Tolak Kuota Blanko e-KTP, Gubernur Jawa Tengah Borong Jutaan Blanko Sekaligus

Keterbatasan blanko selama ini menyebabkan pengurusan e-KTP rawan diselewengkan. Ganjar mengaku kerap menerima keluhan warga yang dikenai biaya saat mengurus pembuatan e-KTP.

Jumat, 02 Sep 2016 08:20 WIB

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Foto: ANTARA)



KBR, Cilacap – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta Kementerian Dalam Negeri menyediakan blanko KTP Elektronik sesuai jumlah data kebutuhan penduduk Jawa Tengah yang belum ber-KTP.

Ganjar menolak sistem kuota yang, menurut dia, menyebabkan pengurusan e-KTP tak efektif.

Permintaan ini, kata Ganjar, sudah direpson Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan sudah disetujui.

Dalam waktu dekat blanko e-KTP akan dikirimkan ke Jawa Tengah sesuai jumlah yang dibutuhkan.

Saat ini hampir dua juta warga Jawa Tengah belum memiliki KTP elektronik. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan blanko e-KTP. Biasanya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota mengambil blanko e-KTP jika blanko sudah habis. Saat pergi ke Jakarta, Dinas mereka tidak diberi sekaligus, melainkan sesuai dengan kuota bulan tersebut.

"Kita punya penduduk yang belum e-KTP itu hampir dua juta orang, 1,4 juta atau berapa itu. Problemnya adalah, pengadaan yang ada di Jakarta itu diirit-irit. Kita minta digelontorkan sekaligus. Saya boleh nggak ambil sekaligus. Sehingga bukan Kabupaten Kota habis kemudian mengambil dikasih seribu, habis ngambil lagi. Kami saja yang mengambil semua, kami biayai sendiri, biar nanti pemerintah kabupaten kota mengambil di kami. (sudah diajukan?) Sudah diajukan, dan sudah ada respon itu. Sudah disetujui. Tinggal kita melihat. Ini sudah mau dimulai," kata Ganjar.

Baca: 30 September Bukan Deadline Perekaman e-KTP

Ganjar mengatakan, dengan 'memborong' blanko KTP sesuai kebutuhan, maka pemerintah kabupaten kota tidak perlu repot pergi ke Jakarta. Jika blanko e-KTP sudah berada di Semarang, Dinas Kependudukan masing-masing kabupaten/kota bisa langsung mengambil ke pemerintah provinsi sesuai jumlah penduduk yang belum ber-KTP elektronik. Menurut dia, hal ini lebih efisien.

Keterbatasan blanko selama ini menyebabkan pengurusan e-KTP rawan diselewengkan. Ganjar mengaku kerap menerima keluhan warga yang dikenai biaya saat mengurus pembuatan e-KTP. Padahal sebenarnya pengurusan e-KTP gratis.

Ia menilai penyelewengan itu disebabkan salah satunya karena minimnya kuota blanko e-KTP yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Akibatnya, ada petugas yang melakukan pungutan liar.

Baca: Pembuatan KTP Elektronik di Malang Masih Diwarnai Pungli

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Ikhtiar Membentengi Anak-anak Muda Dari Radikalisme

  • Kepala Korps Brimob soal Penganiayaan Anggota Brimob Terhadap Wartawan LKBN Antara
  • Wakil Ketua KPK Laode M Syarief Soal Sikap KPK Terhadap Pansus Angket KPK Di DPR
  • Mendikbud Muhajir Effendy Soal Penerapan Sekolah Lima Hari Sepekan
  • Jadi Kepala UKP Pembinaan Pancasila, Yudi Latif Jelaskan Perbedaan dengan BP7
  • Siti Nurbaya: Lestarikan Lingkungan Perlu Kejujuran

Kepolisian Siapkan 4 Ribu Personel Amankan Kunjungan Obama di Jakarta dan Bogor

  • Peningkatan Kendaraan Arus Balik Lebaran Terjadi di Tol Cileunyi
  • Penghapusan Sistem Kuota, Importir: Lihat Dulu Apa Komoditasnya
  • Militer Filipina Temukan 17 Jenazah yang Dimutilasi di Marawi

Mudik seakan menjadi rutinitas tahunan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana kesiapan fasilitas sarana dan prasarana mudik tahun ini? Apakah sudah siap pakai untuk perjalanan pemudik?