara kaya beroperasi tanpa pengawasan di negara berkembang.

Pendukung anti-tambang memprotes apa yang mereka sebut sebagai perampasan lanjutan dari sumber daya Filipina.

Mereka mengklaim kompensasi yang diberikan perusahaan tambang asing ke masyarakat yang terdampak, sangat kecil.

Camilo Manio, yang tergabung dalam kelompok Ayansa Tigil Mina, mengatakan, “Sejak Filipina berdiri, banyak negara dan perusahaan asing yang datang kemari karena negara ini kaya mineral.” 

Mulai dari orang Spanyol, Amerika dan Jepang, katanya. Kini perusahaan Tiongkok, Australia dan Kanada yang mengelola semua tambang di sini.

Mengutip data pemerintah, Camilo mengatakan keyakinan kalau pertambangan akan membuat Filipina kaya hanyalah mitos.

“Hanya dua persen pajak dari industri pertambangan yang mengalir ke pemerintah daerah. Sedangkan hanya satu persen kontribusi tambang yang masuk produk domestik bruto,” ungkap Manio.

Kelompok Ayansa Tigil Mina menyerukan pelarangan total semua perusahaan tambang asing di Filipina.

Tapi Roland De Jesus, direktur di Biro Pertambangan dan Ilmu Bumi di Manila mengatakan pertambangan di Filipina sekarang lebih aman.

Sementara untuk kasus di Marinduque, menurutnya Manila tidak bertanggung jawab membersihkan kekacauan yang ditinggalkan perusahaan swasta. Dia pun menawarkan solusi lain.

“Salah satu alternatifnya adalah melanjutkan pertambangan. Berdasarkan angka produsi terbaru perusahaan itu, ketika mereka berhenti beroperasi tiba-tiba, tambang mereka masih bisa beroperasi selama 17 tahun,” klaim De Jesus. 

Dia mengatakan ini menjadi alternatif jika sebuah perusahaan punya kemampuan keuangan dan teknis untuk merehabilitasi kerusakan yang disebabkan oleh operator sebelumnya.

De Jesus menambahkan bencana seperti di Marinduque tidak akan terulang karena UU yang baru lebih transparan. 

Tapi pengacara lingkungan Marinduque, Adeline Angeles, mengatakan pembukaan kembali tambang bukanlah pilihan.

Pulau itu kini sedang mengajukan gugatan baru terhadap perusahaan pertambangan di Kanada. Tapi apapun kompensasi yang mungkin diberikan, tidak akan terwujud dalam waktu dekat.

 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!