Reformasi TNI

Konsep “Reformasi Internal ABRI” yang mengakui adanya penyimpangan pada masa lalu, penghapusan dwi fungsi dan mengembalikan militer ke jati diri bidang pertahanan.

Kamis, 05 Okt 2017 05:00 WIB

Geladi bersih memperingati HUT ke-72 TNI

Pasukan TNI Kodam Iskandar Muda melakukan geladi bersih parade dan defile di Lhokseumawe, Aceh, sebagai persiapan memperingati HUT ke-72. (Foto: Antara/Rahmad)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Jelang kejatuhan Presiden Soeharto pada 10 Mei 1998, Panglima ABRI Wiranto membentuk tim untuk merumuskan pokok-pokok pikiran ABRI tentang reformasi. Tim yang dipimpin Kepala Staf Teritorial TNI Letjen Susilo Bambang Yudhoyono lantas menelurkan laporan berjudul “Redefinisi dan Reaktualisasi Peran Sospol ABRI”. Dari judul yang masih mencantumkan peran sosial politik itu nampak masih ada keengganan militer untuk lepas dari urusan sipil.

Salah satu anggota Tim, Saurip Kadi mengakui saat itu belum ada keiklasan untuk mereformasi. Barangkali Itu sebab sebulan kemudian dibentuk tim baru yang diketuai jenderal reformis Agus Wirahadikusuma dengan Wakil Ketua Saurip Kadi. Tim ini kata Saurip melalui opini di sebuah harian  lantas melahirkan konsep “Reformasi Internal ABRI”. Konsepsi yang mengakui adanya penyimpangan pada masa lalu, penghapusan dwi fungsi dan mengembalikan militer ke jati diri bidang pertahanan.

Rentetan peristiwa itu lantas berujung saat peringatan hari ABRI ke-53. Mabes TNI menerbitkan buku bertajuk; ”TNI Abad XXI; Redefinisi, Reposisi dan Reaktualisasi Peran TNI dalam Kehidupan Bangsa.” Reformasi berlanjut 3 tahun kemudian dengan keluarnya buku tahap kedua juga yang dipublikasikan bertepatan dengan hari TNI.

Mumpung hari ini bertepatan 72 tahun TNI, sepatutnya apa yang dilakukan para jenderal reformis pada hampir 20 tahun  silam diingat dan dijalankan para petinggi TNI. Dilibatkan atau melibatkan diri dalam urusan politik hanya akan menjauhkan TNI dari rakyatnya. Panglima dan para petinggi militer  mesti memastikan reformasi terus berjalan demi lahirnya TNI profesional yang menjalankan kepentingan politik negara. Bukan kepentingan perseorangan, kekuasaan, golongan atau partai. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Penembak Brimob di Timika Berjumlah 15 Orang

  • Ahli: PNPS Penodaan Agama Langgar HAM Warga Ahmadiyah
  • Jokowi Tunjuk Din Syamsuddin sebagai Utusan Khusus Dialog Antaragama
  • Tak Dapat Bantuan KIS, Puluhan Pemulung Geruduk Gedung DPRD Sumut