51 Tahun Tragedi 65, Pemerintah Diminta Susun Kerangka Waktu Penuntasan

"Yang harus dibicarakan adalah arah, tujuan, strategi, time frame, karena kalau nggak ada itu kan susah,"

Jumat, 30 Sep 2016 22:39 WIB

Ilustrasi



KBR, Jakarta- Pemerintah diminta   mulai menyusun rencana waktu rekonsiliasi Kasus 1965 dari pada terus memperdebatkan modelnya. Kata Pengamat politik dan keamanan Kusnanto Anggoro, langkah-langkah jangka pendek dan bertahap perlu diambil.

Sementara model rekonsiliasi  bisa dibicarakan kemudian.

"Isunya tidak hanya selesai dengan pro and con rekonsiliasi," ujarnya kepada wartawan usai diskusi di Para Syndicate, Jakarta, Jumat (30/9/2016)

"Yang harus dibicarakan adalah arah, tujuan, strategi, time frame, karena kalau nggak ada itu kan susah," tambahnya.

Kus mengusulkan rencana tersebut terbentang selama 10 tahun.  Kata dia, pada akhir administrasinya, Jokowi perlu sudah membentuk lembaga pegungkapan kebenaran dan UU-nya.

"Ketika dibentuk misalnya Institute for Reconstructing History, kelihatannya nggak ada hubungannya sama rekonsiliasi. Tapi ini langkah awal untuk mencapai ini dan itu,"  jelasnya lagi.

Sambil menuju rekonsiliasi, tambah Kus, pemerintah juga perlu mendekati TNI secara perlahan agar terbuka. Pemerintah sebaiknya menjelaskan tujuan, jangka waktu, dan model rekonsiliasi.

"Ide itu kadang-kadang tergantung siapa dan bagaimana ide itu dipaparkan," jelasnya. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Paripurna DPR Tetapkan Tujuh Anggota Komnas HAM

  • Polisi Masih Dalami Politikus Penyandang Dana Saracen
  • DKI Ubah Trayek Angkutan Umum demi Program OK-OTRIP
  • Tidak Ada Logo Palu Arit di Spanduk Yang Digunakan Warga Demo Tolak Tambang Emas