Dalam 2,5 Bulan ke Depan, Anies-Sandi Harus Habiskan APBD Rp37 Triliun

"Artinya setiap hari kalau mau mencapai target harus spend Rp420 milyar. Ini sesuatu yang sangat menantang. Tapi, tugas gubernur dan wagub baru harus mencari cara...," kata Sudirman Said.

Jumat, 13 Okt 2017 16:16 WIB

Ketua Tim Sinkronisasi Anies-Sandi, Sudirman Said menyerahkan hasil kerja tim kepada pasangan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan Sandiaga Uno di Jakarta, Jumat (13/10/2017). (Foto: ANTARA/Rivan Awal L)

KBR, Jakarta - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, harus menghabiskan ratusan miliar perhari untuk memaksimalkan serapan Anggaran Pendapatan Daerah 2017. 

Ketua Tim Sinkronasi Sudirman Said mengatakan, hal tersebut diperlukan untuk memaksimalkan serapan APBD 2017, yang saat ini masih rendah. Anggaran yang terserap baru 47 persen dari total APBD 2017 sebesar Rp70 triliun, atau baru sekitar Rp32 triliun. Sedangkan, APBD 2017 yang belum terserap sekitar Rp37 triliun.

"Hari ini penyerapan anggaran baru 47,1 persen. Sisanya, harus habis dalam dua setengah bulan. Artinya setiap hari kalau mau mencapai target harus spend Rp420 milyar. Ini sesuatu yang sangat menantang. Tapi, tugas gubernur dan wagub baru harus mencari cara bagaimana speed ini bisa ditingkatkan," kata Sudirman saat acara penyerahan hasil kerja Tim Sinkronasi selama lima bulan kepada Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, di Posko Kemenangan Anies-Sandi, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (13/10/2017).

Berdasarkan data dari laman resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, APBD 2017 berjumlah Rp62,47 triliun. Adapun komposisi belanja dan pembiayaan terbesar adalah untuk bidang pendidikan sebesar Rp17,49 triliun, penanggulangan kemacetan lalu lintas sejumlah Rp12,73 triliun, bidang kesehatan Rp8,27 triliun, rumah susun dan fasilitas pendukung Rp4,66 triliun, penanggulangan banjir Rp3,12 triliun, dan penanganan kebersihan Rp2,98 trilun.

Sudirman tidak menjelaskan, soal rekomendasi timnya kepada Anies-Sandi untuk memaksimalkan APBD 2017 tersebut. Berdasarkan hasil kerjanya, Sudirman hanya mengatakan, tidak semua program bisa diakmodasi karena membutuhkan kerja yang otoritatif.

Untuk rencana jangka pendek, kata Sudirman, pasangan Anies-Sandi akan berkonsentrasi menuntaskan serapan Rencana Anggaran Pendapatan Daerah 2017 yang sudah ada saat ini. Selain itu, Sudirman mengatakan, Anies-Sandi akan menjalankan program kerja 100 hari yang sudah dipersiapkan.

Anies tidak menjelaskan rencananya secara rinci untuk memaksimalkan APBD 2017. Soal masalah kemacetan, Anies hanya mengatakan, akan mencari trobosan. Ia baru akan membicarakan program jangka panjang setelah bekerja sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Senin, 16 Oktober 2017.

Sebelumnya, pasangan Anies Sandi sempat menyebutkan program prioritas di 100 hari pertama. Antara lain melakukan rekonsiliasi warga DKI Jakarta yang sempat terpecah saat Pilkada 2017, untuk memastikan lingkungan sosial, ekonomi dan politik menjadi kondusif. 

Selain itu, Anies-Sandi juga menentukan program kerja prioritas dalam tiga bidang yaitu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, serta mengupayakan biaya hidup yang lebih terjangkau. Terakhir, mengkonsolidasikan birokrasi pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Baca juga:

Kritik pengamat

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengkritik rencana kerja jangka pendek yang disusun Tim Sinkronasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. 

Dalam jangka pendek, Anies-Sandi akan berfokus pada program di bidang pendidikan, lapangan kerja, dan upaya mendorong biaya hidup agar lebih terjangkau. 

Agus Pambagio mengatakan DKI Jakarta memiliki masalah krusial yang harus segera diselesaikan, seperti soal kemacetan dan sampah. Apalagi, kata Agus, hingga akhir 2017, tak banyak program yang bisa dijalankan Anies-Sandi, lantaran anggarannya belum masuk dalam APBD DKI Jakarta. 

"Program itu memang mendasar banget, tapi terus yang untuk pembangunan Jakarta bagaimana? Itu memang penting, tetapi tidak hanya itu. Maksud saya, problem Jakarta kan kemacetan, juga penanggulangan sampah, karena kita tidak punya TPA. Kemudian transportasi, itu yang paling krusial. Maksud saya, kalau 100 hari itu enggak bisa action, lalu perencanaan bagaimana? Semuanya harus mencakup. Ya nggak bisa apa-apa, karena anggarannya tidak masuk," kata Agus kepada KBR, Jumat (13/10/2017).

Agus Pambagio mengatakan, bidang yang menjadi prioritas Anies-Sandi memang penting, tetapi masih bisa dikesampingkan. Misalnya soal pendidikan. Agus mengatakan DKI Jakarta sudah memiliki Kartu Jakarta Pintar. 

Soal penciptaan lapangan kerja, menurut Agus, pasangan Anies-Sandi harus memberi perhatian besar pada situasi perekonomian yang kini semakin lesu, seperti banyaknya pusat perbelanjaan yang tutup sehingga menghilangkan banyak lapangan kerja dan potensi pajak daerah. 

Adapun soal upaya mendorong biaya hidup yang lebih terjangkau, menurut Agus juga sulit lantaran daya beli masyarakat tersebut bersinggungan dengan pertumbuhan ekonomi. 

Agus Pambagio mengatakan DKI Jakarta sebagai kota metropolitan juga harus memberi perhatian pada pencematan udara, seperti yang sudah disepakati dalam Paris Agreement, mengenai komitmen pencemaran hingga 2030 tidak boleh naik lebih dari 1,5 persen. 

Agus Pambagio juga menyarankan pasangan Anies-Sandi melihat penggunaan anggaran secara komprehensif. Serapan anggaran DKI Jakarta tahun ini yang baru 47,1 persen---dari total APBD sebesar Rp70,19 triliun---memang masih rendah. Hal itu lantaran gubernur terdahulu, Basuki Tjahaja Poernama dan Djarot Saeful Hidayat lebih memilih menggunakan dana non-APBD untuk mendanai program, misalnya dari pungutan denda dan dari BUMD. 

Agus berujar, dengan sisa anggaran sekitar Rp37 triliun, Anies-Sandi tak bisa langsung menghabiskannya dalam waktu yang tersisa 2,5 bulan. Pasalnya, anggaran program Anies-Sandi belum masuk dalam APBD tahun ini. Langkah paling tepat, kata Agus, adalah memulai program pada 2018, dengan memastikan anggarannya masuk dalam RAPBN. 

"Gubernur yang lama tidak sabar kalau dipalak DPRD, sehingga menggunakan sumber dana lain. Sehingga, dana yang Rp70 sekian triliun banyak yang tidak terpakai. Kalau menghabiskan Rp400 miliar per hari, ya enggak bisa lah. Itu guyon saja. Susah, karena tersisa dua-tiga bulan. Sedangkan, tendernya bahkan 16 Desember sudah harus ditutup. Harus tutup buku dengan kembalikan ke negara uang itu, lalu masuk ke 2018. Tetapi saya tidak tahu apakah tim percepatan sudah bekerja belum pada waktu penyusunan anggaran 2018. Kalau nggak ada kan enggak bisa, karena enggak klop," kata Agus.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Demi Kesetaraan, Kemenhub Berkeras Batasi Tarif Taksi Online

  • Kasus Hakim Praperadilan Setnov Segera Masuk Sidang Panel KY
  • Kasus Pribumi, Polri Masih Kaji Laporan terhadap Anies Baswedan
  • Pernikahan Usia Anak di NTB Masih Tinggi