Beranikah MKD Mencopot Setnov?

Sejak dibentuk pada 2014, MKD belum menunjukkan keberanian dan kewibawaan sesuai harapan publik. Termasuk ketika MKD mengusut dugaan pelanggaran etika Setya Novanto.

Selasa, 05 Des 2017 05:29 WIB

Ketua DPR Setya Novanto

Ketua DPR Setya Novanto (Foto: Antara)

Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR pekan ini berencana mengeluarkan putusan mengenai dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto. Bulan lalu, Setya Novanto dilaporkan oleh Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI) ke MKD atas tuduhan pelanggaran Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta kode etik DPR. Laporan itu muncul setelah Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi KTP elektronik. Setya Novanto ditetapkan jadi tersangka namun justru menghilang saat hendak ditangkap. HMPI minta MKD memberhentikan Setya Novanto dari jabatan ketua DPR.

Berdasarkan undang-undang, Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat independen dan mestinya tidak bisa diintervensi. Sebagai sebuah badan yang berkewajiban menegakkan etika, MKD harus memasang standar tinggi untuk menjaga kewibawaan dan kehormatan lembaga DPR. 

Beranikah Mahkamah Kehormatan DPR bersikap adil terhadap Setya Novanto? Sejumlah kalangan bersikap pesimistis.

Sejak dibentuk pada 2014, MKD belum menunjukkan keberanian dan kewibawaan sesuai harapan publik. Termasuk ketika MKD mengusut dugaan pelanggaran etika Setya Novanto. Sudah dua kali Setya Novanto lolos dari jerat MKD. Pertama ketika Setya Novanto ikut kampanye calon presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan kedua dalam kasus yang dikenal dengan kasus ‘papa minta saham’ pada 2015 lalu.

Karena terdiri dari representasi partai-partai politik, MKD lebih terlihat sebagai mahkamah yang kental kepentingan politik dan kompromi. Ketika menyangkut kasus Papa Minta Saham, Setya Novanto lebih dulu mundur dari kursi Ketua DPR sebelum dijerat MKD. Setelah itu MKD memulihkan nama baiknya, dan Setya Novanto kembali ke kursi Ketua DPR.

Selama MKD tidak bisa lepas dari pengaruh Setya Novanto, maka selamanya MKD akan dinilai gagal menjaga kewibawaan dan kehormatan DPR. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.