Sekelompok aktivis di Karachi Pakistan menuntut ada langkah yang diambil terhadap pemimpin partai ko

Sekelompok aktivis di Karachi Pakistan menuntut ada langkah yang diambil terhadap pemimpin partai korup menyusul bocornya dokumen Panama Papers. (Foto: Naeem Sahoutara)

Panama Papers yang digambarkan sebagai kebocoran dokumen terbesar dalam sejarah telah menciptakan gelombang kejutan di seluruh dunia. Dokumen itu mengungkapkan bagaimana orang kaya menyimpan uang mereka di perusahaan di yuridiksi bebas pajak.

Di Pakistan, Perdana Menteri Nawaz Sharif mengalami tekanan setelah tiga anaknya disebut menggunakan jasa firma hukum Panama untuk menyimpan aset mereka di perusahaan di wilayah bebas pajak.

Koresponden KBR Naeem Sahoutara mencari tahu badai politik apa yang timbul dari kebocoran ini di Pakistan.

Media Pakistan langsung bereaksi dengan pengungkapan yang muncul di Panama Papers.

Dokumen yang bocor dari firma hukum Panama, Mossack Fonseca ini, menunjukkan kalau ratusan warga Pakistan punya perusahaan di Panama yang bebas pajak.

Di antara nama-nama yang menonjol adalah tiga anak perdana menteri, yaitu Maryam Nawaz, Hussain Nawaz dan Hasan Nawaz.

Pekan lalu, parlemen menggelar sidang khusus untuk membahas masalah ini.

Imran Khan, pemain kriket yang kini jadi politikus adalah ketua Partai Tehreek-e-Insaf Pakistan atau PTI. Dia mengecam orang-orang yang namanya muncul di dokumen itu.

“Mereka mendorong negara ini ke dalam utang. Mereka secara ilegal menggeser kekayaannya ke luar negeri. Mereka bahkan terlibat dalam pencucian uang. Anak-anak mereka punya kekayaan bernilai miliaran rupee di luar negeri dan tidak mengumumkannya. Apakah mereka berada di atas hukum? Bagaimana mereka bisa minta pihak lain untuk akuntabel?” tanya Imran Khan.

Dokumen itu awalnya diperoleh koran Jerman dan kemudian dibagikan kepada Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional atau ICIJ. Di dalamnya terungkap ada 220 warga negara Pakistan yang menggunakan jasa firma hukum Mossack Fonseca.

Dalam daftar itu ada politisi, taipan bisnis dan raja media. Tapi masuknya nama anak perdana menteri-lah yang paling banyak menuai kritik. 

Putri perdana menteri, Maryam Nawaz adalah anggota parlemen dan dipandang sebagai pewaris politiknya pada Pemilu 2018.

Di Parlemen, Imran Khan, menuntut keuangan keluarga perdana menteri diselidiki.

“Ada empat tuduhan utama mengenai perusahaan yang dibuat di wilayah bebas pajak yang dimiliki keluarga Sharif. Termasuk penggelapan pajak, pencucian uang, menyembunyikan aset dan membuat laporan palsu kepada Komisi Pemilihan Umum. Mereka harus menjawab semua pertanyaan itu.”

Skandal ini telah membuat keluarga perdana menteri untuk segera merespon. 

Putra tertuanya Hussain Nawaz mengaku aset dipindahkan ke perusahaan di wilayah bebas pajak selama pengasingan ayahnya di akhir 1990-an.

Husain berbisnis di Arab sejak tahun 1994 dan mengatakan asetnya berasal dari keuntungan yang sah.

“Perusahaan Arab Saudi memberi kami pinjaman dan pabrik kami di sana mulai mendapat keuntungan. Saat ini ada tiga properti yang dibeli atas nama saya di London. Termasuk dua apartemen yang saya beli sendiri, yang menggunakan nama Maryam Nawaz karena anak-anak saya masih kecil saat itu. Selain itu ada dua apartemen lain. Saya juga punya sebuah rumah atas nama ibu saya,” klaim Hussain Nawaz. 

Tapi meski Husain berkata jujur soal kekayaannya termasuk yang berada di kawasan termahal di London, dia menyangkal ayahnya punya perusahaan di wilayah bebas pajak. 

Pakistan punya ekonomi yang lemah dan sekitar 60 persen penduduk Pakistan hidup di bawah garis kemiskinan.

Pengungkapan dokumen ini membuat warga, seperti buruh Ahmed Khan dari Peshawar ini, marah. “Pemerintah semacam ini harus berakhir dan politisi seperti itu harus digantung karena mereka memeras darah rakyat biasa. Mereka telah menghancurkan hidup kita.”

Perdana Menteri mengklaim keluarganya menjadi target karena ada kepentingan politik.

Tapi setelah kemarahan publik meluas, dia mengumumkan pembentukan komisi yudisial untuk menyelidiki dan juga membersihkan nama keluarganya.

Punya perusahaan di wilayah bebas pajak bukanlah perbuatan yang melanggar hukum. Tapi perusaahan itu bisa digunakan untuk menghindari dan menggelapkan pajak yang pastinya adalah perbuatan melanggar hukum.

“Alasan dasar orang-orang ini berinvestasi di luar negeri adalah untuk menghindari pajak di negara mereka sendiri. Uang ini digunakan untuk membeli properti untuk anak-anak mereka dan pindah ke luar negeri saat sudah tidak berkuasa. Yang saya bicarakan adalah para politisi. Alasan lain adalah karena mereka tidak bisa menjelaskan asal usul uang yang mereka dapat,” tutur ekonom Nighat Bilgrami-Jaffery.

Menurut Biro Akuntabilitas Nasional Pakistan, lebih dari lima juta dolar secara ilegal dikirim ke luar negeri oleh orang kaya dan kaum elit.

Seperti yang dilakukan supermodel Pakistan, Ayan Ali, yang ditangkap di bandara Islamabad. Dia diduga mencoba menyelundupkan setengah juta dolar ke Dubai pada Maret tahun lalu.

Politisi oposisi Imran Khan mengatakan arus ilegal ini harus dihentikan. Dan Panama Papers bisa menjadi saat yang menentukan bagi negara ini.

“Kita berada pada titik di mana kita tidak punya uang untuk menjalankan negara. Biro Akuntabilitas Nasional menyebut per harinya korupsi yang terjadi di negara ini mencapai 12 miliar rupee. Jika kita bisa memperbaiki sistem dari krisis ini, maka mungkin Pakistan bisa diselamatkan dari bencana yang segera datang,” kata Imran Khan.

 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!