Panglima Baru

Uji kelayakan dan kepatutan pagi ini akan digelar secara terbuka. Sayangnya, itu hanya untuk penyampaian visi dan misi. Uji pendalaman oleh anggota Komisi I justru dilaksanakan tertutup.

Rabu, 06 Des 2017 05:59 WIB

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Panglima TNI

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo didampingi kandidat kuat penggantinya KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. (Foto: Antara/Puspa Perwitasari)

Komisi I DPR rencananya Rabu ini menggelar uji kelayakan dan kepatutan bagi calon Panglima TNI.  Senin kemarin, Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat mengajukan Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkatan Udara sebagai calon panglima. Sebelum jadi Kasau, Hadi menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan. Jokowi menilai Hadi mampu serta cakap menjadi panglima.

Uji kelayakan dan kepatutan pagi ini akan digelar secara terbuka. Sayangnya, itu hanya untuk penyampaian visi dan misi. Uji pendalaman oleh anggota Komisi I justru dilaksanakan tertutup. Padahal dari jawaban yang diberikan, masyarakat bisa mengetahui bagaimana kelak sebagai panglima, Hadi akan mennyikapi beragam persoalan yang terjadi di masyarakat.

Undang-Undang TNI mencantumkan 12 tugas dan kewajiban bagi Hadi bila kelak lolos uji di DPR. Mulai dari kebijakan pertahanan negara, pembinaan, operasi militer sampai memberi pertimbangan kepada Menteri Pertahanan untuk pemenuhan komponen pertahanan. Di era Gatot Nurmantyo, Panglima kerap berseberangan dengan Menhan Ryamizard Ryacudu. Mulai dari urusan ribuan senjata ilegal sampai pengadaan pesawat Sukhoi SU-35 dan kapal selam Kelas Kilo buatan Rusia. Untuk urusan dengan Kemenhan, semestinya Hadi tak ada persoalan lantaran dia pernah menjadi pejabat di sana.

Dalam hal lain, organisasi sipil Imparsial mencatat  Panglima TNI Gatot Nurmantyo kerap melakukan tindakan  kontroversial yang melibatkan diri dalam urusan politik praktis. Mulai dari hadir Rapimnas salah satu partai politik,  menyampaikan kritik terhadap pemerintah melalui sebuah puisi hingga membuat kebijakan yang tak sejalan dengan UU TNI. Sejumlah catatan itu mestinya jadi bahan bagi para wakil rakyat saat menguji Marsekal Hadi Tjahjanto. Tentu untuk memastikan panglima baru benar-benar mampu mewujudkan jati diri TNI yakni tentara rakyat  yang profesional serta mengikuti politik negara yang demokratis. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.