Di Hari HAM Internasional, Film Konflik Agraria soal 65, 'Luka di Tanah Merah' Tayang Perd

Film menceritakan mereka yang terusir dari tanah sendiri karena dituduh terlibat komunis

Senin, 12 Des 2016 18:35 WIB

Salah satu adegan dalam Film Dokumenter ‘Luka di Tanah Merah’. (Foto: KBR/Muhamad Ridlo)


KBR, Cilacap- Sebuah film dokumenter tentang konflik agraria di Cilacap, Jawa Tengah berlatar tragedi politik pasca 1965 berjudul "Luka di Tanah Merah" akan tayang perdana Senin, 12 Desember 2016 di Markas Cinema Lovers Community (CLC) Purbalingga, Senin malam (12/12).

Sutradara Film Luka di Tanah Merah, Bowo Leksono mengatakan, pemutaran film ini memang sengaja dibarengkan dengan peringatan hari HAM Internasional dan diputar berbarengan dengan Film Massean’s Messages, karya Dwitra J. Ariana.

Bowo menceritakan film "Luka di Tanah Merah" ini berkisah tentang sejarah tanah trukahan yang belakangan dirampas oleh negara. Tanah trukahan merupakan tanah yang dibuka oleh petani pada tahun 1937, saat masih pendudukan Belanda. Tetapi, setelah menjadi perkampungan, tanah mereka kemudian dirampas. Mereka terusir dari tanah mereka sendiri. Pengusiran tersebut pun menggunakan dalih dan motif yang sama yakni dituduh menjadi anggota partai terlarang, yakni PKI.

Bowo menjelaskan, melalui film ini, AJI Purwokerto, Komunitas Film Purbalingga dan SetAM Cilacap hendak meluruskan sejarah yang selama ini telah ditafsirkan serampangan oleh penguasa. Film yang diproduksi berbulan-bulan ini ditujukan untuk menggugat penguasa bahwa pelanggaran HAM masa lalu, tidak hanya meninggalkan luka bagi mereka yang sudah tiada, tapi anak cucu mereka yang kini masih hidup.

Direncanakan, setelah pemutaran dilanjutkan diskusi yang melibatkan komunitas film, aktivis sosial, petani dan aktivis reforma agraria.

"Ini kan pemutaran film perdana dan reguler, di Biora (Bioskop Rakyat) Purbalingga. Karena kebetulan CLC kerjasama dengan AJI Kota Purwokerto dan SeTAM itu ada film baru. Terus juga dibarengi dengan film serupa dari Bali, Meseans Massages yang ternyata film itu meski sudah pernah diputar, tetapi diputar tidak secara umum. Artinya tidak terpublikasikan. Dan baru di Purbalingga ini diputar dengan dipublikasikan," ujar Bowo Leksono, Senin (12/12/2016).

Sementara Ketua AJI Kota Purwokerto Aris Andrianto menambahkan produksi film yang melibatkan lembaganya, CLC Purbalingga dan Serikat Tani Mandiri Cilacap (SeTAM) ini mengisahkan perampasan lahan petani yang sebelumnya dituduh anggota Partai Komunis Indonesia.

"Dari film ini kita bisa belajar sejarah dari pelaku langsung, mereka yang selama ini memperjuangkan tanahnya kembali. Ini masih terkait dengan rangkaian peringatan hari HAM Internasional 10 Desember kemarin," kata Aris.

Anggota AJI Purwokerto, kata dia, sudah bertahun-tahun melakukan riset tentang konflik agraria ini. Dengan produksi film ini, dia mengharapkan apa yang menjadi hak ribuan petani yang terusir dari tanahnya bisa direbut kembali.

Aris menjelaskan, setidaknya butuh waktu sekitar lima tahun untuk merekam secara utuh peristiwa 65 di Cilacap. Menurut dia, ada banyak kisah yang bisa didapat di lokasi itu. Sebab, kebanyakan saksi sejarah sudah berusia lanjut. Aris khawatir, jika tidak segera didokumentasikan dikhawatirkan para saksi mata telah meninggal.

Editor: Dimas Rizky

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh

KKP Gagal Capai Target Ekspor Ikan

  • HRW Usulkan 4 Isu Jadi Prioritas Dialog Jakarta Papua
  • Terduga TBC di Medan Capai Seribu Orang
  • Dalai Lama Luncurkan Aplikasi

Kemiskinan, konflik senjata, norma budaya, teknologi komunikasi modern, kesenjangan pendidikan, dan lain-lain. Kondisi-kondisi ini membuat anak rentan dieksploitasi