Satu dari ratusan tahanan politik pasca kudeta di Thailand. (Foto: Noppon Archamas)

Satu dari ratusan tahanan politik pasca kudeta di Thailand. (Foto: Noppon Archamas)

Sudah dua tahun berlalu sejak kudeta militer terakhir di Thailand. Dan sejak itu pula telah terjadi eksodus para aktivis, politisi dan akademisi ke luar negeri.

Sementara di dalam negeri, ratusan orang ditahan dan ditangkap, atau dilarang bepergian ke luar negeri. Ini menunjukkan kebebasan demokrasi telah dibatasi.

Kontrol ketat terhadap media dan kebebasan berbicara membuat Thailand dijuluki ‘State of Fear’ atau ‘ Negara penuh Ketakutan’.

Kannikar Petchkaew berbincang dengan jurnalis dan aktivis di lapangan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.

Cholticha Jaengrew, mahasiswa di Bangkok, dipenjara karena berunjuk rasa menentang pemerintahan junta tahun lalu. Saat itu usianya 22 tahun.

Cholticha dibebaskan dua pekan kemudian tapi sejak itulah mimpi buruknya dimulai.

“Ponsel saya disadap. Mereka juga datang ke rumah saya dan mengikuti saya kemana pun. Mereka menelepon saya setiap kali kami mengadakan kegiatan dan menginterogasi saya. Ini merupakan ancaman bagi kehidupan pribadi saya dan itu menakutkan,” tuturnya.

Pada hari pertama pasca mengambil alih kekuasaan pada 2014, junta militer menghimbau semua warga untuk melanjutkan hidup mereka seperti biasa.

Tapi bagi Cholticha, yang terus menerus diikuti dan diawasi, hidupnya tidak pernah kembali normal. “Banyak teman saya yang disiksa secara fisik, bahkan ada yang hampir buta. Saya saat itu ditarik dan diseret secara paksa ketika ditangkap. "

Meski banyak warga Thailand menyambut intervensi militer pada saat itu, ada kekhawatiran muncul soal cara junta militer menggunakan tentara untuk mengontrol.

“Pikirkan ketika Anda berbaring di tempat tidur dan setiap kali Anda mendengar suara di luar, itu membuat Anda gugup dan tidak bisa tidur lagi. Ini paranoia. Anda ketakutan dan waspada. Itu suara apa? Suara siapa? Apa itu tentara atau polisi? Atau mereka yang datang dan menjemput orang saat tidur?” kata Cholticha.

Tapi pemimpin junta, Jenderal Prayuth Chan-ocha membantah kalau pemerintahnya telah melanggar hak asasi manusia.

“Anda bilang saya membatasi kebebasan pers. Apakah saya  melakukan itu? Jawab Saya! Apakah saya melanggar HAM? Menahan dan menginterogasi orang-orang? Ada dimana mereka? Apakah mereka ada di tempatnya atau barak militer? Di penjara atau di tempat lain? Apakah mereka masih ditahan? Tidak! Bela Jenderal Prayuth Chan-ocha. 

“Mereka dipenjara karena perintah pengadilan dan beberapa mendapat jaminan. Di mana mereka? Saya bertanya pada Anda. Tidak ada penyiksaan atau kekerasan.”

Chiranuch Preamchaipon seorang jurnalis berusia 40an tahun.

Dia setuju dengan pendapat yang mengatakan warga Thailand merasa kurang bebas di bawah kekuasaan junta.

“Karena ada sejumlah UU yang diberlakukan membatasi orang untuk berbicara, menyatakan pendapat dan bahkan kadang membuat orang takut untuk berpikir,” kata Chiranuch.

Chiranuch didakwa berdasarkan UU Kejahatan menggunakan Komputer. Di situs berita Prachatai, tempatnya bekerja, ada komentar yang diduga menyinggung monarki.

Pengadilan menjatuhkan hukuman delapan bulan penjara. Dan menurut Chiranuch, kasusnya bukan satu-satunya. “Ini terjadi pada banyak warga biasa, yang hanya ingin mengungkapkan pendapat mereka atau kekhawatiran mereka.”

Saat ini kantor Chiranuch masih diawasi secara ketat. Dan ia mengakui kalau itu berdampak pada pekerjaannya.

“Kami coba menghindari apa pun yang sifatnya bisa memprovokasi. Kami harus hati-hati. Kami melakukan sensor pribadi, tapi kami mencoba untuk tidak membiasakannya. Kalau tidak, kami tidak ada gunanya bagi masyarakat Thailand,” jelas Chiranuch.

Tapi dia mengaku kadang sensor pribadi bisa membuat Anda lebih baik. “Kadang hanya menyuarakan pikiran saja, saya ketakutan. Bolehkan saya melakukannya?”

Tapi bagi jurnalis veteran, Pravit Rojanaphruk, dia tetap menyuarakan pikirannya meski ada tekanan.

“Ya, mereka menahan saya dua kali. Mereka melarang saya bepergian ke luar negeri. Jadi, itu nyata bagi saya. Tapi menurut saya, masyarakat harus kuat dan tabah dalam membela kebenaran,” tegas Pravit.

Pravit ditangkap bulan September tahun lalu, beberapa jam setelah menulis di twitter:

"Kebebasan tidak bisa dipertahankan jika kita tidak mau mempertahankannya."

Dia juga pernah ditahan sebelumnya, tak lama setelah kudeta pada 2014.

“Tentu saja dari sudut pandang mereka saya melewati batas. Itu sebabnya saya ditahan dua kali dan dilarang bepergian ke luar negeri. Tapi Anda harus bertahan dan bersikukuh melakukannya. Bersikeras menolak sensor dan secara terbuka menyebut rezim itu tidak sah,” kata Pravit.

Setelah dibebaskan, dia kembali menulis di twitter:

"Ideologi saya masih utuh."

Cholticha, seorang mahasiswa, mengatakan ketakutan itu nyata tapi mereka tidak bisa tunduk begitu saja.

“Kami takut terhadap ancaman dari pejabat atau orang-orang yang berpikir secara berbeda. Tapi kita harus tetap jalan, berkampanye tentang hak asasi manusia dan isu-isu demokrasi. Tujuannya agar ada pemahaman yang lebih luas tentang apa yang kami coba lakukan.”

Jadi apa yang bisa dilakukan?

“Menurut saya, masyarakat harus berani. Perjuangan menurut saya adalah membela sedikit kebebasan yang kita miliki. Jika kita menyerah kepada rezim militer, saya pikir cepat atau lambat kita akan menyadari kalau kita tidak punya apa-apa lagi,” kata jurnalis veteran, Pravit.

 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!