Kalah Banding Pulau G, KLHK: Reklamasi Tunggu Kajian Bappenas

"Kita masih nunggu presiden perintahkan ini harus diselesaikan lewat integrasi dengan NCICD. Tugas itu diserahkan ke Bappenas."

Kamis, 20 Okt 2016 22:37 WIB

Ilustrasi: Aksi nelayan teluk Jakarta menyegel pulau G hasil reklamasi. (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

ARTIKEL TERKAIT



KBR, Jakarta- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan tetap memoratorium seluruh izin reklamasi di Teluk Jakarta, meski putusan banding meski putusan banding izin Pulau G memenangkan Pemprov DKI.  Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, San Afri Awang, menyatakan   masih menunggu hasil kajian NCICD yang ada di Bappenas.

NCICD adalah kajian Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota yang berisi tanggul raksasa. Kata dia, KLHK akan tetap berpatokan dengan kajian itu.

"Ya kami jalan terus dengan SK kami," terangnya kepada KBR, Kamis (20/10/2016) malam.

"Kita masih nunggu presiden perintahkan ini harus diselesaikan lewat integrasi dengan NCICD. Tugas itu diserahkan ke Bappenas. Ya kami juga sedang menunggu," tambahnya lagi.

Kajian NCICD   rencananya akan diselesaikan Bappenas akhir bulan ini.

San Afri menambahkan, proyek reklamasi hanyalah upaya penambahan lahan saja. Namun proyek itu tidaklah menyelesaikan masalah tanah yang turun, air bersih, sedimentasi, dan kemiskinan nelayan. Padahal Presiden Joko Widodo menekankan reklamasi harus menyelesaikan masalah-masalah tadi.

Hari ini, Pemprov DKI Jakarta menerima salinan putusan banding. PT TUN DKI Jakarta memenangkan Pemprov DKI dalam sengketa izin Pulau G yang diberikan kepada PT Muara Wisesa Samudra. Putusan itu telah keluar sejak 13 Oktober pekan lalu. Pada pengadilan tingkat pertama, Pemprov DKI kalah dari nelayan. Hakim membatalkan keputusan Gubernur DKI Nomor 2.238 Tahun 2014 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014.  Kini, pemprov menyatakan siap menghadapi kemungkinan kasasi dari penggugat. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Permintaan atas produk laut Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor sangat besar tapi sayangnya belum dapat dipenuhi seluruhnya. Platform GROWPAL diharapkan dapat memberi jalan keluar.